Opini

Reformasi Penyelenggaraan Haji

1 Agustus 2017 - 10.43 WIB

RIAUPOS.CO - Kemarin, Senin (31/7), Jamaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) 2 BTH asal Pekanbaru, Provinsi Riau bertolak menuju embarkasi Batam dan selanjutnya pada pukul 23.50 WIB terbang menuju Madinah. JCH asal Riau sendiri tergabung dalam beberapa kloter. Di antaranya, kloter 2 dan 3 BTH dari Pekanbaru, kloter 4 Inhu-Inhil, kloter 5 Bengkalis-Kuansing, kloter 6 Pelalawan-Siak, kloter 7 Dumai-Pelalawan, kloter 08 Bengkalis-Inhil, kloter 09 Rohul, kloter 10 Rohil-Meranti, kloter 16 Pekanbaru-Kalbar, kloter 17 Kampar, kloter 18 Pekanbaru-Kampar.

Penyelenggaraan haji sesungguhnya menjadi perhatian serius pemerintah agar JCH terlayani dengan baik. Ekspektasi tinggi publik terhadap penyelenggaran haji terlihat dari lahirnya UU No13/2008 Tentang Penyelenggaran Haji. Dalam pasal 2 dijelaskan, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi JCH Indonesia.

Selama ini, penyelenggaraan haji Indonesia selalu mendapat perhatian dan kritik dari semua pihak, baik dari DPR maupun dari rakyat. Mulai dari biaya yang dianggap mahal, maupun pelayanan yang kurang maksimal, terutama menyangkut pemondokan dan makan bagi JCH. Kendati yang disangkakan itu tidak semuanya benar dan lebih dari kurangnya informasi yang sampai ke publik. Misalnya menyangkut besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Publik melihat BPIH terlalu mahal bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang lokasi tempat tinggal jamaahnya selalu berada di lokasi yang paling dekat dengan Masjidil Haram.

Padahal, kalau publik mengkajinya lebih mendalam, sejatinya BPIH Indonesia tergolong murah karena telah mendapat subsidi. Contohnya saja, BPIH 2017 rata-rata sebesar Rp34.890.312. Jumlah ini sesungguhnya telah mendapatkan subsidi dari dana optimalisasi haji dan dikembalikan lagi sejumlah 1.500 riyal sebagai living cost. Artinya JCH hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp29 jutaan untuk melaksanakan ibadah haji. Khusus untuk JCH Riau yang terbang melalui embarkasi Batam tentu murah lagi, yakni sebesar Rp32.125.650. Bandingkan dengan biaya bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) tahun ini yang berjumlah 1.482 orang, rata-rata BPIH-nya Rp50.152.062.

Reformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menyangkut besaran BPIH, tapi juga terkait dengan pelayanan, pembinaan dan perlindungan JCH. Untuk memantapkan pengetahuan JCH tentang cara melaksanakan ibadah haji saja, pemerintah telah melakukan bimbingan manasik sebanyak 10 kali pertemuan. Delapan kali di tingkat kecamatan dan dua kali di tingkat kabupaten/kota. Bimbingan manasik haji ini akan terus diberikan ketika JCH berada di Makkah atau Madinah dengan adanya Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) di setiap kloter.
Terkait pelayanan, pemerintah terus melakukan peningkatan, terutama menyangkut pemondokan dan makan jamaah. Informasi yang disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag RI Hj Sri Ilham Lubis, bahwa pemondokan JCH, khususnya di Makkah adalah sekelas hotel bintang tiga. Sedangkan makan yang akan diberikan telah melewati standar kesehatan dengan komposisi gizi yang memadai. Jumlah makan yang akan diterima JCH pada musim 2017 di Makkah berjumlah 25 kali, yang tahun sebelumnya 24 kali. Sedangkan jarak pemondokan JCH yang selama ini dianggap jauh dari Masjidil Haram terus dilakukan perbaikan dengan menyediakan angkutan transportasi yang dikenal dengan sebutan Bus Shalawat selama 24 jam. Bus yang akan mengangkut JCH juga telah mengalami perbaikan (bus upgrade) yang dilengkapi pendingin dan toilet. Sehingga jamaah merasa nyaman dalam melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram.

Walau berbagai reformasi dilakukan, namun perjalanan ibadah bukanlah tour wisata. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sarat dengan berbagai ujian yang menyertainya. Kepahaman ini haruslah menjunam ke dalam sanubari seluruh JCH. Sebab adakalanya, rangkaian perjalanan ibadah haji tidak selaras dengan keinginan diri. Sebab beragam ujian akan senantiasa menghiasi perjalanan ruhani setiap diri yang melakukan ibadah haji.

Ekpektasi tinggi publik sejatinya sebuah keniscayaan yang seharusnya dijadikan pemerintah untuk terus berbenah dalam meningkatkan penyelenggaraan haji Indonesia. Reformasi penyelenggaraan itu tidak hanya menyangkut akomodasi, transportasi, konsumsi dan berbagai pelayanan lainnya, tapi juga bagaimana mengelola dana haji yang berjumlah triliunan rupiah. Pengelolaan dana haji haruslah dikelola secara profesional dengan penuh kehati-hatian.

Bijak Mengelola Dana Haji
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi ketika pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Haji (BPKH) Rabu (27/07) lalu, tentang keinginan menggunakan dana haji untuk membangun infrasrtruktur, sesungguhnya sebuah kebijakan yang patut dipertanyakan. Sebab dana haji adalah dana yang berasal dari umat Islam. Malah ada di antara umat Islam yang menyetor dana haji dengan menjual tanah, binatang ternak, dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada jaminan bahwa investasi menggunakan dana haji tidak mengalami kerugian, walau Presiden Jokowi mengatakan untuk melakukan investasi di bidang yang minim risiko.

Menginvestasikan dana haji sejatinya langkah yang tepat untuk mengelola dana haji. Hanya saja harus dilakukan dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai kepatutan. Memenuhi ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan haji haruslah terus menerus melakukan reformasi yang menyentuh akar permasalahan. Bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap peningkatan penyelenggaran  haji. Sebab dana haji, bukan dana biasa yang penggunaanya bisa secara serampangan diinvestasikan. Apalagi pasal 3 UU No34 Tentang Pengelolaan Haji sudah jelas mengatur bahwa dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Untuk itu perlu pengkajian yang mendalam yang melibatkan semua pihak, agar penggunaan dana haji untuk infrastruktur tidak melahirkan kemudharatan.

 Semoga penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus menerus mengalami peningkatan dan menjadikan setiap jemaah nyaman dalam melakukan ibadah, dan akhirnya men­da­patkan haji yang mabrur.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook