Depan >> Opini >> Opini >>

Azwar Aziz Pimpinan Baznas Provinsi Riau Bidang Pengumpulan

Urgensi Posisi UPZ di Masjid

11 Agustus 2017 - 11.33 WIB > Dibaca 338 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Ratusan tahun sudah kebiasaan masyarakat muslim Indonesia menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal-nya kepada amil zakat yang bernama panitia amil zakat yang dibentuk dan ditetapkan serta dipilih oleh jamaah masjid/musala. Panitia itu muncul di setiap bulan Ramadan karena umat Islam yang beribadah puasa diwajibkan menunaikan zakat fitrah paling lambat menjelang Salat Idil Fitri. Selesai Ramadan, panitia amil zakat menyampaikan laporan jumlah zakat fitrah yang diterima, baik berupa beras maupun uang rupiah, serta  jumlah mustahiq yang telah diberi zakat yang terdiri dari fakir, miskin, muallaf, fi sabilillah, dan amil zakat kepada pengurus masjid. Selain zakat fitrah panitia amil zakat juga menerima zakat mal dari muzaki yang berjamaah di masjid tersebut. Uang zakat mal ini pun didistribusikan kepada para penerima zakat tersebut bersamaan dengan uang zakat fitrah.

Kekurangan yang terlihat di lapangan terhadap sistem pengumpulan dan pendistribusian yang ada tersebut adalah: Pertama, penduduk muslim di sekitar masjid tersebut menjadikan dana zakat fitrah dan zakat mal yang mereka terima untuk kepentingan Hari Raya Idil Fitri, untuk makan, beli baju, kue dan lainnya, sehingga puluhan tahun yang menerima zakat itu adalah orang yang sama.

Kedua, saudara kita yang muallaf menyampaikan permohonan pada beberapa panitia amil zakat untuk mendapatkan bahagian zakat.Akibatnya mereka yang aktif akan menerima pembagian zakat dari puluhan masjid. Sedangkan yang tidak aktif mungkin mendapatkan pembagian zakat fitrah dari masjid di mana dia berdomisili saja.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, pemerintah menyadari bahwa zakat memiliki potensi yang besar harus mampu mengentaskan masyarakat muslim yang dalam keadaan hidup melarat, terkebelakang dan berpendidikan tinggi. Dan kekuatan yang dimiliki umat islam tersebut selama ini tidak mampu  mengangkat derajat hidup miskin tersebut dikarenakan masing-masing berjalan sendiri, tidak terkoordinir pada satu badan tertentu. Itulah sebabnya DPR bersama Presiden RI pada tahun 1999 yang lalu menetapkan UU No38/1999 tentang Badan Pengelola Zakat.

Undang-undang tersebut dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari umat muslim yang dipundaknya diwajibkan menunaikan zakat, dan pelaksanaan pengolahan zakat secara tradisional di setiap masjid tetap lebih diikuti. Pembuat undang-undang merasa perlu melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan UU No23/2011. Undang-undang yang baru tersebut melakukan perubahan-perubahan untuk supaya badan pengelola zakat yang dibentuk lebih dipercaya dan diyakini mampu mengelola zakat yang terhimpun untuk mengangkat derajat para fuqara wal masakin dari kepapaannya. Di antara aturan zakat yang perlu menjadi perhatian umat Islam adalah  tentang petugas yang selama ini mengumpulkan, mendistribusikan zakat di masjid dan musala yang disebut panitia amil zakat. Ada apa rupanya dengan PAZ tersebut ke depan? Kalau dicermati Pasal 38 dan Pasal 41 UU No23/2011 tercantum kalimat: “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa  izin pejabat yang berwenang.” Selanjutnya dipertegas oleh pasal 41 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38  dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50.000.000.

Dengan adanya pasal-pasal di atas berarti bahwa yang berhak mengelola zakat hanya Baznas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan Panitia Amil Zakat (PAZ) yang selama ini ada tidak dibolehkan melakukan kegiatan seperti biasa dan bila tetap aktif akan dikenakan sanksi oleh negara. Lalu apa langkah yang harus dilakukan oleh pengurus masjid/musala menghadapi Ramadan 1439 H/2018 yang akan datang. Bila tidak ada panitia tentu menimbulkan masalah bagi jamaah masjid. Pemerintah memberikan solusi mengatasi hal tersebut, yakni dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pengganti PAZ. UPZ adalah sebuah lembaga yang dibentuk dan dikeluarkan surat keputusannya oleh Baznas kabupaten/kota dan bertugas melakukan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah tetap dilakukan.  Dan zakat mal yang diterima wajib disetor ke Baznas kabupaten/kota. Apabila dana zakat mal itu ada mustahiq yang perlu dibantu berupa konsumtif atau produktif maka upz yang bersangkutan bisa berkoordinasi dengan Baznas.

Bagaimana prosedur untuk pembentukan UPZ tersebut adalah sebagai berikut: Pengurus masjid/musala melakukan rapat untuk memilih ketua, sekretaris dan bendahara UPZ dan menyampaikannya kepada Baznas kabupaten/kota yang bersangkutan. Baznas akan segera menerbitkan SK pengurus UPZ tersebut. Baznas akan memberikan petunjuk tentang tugas pokok dan fungsi UPZ dalam mengelola zakat serta bagaimana tata administrasinya.

Untuk tidak menimbulkan masalah sudah saatnya Baznas segera berkordinasi dengan pengurus masjid/musala di daerahnya masing-masing dan mentargetkan pembentukan UPZ tersebut telah selesai menjelang akhir tahun 2017.

Apabila di semua masjid/musala telah terbentuk UPZ maka ada beberapa manfaat bagi umat Islam antara lain: Muzaki dapat menunaikan zakat malnya kepada UPZ kapan saja waktunya. UPZ bisa memberikan petunjuk tentang hukum zakat kepada muslimin yang belum mengerti tentang zakat. Akan diperoleh data base fakir dan miskin di setiap masjid dan itu menjadi data yang terakurat karena dari akar rumput. Akan diperoleh data muzaki di kalangan umat Islam yang ada.Semoga.***
KOMENTAR
Terbaru
BNNK Ringkus Pengedar Antar Provinsi

Kamis, 15 November 2018 - 15:30 WIB

Pertamina Jamin Pasokan BBM di Riau Cukup

Kamis, 15 November 2018 - 15:15 WIB

Sinergi Pemerintah-Swasta Tingkatkan Pendidikan Karakter Guru
Bulog Tawarkan Beras  Berkualitas dan Murah

Kamis, 15 November 2018 - 15:01 WIB

Banjir di Inhu Kembali Makan Korban

Kamis, 15 November 2018 - 15:00 WIB

Follow Us