Opini
Mexsasai Indra Nuri Timsel Bawaslu Provinsi Riau 2017-2022d

Haruskah Penyelenggara Pemilu Mundur?

31 Juli 2017 - 11.27 WIB

RIAUPOS.CO - Tahapan seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, telah dimulai sejak 1 Juli 2017 dan akan berakhir 30 Agustus 2017. Setakat ini Timsel sudah masuk tahapan seleksi kelengkapan administrasi, sampai hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 pukul 12.00 WIB setidaknya sudah ada lima puluh satu berkas pelamar yang masuk ke Sekretariat Timsel Bawaslu Provinsi Riau. Dari berkas yang masuk ke Sekretariat Timsel, para pelamar memiliki latarbelakang profesi yang berbeda-beda, namun dari berkas yang sudah diterima oleh Timsel terdapat sejumlah nama yang pada saat pendaftaran masih menduduki jabatan sebagai pimpinan di Bawaslu Provinsi Riau atau incumbent, serta Komisoner KPU kabupaten/kota yang masih aktif.

 Salah satu pertanyaan yang diajukan ke Timsel adalah terkait dengan salah satu syarat administrasi yakni surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 persyaratan calon anggota Bawaslu yang telah diumumkan oleh Timsel Bawaslu Provinsi Riau, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Timsel tulisan ini akan membuat konstruksi hukum, serta berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan ke Timsel terkait dengan apakah  penyelenggara pemilu harus  mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi? Alias harus menyertakan surat pernyataan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam lampiran 7, karena persoalan tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari Dan tulisan ini tidak pula bermaksud ditujukan untuk membela kepentingan orang tertentu, tetapi murni diletakkan dalam koridor yuridis, dan bingkai asas imparsialitas.          

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU No15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dinyatakan secara eksplisit bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwas Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. Warga negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran  berusia  paling  rendah  tiga puluh lima tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota, dan berusia paling rendah dua puluh lima tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu; f. Berpendidikan paling rendah S-1  untuk  calon  anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota  yang bersangkutan untuk anggota  Panwaslu kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. Mampu secara jasmani dan rohani. i. Mengundurkan  diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan  di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; j. Tidak pernah dipidana penjara   berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; k. Bersedia bekerja penuh waktu; l.bersedia  tidak  menduduki  jabatan  politik, jabatan  di pemerintahan    dan Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan m. Tidak berada dalam  satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU No15/2011 tersebut di atas, salah satu persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah ketentuan Pasal 85 huruf I yakni persyaratan “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon”; apabila dikonstruksikan secara yuridis ketentuan dalam Pasal 85 UU No 15 tahun 2011 tersebut di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah jabatan Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/kota masuk dalam kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 UU No15/2011 (jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah? Masuk dalam kualifikasi jabatan politik jelas tidak, karena jabatan politik menurut penjelasan ketentuan Pasal 85 huruf l UU No 15 Tahun2011 jabatan politik adalah jabatan yang dipilih (elected official) dan jabatan yang ditunjuk (political appointee) antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik. Begitu juga dengan jabatan di BUMN atau BUMD juga tidak termasuk. Maka yang berpotensi memunculkan multi-tafsir adalah apakah jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masuk dalam kategori jabatan di pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 huruf I UU No 15 Tahun 2011 tersebut.  

Pengertian Pemerintahan
Dalam perspektif teoritis pengertian pemerintahan dapat ditilik dari dua perspektif apabila ditilik dalam arti luas, maka  pemerintahan bermakna segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Kemudian apabila ditilik dalam arti sempit maka kata pemerintahan bermakna segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif. Kemudian selain pengertian secara teoritis tersebut di atas, apabila dilacak pengertian stipulatif (berdasarkan undang-undang) misalnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Oleh karena itu, ketentuan yang paling relevan untuk diacu terkait dengan makna jabatan pemerintahan adalah makna yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 2014 tersebut, maka pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah apakah jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU provinsi atau kabupaten/kota masuk dalam kategori pengertian badan dan/atau jabatan pemerintahan  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 2014?

Kalau jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU provinsi atau kabupaten/kota diartikan sebagai jabatan dalam lingkungan pemerintahan, maka sebetulnya jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi atau Komisoner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak masuk dalam pengertian pemerintahan sebagaimana asalnya dalam doktrin trias politica atau pemerintahan dalam arti luas dan sempit (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sebagaimana uraian tersebut di atas.

Oleh Karena itu, yang paling mungkin untuk dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 2014 itu adalah, jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU provinsi atau kabupaten/kota masuk dalam kualifikasi jabatan penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UU No 30 tahun 2014. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diingat ketentuan yang mengatur tentang KPU dan Bawaslu diatur dalam ketentuan UU yang bersifat khusus yakni dalam UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, di mana dalam beberapa Pasal dalam ketentuan umum UU No 15 Tahun 2011, secara eksplisit menyatakan bahwa KPU, (KPU termasuk Provinsi dan Kabupaten/Kota) Bawaslu (termasuk Bawaslu Provinsi) dinyatakan secara eksplisit merupakan lembaga negara yang menyelengarakan pemilu, oleh karena itu, jika yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 huruf l UU No 15 tahun 2011 tersebut, makna jabatan pemerintahan termasuk jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota, yang dalam konstruksi hukum UU No 15 tahun 2011 masuk dalam organ/lembaga negara yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu, maka pembentuk UU akan menyebutkan secara ekplisit jabatan pada organ/lembaga penyelenggara pemilu, Karena KPU dan Bawaslu diatur dalam UU khusus, maka berlaku asas lex specialis derogate lex generalis.

Oleh karena itu, saya berpendangan bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 85 huruf i sepanjang yang menyangkut frasa “jabatan di pemerintahan” tidak termasuk jabatan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU provinsi serta kabupaten/kota, tetapi yang dimaksud dalam frasa “jabatan di pemerintahan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 huruf I tersebut adalah makna jabatan pemerintahan dalam pengertian eksekutif dalam arti sempit. Jikapun sekiranya ada pihak-pihak yang menafsirkan bahwa “jabatan di pemerintahan” tersebut termasuk jabatan Pimpinan Bawaslu, maka untuk case Riau, juga akan memunculkan problem administratif, karena dalam waktu bersamaan Bawaslu Riau, sedang melaksanakan seleksi untuk Panwas kabupaten/kota, sehingga menyebabkan jabatan di Bawaslu Riau akan menjadi kosong dan periodesasi jabatan pimpinan Bawaslu Riau dan KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak penuh satu periodesasi (lima tahun), jika mereka yang mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Riau untuk periode 2017-2022 diwajibkan mundur, maka konstruksi berpikir yang demikian juga berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara, dan berpotensi juga untuk memunculkan problem yuridis. Semoga tidak.***   



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook