Depan >> Opini >> Opini >>

Dr H Irvandi Gustari

Redenominasi Haruskah Dipermasalahkan?

10 Agustus 2017 - 11.02 WIB > Dibaca 386 kali | Komentar
 
Redenominasi Haruskah Dipermasalahkan?

RIAUPOS.CO - Redenominasi kembali menjadi topik pembicaraan dalam 2 pekan terakhir ini, dan tidak sedikit pula dari kita semua, masih belum meyakini secara konkret apa itu redenominasi dan malahan sebagian dari kita pula memaknai bahwa redenominasi adalah bentuk lain dari sanering dan hal itu tentu tidaklah benar.

Sebenarnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang menakutkan pada program redenominasi itu. Kenyataannya dalam 85 tahun terakhir, sudah ada 50 negara yang sudah melakukan redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal uang. Jerman menjadi negara pertama yang melakukan redenominasi, yaitu 1923. Jerman melakukan kebijakan itu karena hiperinflasi dengan mengurangi 12 angka nol.

Secara konkret sangat berbeda antara redenominasi dan sanering. Trauma kebijakan sanering pada 1950 yang pernah terjadi di Indonesia memang belum pulih seutuhnya. Perbedaan nyatanya adalah bahwa redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit dari suatu mata uang dan biasanya yang dikurangi adalah 3 digit atau 3 nolnya yang terakhir dihilangkan dan namun nilai daya belinya tidak berubah. Artinya dalam sebuah contoh semula Rp5.000 setelah redenominasi berubah menjadi Rp5, artinya walaupun nilainya sudah berubah menjadi Rp5 (semula Rp5.000), namun kekuatannya adalah sama ketika masih Rp5.000 sebelum redenominasi.

Berbeda dengan sanering, di mana konkretnya pemotongan atau penggutingan harga daya beli uang itu sendiri. Kalau semula Rp5.000 berubah menjadi Rp5 setelah sanering program, maka yang terjadi secara nyata adalah daya beli Rp5 itu adalah hanya seperseribu (1/1000) dari nilai Rp5.000 sebelum sanering.

Kita dalam artikel ini memang tidak terlalu jauh mengajak pembaca untuk membahas perbedaan redenominasi dengan sanering, dan juga tidak terlalu dalam pula menelaah tentang berhasil atau tidaknya sanering di Indonesia pada 25 Agustus 1959.  

Yang menarik kita telaah, apakah memang mendesak dan perlu kita melakukan redenominasi Rupiah? Hal-hal yang dijadikan alasan pihak pemerintah untuk melakukan redenominasi , apakah memang benar mendesak untuk digesa saat ini, mengingat ada hal yang lebih penting di saat krisis global ini? Pertanyaan lanjutan yang tak kalah pentingnya adalah apakah Indonesia bisa meniru dari negara-negara yang telah berhasil melaksanakan redenominasi? Yah memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk digali tentang redenominasi  ini, sebab sangat sensitif dan karena ini masalah uang, akan menjadikan isu yang menarik untuk dipelintir dalam konteks politik.

Dalam berbagai forum telah disampaikan Gubernur BI dan Menteri Keuangan bahwa nominal Rupiah yang berlaku saat ini dianggap tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang sudah semakin membaik. Alasan ini memang bisa dipahami bagi kita semua untuk mendukung program redenominasi  Rupiah tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sejatinya redenominasi itu tidak akan mengurangi nilai penghasilan riil dan juga redenominasi tidak akan mengurangi kemampuan daya beli mata uang lama, yang akan digantikan dengan uang baru. Secara sederhana memang terlihat tidak ada perlu dipanikkan tentang redenominasi bila mencermati makna dari redeminasi tersebut, namun dalam praktiknya, banyak sejumlah negara gagal melaksanakan redenominasi lebih disebabkan kurangnya sosialisasi dan kurangnya kekompakan dari para pihak seperti eksekutif dan legislatif untuk secara bersama sama menyukseskan program redenominasi tersebut.  

Seperti yang telah banyak diberitakan dalam dua pekan terakhir ini bahwa pihak pemerintah berencana memberlakukan kebijakan redenominasi  atau penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi nilainya, yaitu dengan menghilangkan tiga angka terakhir. Relatif banyak dari mindset yang ada pada masyarakat yang belum sepenuhnya bisa  membedakan antara pengertian redenominasi mata uang dan sanering. Secara umum dan common practice-nya bahwa redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Di sisi lain bahwa sanering adalah pemotongan nilai uang sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat dan kebijakan ini biasanya dilakukan dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat.

