Opini
Ade Idra Suhara Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Bengkalisd

Pilkades Rasa Pilpres

26 Juli 2017 - 11.13 WIB

RIAUPOS.CO - Menyingsing terbitnya Permen­dagri No112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Desa menimbulkan implikasi yang sangat fundamental bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Paling tidak perubahan yang sangat kontras terlihat pada Pasal 2 yang berbunyi, “Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Secara otomatis pasal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun formula baru dalam mencari pemimpin desa ideal yang sesuai dengan aturan hukum baik secara prosedur maupun secara politis bagi kepentingan masyarakat. Di samping itu juga peraturan ini dirasakan mampu melakukan penghematan yang sangat signifikan terhadap APBD sebesar beberapa persen serta juga dapat menimbulkan efek efesiensi dan efektivitas. Sudah tentu ini menjadi sebuah terobosan anyar bagi pemerintah guna merancang sebuah sistem yang dapat memenangkan semua pihak dan meminimalisir kerugian di pihak mana pun terutama masyarakat.

Secara implementasi, sejak diberlakukan regulasi ini seakan-akan menjadi babak baru bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal sesuai selera masyarakat tempatan. Ditambah lagi akhir-akhir ini banyak lembaga survei mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat memuaskan. Artinya masyarakat secara keluruhan dan khususnya masyarakat desa hari ini sudah mulai sadar akan arti penting dari politik dan ikut andil dalam proses pembangunan terutama untuk kawasan desanya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, hampir lebih kurang dari sebulan yang lalu beberapa daerah di Provinsi Riau telah usai melaksanakan Pilkades serentak tersebut, namun yang menjadi menarik yakni suasana gemuruh politik yang penuh intrik masih saja terasa kental, dan tak ayal beberapa isu menjadi tranding topic bagi sebagian kalangan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan empiris di lapangan bahwa fakta kemenangan dan kekalahan calon kepala desa yang telah dibuktikan oleh penghitungan suara pun juga tak luput dari berbagai macam usaha penjegalan untuk saling menjatuhkan oleh masing-masing tim sukses (timses).

Sisi lain yang lebih mencengangkan ialah, kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon kepada desa mengundang surprise dan decak kagum, pasalnya calon kepada desa tak segan-segan menggelontorkan rupiah untuk memikat hati masyarakat dengan cara-cara yang “tak biasa”. Bak pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, spanduk bertebaran di mana-mana, pembagian sembako menjadi hal yang biasa, serta pada sisi yang lebih ekstrem calon kepala desa dengan sengaja baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi banyak melakukan transaksi money politic untuk menggaet suara masyarakat desa. Kenyataan ini tentu menjadi suatu realita yang sarat dengan kebingungan bagi sebagian kalangan, sekaligus menimbulkan pernyataan yang mengggelitik yakni Pilkades rasa Pilpres.

Fakta yang tak terbantahkan ini menyisipkan perasaan yang membuncah, bahwa masyarakat desa dewasa kini ternyata lebih “agresif” dari pada yang dibayangkan oleh sebagian orang awam selama ini. Selama ini pemikiran yang tersemat di benak sebagian masyarakat awam ialah orang-orang desa bukanlah orang yang fanatik berat dengan dunia perpolitikan, disebabkan orang desa lebih menitik beratkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat turun-temurun yang melihat bahwa persaudaraan adalah sebuah keharusan keberadaannya dalam sebuah masyarakat desa. Namun tebalnya dinding nilai luhur yang melekat pada tiap pribadi masyarakat desa tidak cukup kuat dan runtuh dihantam oleh nilai-nilai politik praktis, politik yang mengedepankan ambisius, kepentingan pribadi atau sektoral dan juga tanpa santun, tanpa ampun.

