Depan >> Opini >> Opini >>

Robby R Manalu Kepala Bidang Humas Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

Memahami Status Pailit

14 Agustus 2017 - 11.24 WIB > Dibaca 720 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Pailit PT Nyonya Meneer, produsen jamu tradisonal yang tersohor hingga ke banyak negara, mengejutkan banyak pihak. Namun pailitnya Nyonya Meneer sebenarnya juga bukan tiba-tiba. Dua tahun silam, perusahaan pioner jamu tradisional ini telah menempuh upaya restrukturisasi melalui pengadilan (PKPU). Setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan dengan kreditor berhasil dicapai. Melalui putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 8 Juni 2015, kesepakatan tersebut dikukuhkan.

Secara normatif, PKPU merupakan pranata hukum yang diatur dalam UU Kepailitan 37/2014 untuk menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran ke kreditor dalam kurun waktu tertentu. Dalam proses PKPU, debitor diwajibkan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya yang berisi usulan pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor kepada para kreditornya. Debitor diberikan keleluasaan untuk menentukan isi rencana perdamaian tersebut.

Walaupun UU Kepailitan tidak menentukan isi rencana perdamaian, namun sebaiknya isi rencana perdamaian memberikan pola penyelesaian utang yang konkret agar tidak menimbulkan penolakan dari pihak kreditor. Rencana perdamaian disusun dengan mempertimbangkan kepentingan baik debitor itu sendiri maupun para kreditornya agar rencana perdamaian apabila disepakati bisa dijalankan. Dalam praktiknya, rencana perdamaian berisi usulan permintaan penghapusan denda dan bunga, penjadwalan ulang jatuh temponya utang, pengurangan utang pokok, keringanan cicilan hingga ke pengalihan piutang menjadi saham (debt to equity swap).

Intinya PKPU menjadi ruang negosiasi antara debitor dan kreditor yang diawasi oleh pengadilan. Sebagai pihak penengah yang memudahkan lalu lintas komunikasi antara debitor dan kreditor, pengadilan akan menunjuk seorang profesional yang lazim disebut sebagai pengurus. Pengurus ini biasanya advokat atau akuntan publik, namun telah melewati proses sertifikasi yang diadakan oleh organisasi pengurus dan kurator. Izin para pengurus dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekalipun proses pendidikan dan pelatihan sampai ujian berada sepenuhnya di tangan organisasi pengurus dan kurator. Di Indonesia ada beberapa organisasi pengurus, yang tertua dan terbesar adalah Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Para pengurus terikat kode etik profesi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya diharapkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan proses PKPU itu sendiri.

Selain menjadi semacam mediator, para pengurus inilah yang akan menjadi perpanjangan tangan pengadilan untuk mengawasi manajemen perusahaan debitor. Setiap transaksi yang terkait dengan kegiatan keuangan, atau kegiatan apapun yang bisa berimplikasi terhadap aset dan kekayaan perusahaan harus mendapat persetujuan pengurus. Namun bukan berarti manajemen perusahaan menjadi tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Kegiatan-kegiatan administratif lainnya tetap bisa dijalankan. Rapat-rapat umum pemegang saham dapat terus berlangsung, sepanjang tidak menghasilkan kesepakatan terkait dengan pembebanan atau pemindahan harta kekayaan perusahaan. Meskipun berwenang penuh berdasarkan undang-undang, bukan berarti pengurus bisa semena-mena. Tingkah laku pengurus dalam menjadi pihak penengah yang membantu debitor maupun kreditor bernegosiasi mendapat pengawasan penuh dari Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan. Selain etik, pengurus juga bertanggung jawab secara perdata dan pidana.

PKPU bisa berujung dengan pailit apabila selama kurun waktu maksimal 270 hari tidak ada titik temu antara debitor dan para kreditornya. Sebaliknya, jika ada kesepakatan, maka status PKPU akan diangkat dan debitor dapat melanjutkan usahanya kembali seperti semua. Namun bukan berarti risiko pailit hilang sepenuhnya. Sesuai dengan kesepakatan, maka debitor tetap harus melakukan pemenuhan kewajiban. Jikalau ada satu saja kewajiban yang tidak dipenuhi, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas kesepakatan tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Pembatalan demikianlah yang dialami oleh PT Nyonya Meneer. Demi hukum perseroan legendaris yang akan berusia 100 tahun di dua tahun yang akan datang ini harus menyandang status pailit. Secara normatif, putusan pailit tersebut bukanlah peluit akhir. Perusahaan masih berpeluang mengajukan upaya hukum. Apabila Mahkamah Agung bersikap berbeda, status pailit tersebut akan berakhir. Meskipun sepertinya akan menempuh jalan terjal. Pailitnya bukan karena soal jelas-tidaknya eksistensi utang, namun sebagai konsekuensi kegagalan memenuhi kewajiban atas kesepakatan hasil restrukturisasi utang. Sehingga ruang pertimbangan hukum Mahkamah Agung untuk bersikap berbeda sangatlah kecil.

Pada prinsipnya, menyitir pakar kepailitan Ricardo Simanjuntak, proses kepailitan bukanlah upaya untuk membangkrutkan korporasi, melainkan jalan keluar dari persoalan finansial yang tak lagi terselesaikan. Dalam kasus ini, apabila sebelum pailit perusahaan masih beroperasi, maka sebaiknya pengurus yang telah “bersalin baju” menjadi kurator tetap melanjutkan usaha perusahaan tersebut (on going concern).

Syukur-syukur selama proses on going concern, dengan nama besar, variasi produk, jaringan distribusi dan sejarah panjang yang dimilikinya, ada investor yang bersedia masuk menalangi seluruh pembayaran utang. Sehingga proses kepailitan otomatis berakhir. Tampaknya jalan tersebut terbuka lebar karena kabarnya salah satu pengusaha besar kita berminat untuk membatu menyelamatkan perusahaan ini. Semoga.***
KOMENTAR
Terbaru
Traffic Website  SSCN Padat di  Siang Hari

Selasa, 25 September 2018 - 18:39 WIB

Angkat Potensi Kerang Rohil

Selasa, 25 September 2018 - 17:38 WIB

PMI Ajak Generasi Muda Hindari Perilaku Menyimpang

Selasa, 25 September 2018 - 17:30 WIB

BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan

Selasa, 25 September 2018 - 17:00 WIB

Beli BBM Pakai  Uang Elektronik

Selasa, 25 September 2018 - 16:56 WIB

Follow Us