Namun tidak jarang pula tujuan dari redenominasi yang bagus tersebut, banyak sekali menjadi gagal karena malahan menjadi penyebab inflasi yang tinggi. Hal itu akan dijelaskan terkait gagalnya program redenominasi di beberapa negara, dikarenakan tidak bisa mengendalikan inflasi. Untuk itu, kata Lana, diperlukan waktu lima tahun untuk memastikan inflasi stabil. Contoh penyebab terjadinya inflasi di saat redenominasi bisa kita ilustrasikan pada contoh berikut itu. Misalnya saja redenominasi Rp5.000 menjadi Rp5. Dalam konteks pemberlakuan harga anggap saja harga satu bungkus kopi di pasar saat ini Rp5.500, ketika ada redenominasi  maka harga kopi sebungkus menjadi Rp5,5. Masalah akan timbul bilamana pecahan Rp0,5 atau 50 sen tidak ada, maka si penjual akan membulatkan harganya menjadi Rp6 ketika diredenominasi atau Rp6.000 dengan nominal yang lama. Artinya harga kopi sebungkus mengalami kenaikan sehingga bisa menimbulkan inflasi. Sepele memang, namun bila dalam skala besar, bisa mendorong inflasi.

Ada sejumlah negara yang pernah gagal melakukan redenominasi mata uangnya, Contohnya Brazil. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa pada 1994 Brazil tercatat sebagai negara yang pernah sukses lakukan redenominasi, namun pada periode sebelumnya Brazil pernah alami kegagalan melakukan redenominasi yaitu pada 1986-1989. Brazil melakukan penyederhanaan mata uangnya dari Cruzeiro menjadi Cruzado. Kenapa terjadi kegagalan, di mana pada waktu yang bersamaan kurs mata uang Brazil terdepresiasi secara tajam terhadap dolar AS hingga mencapai ribuan cruzado untuk setiap dolar AS. Hal itu disebabkan oleh karena pihak Pemerintah Brazil tidak mampu mengelola inflasi yang pada waktu itu masih mencapai 500 persen per tahun. Secara politik adanya tingkat kepercayaan yang rendah  terhadap pemerintah juga menjadi awal dari  kegagalan redenominasi pada 1986 mengingat negeri itu masih dilanda konflik politik dan instabilitas pemerintahan yang mengikis kepastian dunia usaha. Walaupun Brazil akhirnya berhasil dalam menerapkan redenominasi pada 1994 dan hal itu adalah hasil kombinasi atas suksesnya  memangkas inflasi dan masuknya modal asing yang meningkatkan cadangan devisa merupakan faktor terpenting untuk mencapai  keberhasilan program redenominasi di Brazil.

Contoh lain yang pernah gagal adalah Rusia, sudah melakukan 3 kali redenominasi, yaitu 1947, 1961 dan 1998.  Tahun 1998 inflasi Rusia mencapai 28 persen, akhirnya pemerintah kembali menetapkan kebijakan redenominasi Rubel dengan menghilangkan 3 digit nol. Sayang redenominasi Rubel tahun 1998 tidak berhasil. Masyarakat Rusia menganggap kebijakan tersebut sebagai sebagai instrumen bagi pemerintah merampok kekayaan rakyat. Hal ini dikarenakan bank sentral gagal meyakinkan publik bahwa redenominasi  tidak akan menimbulkan dampak pada harga. Namun di luar kendali sentimen negatif lebih kuat menyebar ke mana-mana. Akibatnya inflasi semakin parah dan mencapai 86 persen di tahun 1999.

Belanda juga pernah gagal dalam melakukan redenominasi. Pada saat Euro disepakati sebagai mata uang bersama Uni Eropa, otomatis mata uang lama dari negara-negara Eropa mulai beralih ke Euro, seperti Gulden Belanda, juga mengalami redenominasi. Belanda juga saat terjadi penyesuaian Gulden menjadi Euro cukup mengalami masalah. Pedagang tidak menyikapi perubahan mata uang dengan nilai konversi yang baru, Kejadian di Belanda cukup unik, barang yang semula berharga 5 Gulden, dijual menjadi 5 Euro, sebenarnya Euro berada di atas nilai Gulden, akibatnya inflasi pun terjadi.

Turki merupakan contoh negara yang berhasil melakukan redenominasi mata uangnya, Lira. Dari berbagai kajian di jurnal internasional disebutkan bahwa Turki banyak dijadikan acuan bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa. Turki mulai melakukan redenominasi pada 1 Januari 2005. Ketika itu, Turki menghilangkan 6 digit, sehingga 1 juta lira sama dengan 1 new lira.

Sebagai gambaran, pada 2004 atau sebelum redenominasi, nilai tukar lira terhadap dolar AS sekitar 1,32 juta lira. Setelah redenominasi, nilainya menjadi sekitar 1,32 new lira per dolar AS. Turki melakukan redenominasi ketika laju inflasinya saat itu rendah dan relatif stabil. Dan Turki melakukan redenominasi secara bertahap, hampir sepuluh tahun masa transisi. Turki lakukan redenominasi ketika inflasi stabil, rendah. Intinya harus dilakukan dalam tahapan, jangan sekaligus. Kunci sukses redenominasi Turki yakni pengawasan pemerintah yang ketat dalam melakukan stabilisasi harga sehingga ancaman lonjakan inflasi bisa diredam.

