Merdeka di Tengah Jajahan Utang

15 Agustus 2017 - 11.32 WIB > Dibaca 342 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - GELIAT dan nuansa peringatan ke-72 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa sejak awal Agustus. Bendera-bendera dikibarkan di rumah-rumah warga dan kantor, baik pemerintah maupun swasta. Bermacam pernik-pernik dengan warna merah putih mulai menghiasi pusat perbelanjaan, fasilitas-fasilitas umum seperti bandara, terminal dan stasiun. Suasana meriah.

Namun di balik kemeriahan peringatan hari kemerdekaan, sebagai hari bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan asing, ternyata tidak begitu halnya dengan ekonomi negara kita. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki berbagai macam kekayaan alamnya dan sumber energi yang besar, ternyata Indonesia masih dibelit utang. Tidak tanggung-tanggung, utang negara Indonesia per Juni tercatat sebanyak Rp3.672 triliun.

“Diprediksi, Indonesia akan dijajah utang dari luar negeri hingga 2040 mendatang. Utang Indonesia tak hanya sebesar Rp3.672 triliun namun jauh lebih besar. Dalam hitungan per Juni 2017 mencapai Rp4.364,767 triliun,’’ ungkap pakar ekonomi senior Ichsanuddin Noorsy dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

Dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo, jumlah utang Indonesia bertambah Rp1.062 triliun. Rinciannya, 2015 bertambah Rp556,3 triliun, 2016 Rp320,3 triliun dan 2017 bertambah lagi Rp379,5 triliun.

Memang bukan hal yang tabu dan baru, bagi sebuah negara untuk berutang. Namun, utang yang terus menumpuk setiap tahun, tapi perekonomian masih terus melemah, tentu menjadi pertanyaan dan ketakutan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Ditambah lagi, dengan terkesan jor-jorannya pemerintah saat ini dalam berutang, diprediksi akan membuat negara kita makin terkekang dan tidak bebas lagi serta akan berada di bawah tekanan negara pemberi utang. ”Utang adalah pintu masuk penjajahan,” jelas Ichsanuddin Norsy mengingatkan.

Kita tentu masih ingat bagaimana pada saat krisis 1998 dahulu ketika beredar foto penandantangan perjanjian IMF dengan Indonesia. Di mana tangan Direktur IMF Michael Camdessu bersedekap sambil mengawasi Presiden Soeharto menandatangani perjanjian pinjaman dana bailout untuk Indonesia dalam menghadapi krisis moneter. Tampak terlihat negara yang berutang berada di bawah negara pemberi utang.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita berutang terlalu banyak? Jawabannya adalah bahwa selama ini pengeluaran pemerintah memang lebih besar dari penerimaan. Maka pemerintah perlu utang untuk menjalankan anggaran defisit. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan perlu pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.

“Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor,” kata Darmin, beberapa waktu lalu.

Miris memang jika mengingat janji Presiden Joko Widodo yang dulu secara tegas akan menolak utang luar negeri untuk pembangunan jika memimpin negara ini sebagaimana tertuang dalam visi dan misinya. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun.”

Yah, begitulah dunia politik. Namun kita semua berharap, masalah utang ini tidak menjerumuskan kita ke dalam persoalan ekonomi yang makin sulit. Walaupun saat ini beban ekonomi makin terasa berat. Ditambah lagi, dengan sumber-sumber perekonomian yang penting sudah mulai dikuasai oleh orang lain. Kaum pribumi hanya bisa pasrah dengan penjajahan gaya baru ini. Fisik merdeka, namun ekonomi terjajah.***
KOMENTAR
Terbaru
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks
Pembakar Lahan TNTN Ditangkap

Minggu, 23 September 2018 - 19:52 WIB

Kembalinya sang  Primadona

Minggu, 23 September 2018 - 19:48 WIB

Disdik Tempati Gedung Eks SMK Teknologi

Minggu, 23 September 2018 - 19:47 WIB

Ditabrak Emak-Emak

Minggu, 23 September 2018 - 19:46 WIB

Follow Us