Pertarungan politik yang sengit terjadi selama Pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis, sangat menguras emosi dan juga berdampak pada psikis masyarakat desa secara keseluruhan. Tensi politik yang meninggi, gengsi antar timses yang tidak karu-karuan, hingga masyarakat pendukung yang adu sentimen berdampak pada perubahan tatanan nilai secara inkremental dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa yang kita kenal selama ini dengan murah senyum, ramah, tolong menolong, dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat seketika berubah menjadi emosional antar sesama. Selama praktik pemilihan kepala desa berlangsung dari masa pendaftaran hingga hasil akhir, selalu dibumbui isu-isu sarkasme dan cemoohan yang ini perlahan-lahan mengikis habis rasa persaudaraan yang melekat sesama masyarakat desa. Permainan politik yang terkontaminasi dengan politik praktis seperti hasut-menghasut, jelek-menjelekkan, dan membeli suara masyarakat desa dengan uang, tentu ini akan berimbas pada masyarakat desa yang awalnya bebas dari nilai-nilai kotor tersebut, berubah menjadi sekumpulan orang desa yang menganut paham egosentrime.

Rupa-rupanya kondisi ini berbuntut panjang hingga hari ini. Bagaimana tidak, masyarakat diajar menjadi tidak adil, berbohong, menjadi pengkhianat, bermusuhan antar-masyarakat, dan ini hanya dikarenakan rekayasa politik yang tidak mengindahkan nilai sakral yang ada di masyarakat tersebut. Sisa-sisa dari pilkades serentak ini hanya menyisakan permusuhan yang tak logis antar-sesame, dan sudah tentu ini bukan cerminan dari masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai dan etika.

Padahal kemenangan dan kekalahan dalam sebuah pertarungan politik adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielak. Siapa pun boleh menang dan menduduki jabatan politik yang diincar, tetapi yang sangat disayangkan ialah kita sering kali mengorbankan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi kepentingan yang menjadi tumbal adalah nilai yang sudah lama kita perjuangkan hingga nilai tersebut sudah menjadi identitas orang-orang kita hari ini, orang yang mempunyai karakter dan budaya. Setiap orang sudah pasti dapat menerima kemenangan, namun tidak semua orang dapat menerima kekalahan. Begitu juga pada pendukung calon kepala desa, siapapun yang kita dukung namun pada akhirnya kita harus sadar bahwa menerima kekalahan dan siap untuk menghadapi kenyataan adalah sikap dasar masyarakat desa yang berbudaya dan beradat.

Siapakah yang Harus Bertanggung Jawab
Sistem nilai masyarakat desa yang sudah mengalami krisis, seperti benturan tajam yang terjadi sesama masyarakat desa setelah pilkades serentak tidak dapat diperbaiki secara instan. Kita harus memulai kembali dan memperbaiki satu-persatu tatanan desa yang rusak akibat dari politik praktis yang menjalar di setiap sendi nilai kehidupan masyarakat desa. Tentu ini menjadi pekerjaan berat bagi siapa pun yang menginginkan perbaikan desa ke arah yang berimbang seperti semula. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap nilai masyarakat desa yang kini menjadi destruktif dan keropos dimakan keadaan?

Mengkambinghitamkan salah satu pihak tentu bukan sebuah solusi yang bijak dan tidak juga menyelesaikan permasalahan yang terlanjur terjadi. Namun, menurut hemat saya menata kembali sistem tatanan nilai yang rusak tidak cukup diselesaikan oleh perorangan ataupun hanya internal masyarakat desa sendiri. Perlu ada gerakan yang massif dan suistanable agar setiap sendi nilai yang rapuh dapat diperkuat dengan peran masing-masing pihak. Karena pada dasarnya nilai itu sendiri tidak dimiliki oleh perorangan melainkan milik bersama yang harus dilestarikan dan dijaga eksistensinya.

Berdasarkan kajian teoritis dan bukti empiris di lapangan, bahwa pendidikan politik yang prematur dan tidak terdistribusi dengan baik adalah penyebab utama kegagalan sistem politk yang ada di desa dan di daerah-daerah. Penyebaran pendidikan politik yang sporadis dan tidak dilakukan secara kolektif dan kolegial, ditambah lagi dengan praktik politik yang tidak akuntabel membuat sistem politik kita makin parah. Kondisi yang kolaps ini terlanjur diterima oleh masyarakat desa yang minim pemahaman tentang politik, sehingga pada jangka panjang merusak tatanan nilai masyarakat desa, sebab jika satu sistem nilai yang rusak dapat menjalar dan hidup sebagai parasit bagi sistem nilai kehidupan yang lainnya.

