Depan >> Opini >> Opini >>

Intsiwati Ayus Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Riau

Tanah untuk Rakyat

9 Agustus 2017 - 11.55 WIB > Dibaca 570 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Suatu saat, Pak Syafi’i datang kepada Saya dan menuturkan kisahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dirinya menuturkan dengan pelan, betapa kepastian hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap beberapa Surat Hak Milik (SHM) kawan-kawannya akan berdampak jua ke kebun sawit milik masyarakat di Sungai Buluh. Betapa tidak, menurut masyarakat, bertahun-tahun membangun perkebunan, setelah pohon-pohon sawit mereka menghasilkan hingga ada yang layak replainting, PT Wana Sari Nusantara (WSN) datang meng-claim sebagai pengguna yang sah terhadap lahan dimaksud. Syahdan, inilah yang membuat Saya kembali mendatangi Sungai Buluh yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi beberapa saat lalu.

Selain Pak Syafi’i, masyarakat Desa Sako Margasari (Desa Sentajo saat masih di dalam Kabupaten Indragiri Hulu), juga mengalami nasib tidak jauh berbeda, dengan pola konflik yang berbeda. Diketahui bahwa, desa ini merupakan wilayah diperuntukkan bagi daerah peserta transmigrasi dengan SK Menteri Dalam Negeri No. 38/MPD/DA/81 dan dilanjutkan dengan SK Gubernur Riau No. KPTS.458.a/X/88. Dijelaskan dalam SK Gubernur Riau tersebut, ada 12.000 areal yang dibagi atas UPT 1 dan UPT 2, di antaranya Blok B (Desa Sentajo, yang kemudian menjadi Desa Sako Margasari) dengan peruntukan lahan seluas 1.500 Ha. Dari 1.500 Ha tersebut, 600 Ha untuk lahan perumahan, kebun dan pekarangan 300 KK peserta transmigrasi, 300 Ha untuk Fasos dan Fasum desa, dan 600 Ha untuk pecahan KK peserta transmigrasi. Namun, sekitar 1998, seorang kepala dusun di Desa Sako Margasari bernama A Rahmat Hidayat membuat transaksi kepada pihak yang tidak diketahui masyarakat dengan cara menggunakan SKT-SKT di atas lahan 600 Ha yang nantinya akan dipergunakan untuk pecahan KK peserta transmigrasi. Untuk kasus ini, A Rahmat Hidayat telah menjadi DPO Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dengan No. DPO/40/III/2010/Poltabes tertanggal 19 Maret 2010.

Dari data yang diperoleh, SKT-SKT di atas lahan 600 Ha yang diperuntukkan sebagai lahan pecahan KK peserta transmigrasi dimaksud, A Rahmat Hidayat diduga menjadikannya sebagai agunan untuk meminjam dana bank, di antaranya; Bank Riau, Bank Agro, dan Bank BNI 46. Karena tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka lahan-lahan dimaksud diduga dilelang pihak bank, kemudian dibeli beberapa orang.

Konflik agraria seperti yang dialami oleh Pak Syafi’i bukanlah satu-satunya konflik dugaan tumpang tindih perkebunan rakyat dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Provinsi Riau. Kasus yang dialami masyarakat transmigrasi di Desa Sako Margasari bukan (mungkin) pula satu-satunya kasus digadaikannya secara sepihak surat-surat kepemilikan rakyat atas kebunnya ke lembaga perbankan oleh orang tertentu. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Riau merupakan provinsi yang memiliki konflik pertanahan tertinggi, yakni sebesar 9,78 persen (Kompas, edisi 5/1/2017). Dalam catatan Saya, konflik yang tengah dan telah kami mediasi sejumlah 29 titik di seluruh Riau yang terbagi atas; Konflik agraria antara masyarakat versus badan usaha, masyarakat versus masyarakat, masyarakat versus pemerintah.

Dengan banyaknya konflik yang “memperebutkan” wilayah kelola, maka sudah sepatutnya pemerintah memikirkan solusi terbaik, supaya tidak terjadi perseteruan horizontal antara pihak bersengketa, yang akan berdampak bagi pembangunan Riau ke depan.

TORA dan PS sebagai Solusi Menekan Konflik Agraria
Solusi penyelesaian konflik pun telah dipikirkan dari waktu ke waktu oleh pemangku kebijakan di negeri ini. Mulai dari moratorium  izin hutan dan lahan gambut yang berlaku selama 2 tahun (Inpres No10/2011) hingga kepada pendistribusian lahan kelola masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial (Permen LHK nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial) dan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Redistribusi agraria bagi rakyat yang memerlukan, dianggap sebagai langkah jitu menekan angka konflik lahan.

