Depan >> Opini >> Opini >>

Nasruni, Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti

"Garuda di Dadaku, Dolar di Perutku"

8 Agustus 2017 - 11.47 WIB > Dibaca 316 kali | Komentar
 

Salah satu upaya pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus mewujud melalui program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kepulauan Meranti yang diapit oleh dua wilayah FTZ, sejatinya turut masuk menjadi daerah pelabuhan bebas sebagaimana posisi Tanjung Balai Karimun maupun Dumai.

Tak lama setelah Meranti mekar menjadi sebuah daerah otonomi, muncullah kebijakan pemerintah. Di mana para pedagang asal Meranti yang biasanya belanja di Tanjungbalai Karimun tiba-tiba tidak lagi diperkenankan belanja barang. Bahkan akibat kebijakan itu, cukup banyak kapal dagang asal Meranti yang dipersalahkan, hingga akhirnya para pedagang antar pulau tersebut terpaksa mengalihkan tujuan pengambilan barang sembako itu dari luar Provinsi Kepulauan Riau, yakni ke Pulau Jawa.

Kemahalan berbagai barang itu juga memaksa terjadinya inflasi tinggi di Meranti. Daya beli masyarakat semakin berkurang apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini senantiasa melakukan pemotongan anggaran, hal itu juga kian memperparah perekonomian masyarakat secara makro.

Kalau selama ini harga gula pasir di Meranti berada di kisaran Rp8.000-Rp9.000 / Kg, ketika masih bisa mengambil barang-barang tersebut dari Karimun. Tapi dijemput dari Pulau Jawa harganya menjadi Rp12.000 hingga Rp14.000/ Kg, di tingkat pengecer. Bahkan pernah mencapai Rp17.000/ Kg.

Inilah persoalan mendasar, kenapa masyarakat Meranti maupun pemerintah daerah sangat mengharapkan kebijakan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan Meranti masuk daerah Free Trade Zone (FTZ). Selain posisi Meranti berada di antara dua wilayah daerah FTZ, Meranti juga bisa dikatakan sebagai kabupaten terbelakang di nusantara ini.

Hadirkan Nawacita

Posisi letak Meranti yang berada gugusan pulau pesisir sebelah utara Sumatera, juga bagian dari kawasan perbatasan yang nota bene disebut lokpri (lokasi prioritas) itu. Sejatinya dengan posisi dan letak wilayah perbatasan tersebut harusnya mendapat berbagai dukungan dari pemerintah pusat. Tapi, justru dengan berbagai kebijakan yang ada malah terkesan menghimpit bagi kelangsungan  pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masa depan Meranti.

Di sinilah peran pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Nawacita yang didengungkan Presiden Joko Widodo sehingga masyarakat Meranti yang sejak puluhan tahun lalu itu diperlakukan sebagai anak tiri, berharap menjadi sejajar dengan masyarakat lain di republik ini.

Tujuh puluh dua tahun sudah Indonesia menikmati kemerdekaan. Tapi lihatlah kondisi masyarakat di Meranti sejauh ini, masih banyak ketertinggalannya. Mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas umum dan hal lain. Demikian juga persoalan transportasi hingga saat ini masih mengandalkan trasportasi angkutan laut yang lamban dan mahal itu.

Intinya, masyarakat Meranti sejauh ini masih belum menikmati arti sesungguhnya kemerdekaan itu, untuk itu program nawacita hendaknya tidak lagi sebatas retorika harus diwujudnyatakan bagi kehidupan masyarakat.

Demikian minimnya juga perhatian Pemerintah Provinsi Riau selama ini, turut memaksa masyarakat Meranti menjalin hubungan keakraban dengan penduduk negara jiran Malaysia maupun Singapura. Sebab tidak bisa dipungkiri, sebagian masyarakat Meranti harus menggantungkan masa depannya terhadap dengan negara tetangga tersebut.