Sejatinya pendidikan politik tidak diajarkan seperti di dalam suatu ruang kelas dan didikte satu-persatu, melainkan dimainkan oleh para elite atau suparasturktur politik yang ada berada 1 tingkat atau lebih di atas masyarakat desa. Jikalau orang-orang ini menginterpretasikan politik pada sisi yang kotor dan relatif tidak bersahabat dengan nilai masyarakat, tentu akan berdampak sistemik pada sistem masyarakat desa dan sebaliknya. Kita tidak dapat menutup mata dan jujur harus diakui bahwa di ajang Pilkada, Pileg, bahkan Pilpres sekalipun, praktik politik kotor itu berseliweran di sekeliling kita, lebih-lebih yang namanya money politic. Masyarakat ditawari dengan nilai rupiah yang tak seberapa dari pada memberikan pengertian secara menyeluruh tentang arti pentingnya pemilihan yang demokratis dalam memilih seorang pemimpin. Padahal pemilihan umum yang bercirikan demokrasi seutuhnya ialah masyarakat bebas bertindak dan memilih wakil pemimpinnya tanpa intervensi manapun, dan tanpa desakan apapun dari pihak manapun. Sedangkan yang selama ini terjadi berbeda 180 derajat dari kondisi ideal yang diharapkan.

Belum lagi di ajang pemilihan umum lainnya para politisi memainkan strategi black campaign sebagai sebuah pencitraan dengan mematikan karakter lawan. Ini bukanlah sebuah strategi yang baik tapi di dalam dunia perpolitikan kekinian sudah menjadi hal yang lumrah juga popular bagi kalangan politisi. Serta masih banyak praktik yang tak sesuai dengan nilai masyarakat dan konstitusi yang nyatanya masih ampuh sebagai sebuah senjata politk untuk memenangkan salah satu calon tanpa memperhatikan ekosistem sosial yang ada. Sangat ironis memang, mengingat bahwa kita adalah masyarakat yang berbudaya dan mempunyai nilai harus diguncang habis oleh para oknum-oknum politik yang tak bertanggung jawab. Sehingga timbul pertanyaan besar, dengan kondisi yang demikian akankah sistem nilai kita makin hari makin membaik, akankah generasi kita mendatang akan lebih santun, dan akankah etika pemerintahan kita yang datang akan lebih ramah pada rakyat sebagai konstituen politiknya. Paling tidak kita meyakini masa depan kita adalah apa yang kita usahakan hari ini, dengan kata lain ketidakmampuan kita mengubah tabiat buruk kita akan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita terima di masa mendatang.

Sudah saatnya pemerintah dan para stakeholder serius untuk menanggapi masalah yang di hadapi desa hari ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tuntas potensi kehilangan nilai budaya bangsa kian hari kian membesar dan mengancam keberadaan kita sebagai sekumpulan masyarakat yang berbudaya. Membangun desa dengan baik, merehabilitasi sistem sosial politik masyarakat desa yang terlanjur terkontaminasi nilai negatif, dan kembali memprioritaskan desa sebagai wadah dasar pembangunan Indonesia mendatang adalah kebijakan yang cerdas. Selain itu juga aktivitas politik apa pun khususnya di desa harus inheran dengan nilai-nilai desa setempat agar nilai kehidupan masyarakat desa tetap terjaga dengan baik dan aman.  Kalau dianalisis kembali, republik  tercinta ini adalah kumpulan dari desa-desa yang ingin bersatu menjadi kecamatan, bergabung menjadi kabupaten/provinsi, dan bertransformasi menjadi sebuah negara besar yang kita sebut Indonesia Raya. Semoga akan selalu ada kesempatan bagi insan-insan Indonesia yang tulus untuk berjuang demi ibu pertiwi Indonesia.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook