Depan >> Opini >> Opini >>

Djohermansyah Djohan Pj Gubri 2013-2014, Guru Besar IPDN

Riau Mau ke Mana?

9 Agustus 2017 - 11.54 WIB > Dibaca 347 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Hari ini, Rabu (9/8), Provinsi Riau genap 60 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Ke mana biduk Riau mau dibawa? Tentu terutama tergantung nakhodanya yang tahun depan akan dipilih rakyat.

Sejak berpisah dengan Sumatera Tengah tahun 1957, Riau dengan potensi daerahnya yang kaya mencoba mengarungi takdirnya sebagai daerah otonom. Tapi, karena sistem pemerintahan yang sentralistik selama tiga dasawarsa di bawah Orde Baru, tidak banyak kemajuan yang dicapai Riau. Hasil ekonominya banyak ditarik ke pusat. Kepolitikan pun dikendalikan ketat Jakarta.

Barulah setelah era reformasi datang, pembangunan Riau menggeliat. Roda reformasi berputar kencang. Enam kabupaten dan kota otonom baru terbentuk tahun 1999. Riau pun tahun 2002 harus ikhlas melepas Kepulauan Riau menjadi provinsi sendiri. Peran Mendagri Syarwan Hamid yang orang Siak dalam pemekaran daerah kala itu sangat besar.

Berkat obral desentralisasi lewat UU Pemda No 22/1999 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 25/1999, kewenangan dan uang yang besar mengalir deras ke Riau. Politik pun dikendorkan pusat. Putra putra asli daerah di mana-mana memimpin daerah. Tidak ada lagi kepala daerah “droping”. Pasar bebas demokrasi melanda pilkada Riau.

Kepala daerah hasil pilkada langsung ada yg baik ada pula yang “trouble”. Suksesi menjadi kacau. Kontinuitas pemerintahan terganggu. Sampai sampai tiga Gubri beruntun kena kasus hukum. Saya sebagai Dirjen Otda Kemdagri November 2013 diturunkan Presiden SBY mengawal pilkada Gubri putaran kedua. Saya dapati uang banyak tapi penyerapannya rendah, kurang dari 40 persen. Bermodal kapasitas manajerial dan zero kepentingan, birokrasi Riau  saya pacu bekerja secara profesional. Sehingga, pada akhir tahun penyerapan dana hampir mencapai 90 persen.

APBD perubahan 2013 dan APBD induk 2014 berhasil pula saya selesaikan, termasuk Perda SKPD provinsi lengkap dengan pejabat barunya. Gubri terpilih Annas Maamun sebetulnya tinggal menggerakkan pembangunan Riau sesuai mimpinya. Malang sekejap mata, beliau hanya memerintah 7 bulan 7 hari, kemudian dicokok KPK. Kepemimpinan pemerintahan provinsi lalu dilanjutkan oleh Gubernur Arsyadjuliandi Rachman dan wakilnya terpilih Wan Thamrin Hasyim. Walaupun wewenang provinsi masih besar sesuai UU Pemda No 23/2014, tapi uang Riau turun signifikan karena DBH dan DAU berkurang banyak. PAD sendiri naik merangkak.

Ke depan Riau harus serius belajar dari pengalaman. Di hari jadi ke-60 ini saya mengimbau Pilgubri 2018 nanti seyogianya mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas tinggi, kompeten, zero interest dan seia-sekata dengan pasangannya, sehingga bisa mendayung Provinsi Lancang Kuning ke pulau kemakmuran. Tidak kalah dari provinsi induk dan anaknya.

Semua itu, akhirnya tentu terpulang kepada rakyat Riau jua. Dirgahayu Provinsi Riau!***
KOMENTAR
Terbaru
Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 19:30 WIB

Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018

Selasa, 20 November 2018 - 18:51 WIB

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama

Selasa, 20 November 2018 - 18:25 WIB

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 WIB

2 Hafiz Rohul Raih Juara di MHQ ASEAN

Selasa, 20 November 2018 - 17:38 WIB

Follow Us