Menurut Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2016-2019, setidaknya, terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan di atas lahan seluas 35,8 juta hektar, sedangkan di sisi lain terdapat 60 izin HKm, HD, dan HTR yang dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) di atas lahan seluas hanya 646.476 Ha. Adapun hutan kemitraan (salah satu model pengelolaan hutan oleh pemegang konsesi dengan cara bermitra dengan masyarakat lokal) hanya mencapai 11.500 Ha sedangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani yang menyertakan 5.293 Kelompok Tani Hutan (KTH), 1.200 koperasi primer, dan 5.394 desa hanya mencakup 2,1 juta hektar. Di wilayah pertanian ada 2.452 Badan Usaha Pertanian berskala besar, sementara 56 persen rumah tangga tani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha.

Menurut Kementerian ATR/BPN, program reformasi agraria di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kedua program itu berbeda karena reformasi agraria menekankan pada aspek redistribusi lahan, sedangkan hutan sosial lebih menekankan pada akses terhadap lahan. Reforma agraria atau legal formal disebut pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah).

Sedangkan program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan haik pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan sehingga masyarakat akan mendapat berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam areal yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan keperluan ekonominya sehari-hari.

Pada 5 April 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah meneken Surat Keputusan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan luas mencapai 4,8 juta ha. Rincian kawasan hutan yang disiapkan untuk reforma agraria adalah alokasi 20 persen untuk kebun masyarakat seluas 437.937 Ha dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, program pencetakan sawah baru (65.363 Ha), pemukiman transmigrasi (514.909 Ha), dan pemukiman, fasilitas umum dan sosial (439.116 Ha). Selain itu lahan berupa lahan garapan sawah dan tambak rakyat (379.227 Ha), pertanian lahan kering yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat (847.038 Ha), dan yang paling luas adalah dari Hutan produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif (2,1 juta Ha).

Menurut Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial nomor SK. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, di Provinsi Riau terdapat alokasi indikatif Perhutanan Sosial seluas ±723.012 Ha. Jika skema TORA diterapkan atas lahan tersebut, maka diperkirakan akan memberikan kehidupan kepada sekitar 361.506 KK.

Tanah untuk Rakyat
Beberapa hari lalu, saya diterima Sdr. Lukman Hakim selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau di ruang kerjanya. Seperti biasa, kedatangan Saya ke kantor tersebut guna memberikan perkembangan konflik agraria di Riau yang coba kami mediasi atau selesaikan. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar 120 menit itu, Kepala Kanwil ATR/BPN dapat saya simpulkan begitu bersemangat untuk menjalankan skema TORA. Dirinya secara berulang-ulang menyebutkan jika awal tahun 2018 mendatang, telah ada satu wilayah kelola yang berhasil diaplikasikan program unggulan Jokowi.

Semangat yang menggebu-gebu Kakanwil, harusnya dipahami sebagai sebuah tantangan yang lumayan sukar untuk diselesaikan. Bagaimana tidak, dengan mengampanyekan PS dan TORA di setiap desa yang kami kunjungi, berarti harus sedia mendampingi hingga keluar salah satu dari dua kata; dikabulkan atau ditolak. Karena dalam perjalanannya nanti, akan terdapat batu sandungan yang besar, berasal dari mafia tanah serta perusahaan-perusahaan yang enggan melepaskan tanah terlantarnya, walaupun tidak dijamah sekalipun (terlantar) sejak diterbitkannya izin pengelolaan/guna usaha bagi mereka.

Dengan luas 9 juta-an hektare daratan di Riau dan 4 juta-annya merupakan tanah gambut, atau sekitar 48 persen, pemanfaatannya dibagi atas beberapa kegiatan ekonomi, seperti; perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Luas areal perkebunan kelapa sawit 2.424.545 Ha, kelapa 515.168 Ha, karet 501.788 Ha dan kopi 4.640 Ha. Sementara itu, areal yang difungsikan untuk kehutanan, 234.015 Ha (2,59 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 2.331.891 Ha (25,80 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.031.600 Ha (11,42 persen) adalah hutan produksi terbatas dan 633.420 Ha (7,00 persen) adalah hutan suaka alam. Dari sinilah potensi redistribusi lahan bagi petani kecil dan rakyat tak bertanah.

Saat peringatan ulang tahun Provinsi Riau yang ke-60 ini, ada baiknya pemerintah di Negeri Lancang Kuning ini mengazamkan diri guna menyukseskan program reforma agraria melalui skema PS dan TORA. Program ini diharapkan mampu berperan sebagai jalan keluar masyarakat Riau dari konflik agraria serta kemiskinan yang ada di mana-mana. Jika tidak diupayakan pencarian jalan keluarnya, negeri ini akan terus meratap-ratap seraya melihat isi di dalamnya diboyong ke mana-mana. Karena tanah tidak akan tumbuh, sementara rakyat akan selalu tumbuh.***  
KOMENTAR
Terbaru
Tempuh 1.574 Kilometer, Terios Akhiri Ekspedisi di Wonders ke Tujuh
BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang

Sabtu, 17 November 2018 - 13:28 WIB

Telkomsel Raih Dua Penghargaan Tingkat Asia Pasifik

Sabtu, 17 November 2018 - 11:01 WIB

E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi
Harimau Terjebak di Kolong Ruko, Berhasil Diselamatkan
Follow Us