Untuk itu, masyarakat Meranti terpaksa harus hilir mudik ke negara tetangga Singapura maupun Malaysia secara berkesinambungan. Karena itu pula muncul anekdot semboyan yang tidak resmi di tengah masyarakat Meranti mengatakan, “garuda memang di dadaku, tapi ringgit dan dolar mengisi perutku”.

Berkah Otonomi

Terkait terhentinya keran barang sembako dari kabupaten tetangga yakni Tanjung Balai Karimun, disikapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan membuka lahan pertanian tanaman padi. Walaupun dengan pola pertanian tadah hujan, namun saat ini pertambahan produksi beras di Meranti dari hasil cetak sawah baru tersebut telah dinikmati masyarakat. Program ini terwujud setelah Meranti menjadi daerah otonomi baru, yang tentu sudah mampu mengatur dan mengelola potensi alam yang ada, demi ketersediaan bahan pangan masyarakat.

Namun alam Meranti yang tidak memiliki bahan galian C, untuk bahan material pembangunan fisik tersebut, masih akan tetap mengandalkan pasokan material dari daerah lain. Seperti untuk keperluan tanah uruk, tanah timbun, tanah sertu, pasir maupun berbagai jenis bebatuan lainnya dalam rangka pelaksanaan konstruksi bangunan. Hal ini juga menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi. Terutama kalau selama ini juga berbagai bahan material itu didatangkan dari Tanjungbalai Karimun, dan lagi-lagi hal itupun turut distop.

Dengan distopnya bahan material dari Karimun itu juga dipastikan akan membebani anggaran pembangunan yang justru lebih besar lagi. Sebab dengan mendatangkan material dari Pekanbaru sudah barang tentu semakin jauh dan berdampak pada kian besarnya biaya mendatangkan itu.

Sehingga untuk menentukan besaran anggaran biaya untuk membangun sesuatu pekerjaan fisik di Meranti harus dihitung minimal 2 kali lipat dari anggaran normal selama ini.

Ini juga salah satu faktor penghambat lajunya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di Kepulauan  Meranti. Walau saat ini seluruh jalan-jalan protokol dalam kota dan juga di luar kota saat ini sedang giat-giatnya dilakukan melalui anggaran APBN.

Namun jalan di desa dan juga antar desa maupun jalan penghubung antar kecamatan ke kecamatan sejauh ini masih belum bisa berbuat banyak.

Untuk itulah semua persoalan mendasar tersebut diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah pusat. Kebijakan yang harus berpihak pada keperluan dan kepentingan serta masa depan masyarakat Kepulauan Meranti itu.

Jika tetap memberikan anggaran pembangunan untuk infrastruktur terhadap Meranti mengacu pada pola sama rata dengan daerah lain, maka dipastikan pertumbuhan atau percepatan pembangunan di Meranti akan tetap lamban. Sangat diharapkan dalam penentuan kebijakan besaran anggaran yang akan diberikan ke daerah, harus mengacu pada pola proporsional. Artinya tidak disamaratakan daerah tertinggal dengan daerah  yang sudah lama maju.

Dengan demikian pelaksanaan berbagai bentuk pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan di Kepulauan Meranti itu akan bisa terwujud dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. ***

Nasruni,  Kabag Humas Setdakab Kepulauan  Meranti


KOMENTAR
Terbaru
Baznas Sosialisasi Zakat Petani Padi di Sungai Mandau

Rabu, 19 September 2018 - 14:45 WIB

Beruang Madu Terkena Jeratan Babi

Rabu, 19 September 2018 - 14:30 WIB

Habisi Guru karena Enggan Bayar Utang Minuman

Rabu, 19 September 2018 - 14:00 WIB

Kadis Diingatkan Harga Ikan

Rabu, 19 September 2018 - 13:30 WIB

Dominasi Kandang

Rabu, 19 September 2018 - 13:00 WIB

Follow Us