Israel juga bisa dibilang sukses dalam program redenominasi melalui memadukan program penyederhanaan dengan stabilisasi, dan dilaksanakan pada tingkat inflasi berbeda. Israel bahkan mempraktikkan transformasi penyederhanaan nilai uangnya dalam rentang waktu pendek dari program stabilisasi mereka.

Sebelum Turki, Bulgaria telah lebih dahulu mengantarkan redenominasi tanpa gonjang ganjing. Pada 5 Juli 1999, Bulgaria memangkas tiga angka nol. Hingga 31 Desember 1999, Bulgaria masih menerapkan dua harga untuk seluruh barang yang diperdagangkan. Menginjak tahun 2000, penggunaan dua harga itu akhirnya dihentikan, dan Bulgaria tak mengalami gejolak berarti.

Setelah kita melihat dan mencermati tentang kisah sukses dan penyebab gagalnya program redenominasi dari  berbagai bank, tentu akan timbul pertanyaan, apakah Indonesia memang sudah perlukah segera melaksanakan redenominasi? Timbul pertanyaan lagi, apakah bila Indonesia cukup “pede” (yakin) melakukan program redenominasi, maka hal apa saja yang perlu dicermati dan menjadi perhatian untuk sukses. Lalu apa kaitannya dengan kondisi terkini dari tingkat literasi dan inklusifitas keuangan di Indonesia?

Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun yang perlu dipercepat agar program redenominasi itu, ada hal yang cukup kritikal yaitu masih relatif belum tingginya tingkat literasi dan inklusifitas keuangan. Untuk bisa saling memahami, kita singgung sedikit tentang apa itu literasi dan apa pula itu inklusifitas? Mengapa harus dikaitkan  sebagai salah satu kunci suksesnya program redenominasi?  

Kita tinjau terlebih dahulu tentang makna dari literasi. Kumpulan dari berbagai literature menyebutkan bahwa dengan literasi keuangan yang baik (well literate), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Seseorang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang dimiliki, akan dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya bisa optimal mengelola uang tersebut.

Lalu kita lanjut kepada makna dari inklusif keuangan. Dikutip dari The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) mendefinisikan inklusif keuangan adalah suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia.

Lalu kita beranjak kepada rating dari literasi dan iklusifitas keuangan di Indonesia. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 (dipublikasikan di Web OJK) menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82 persen. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pada 2013, yaitu indeks literasi keuangan 21,84 persen dan indeks inklusi keuangan 59,74 persen. Dengan demikian telah terjadi peningkatan pemahaman keuangan (well literate) dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen.

Yang menjadi perlu perhatian utama dari hasil survei tersebut, tingkat literasi kita pada 2016 baru sebesar 29,66 persen. Inilah menjadi tugas kita bersama, sebab hal itu bisa dimaknai bahwa pemahaman tentang pengelolaan uang saja dalam kondisi yang relatif rendah, dan dengan kondisi itu, bila dilakukan program redenominasi dalam waktu singkat, maka bisa ditebak, diduga akan timbul kepanikan dan banyak kesalahpahaman pada masyarakat Indonesia.

Jadi solusinya memang perlu waktu sosialisasi yang cukup. Dari berbagai pendapat para pakar menyebutkan bahwa program redenominasi, baru bisa berjalan efektif digelindingkan memakan kurun waktu 7-10 tahun. Ya memang kuncinya sosialisasi dan dengan menggunakan bahasa komunikasi yang berlapis menyesuaikan dengan berbagai kalangan pada berbagai segmentasi di dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Indonesia memang perlu untuk segera melakukan redenominasi Rupiah, dan namun tidak perlu meniru dari negara-negara yang telah berhasil melakukan redenominasi  mata uangnya. Kondisi geografis dan geopolitik Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara yang telah berhasil redenominasi tersebut seperti Turki, Israel, Bulgaria dan lain sebagainya. Dengan demikian kunci keberhasilan dari redenominasi  adalah harus tuntaskan isu literasi dan inklusifitas keuangan, maka semua pihak akan sangat cepat memahami dengan mudah  tentang perlunya redenominasi Rupiah tersebut.***
KOMENTAR
Terbaru
Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera

Kamis, 20 September 2018 - 17:39 WIB

Ancaman Serius Plastik Mikro

Kamis, 20 September 2018 - 17:37 WIB

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Kamis, 20 September 2018 - 17:36 WIB

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Kamis, 20 September 2018 - 17:36 WIB

SMA As Shofa Waspadai Timnya Sendiri

Kamis, 20 September 2018 - 17:30 WIB

Follow Us