Depan >> Opini >> Opini >>

Cecep Suryadi Mantan Aktivis Kampus

Memulihkan Komitmen Berbangsa

15 Agustus 2017 - 11.35 WIB > Dibaca 437 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Di usianya yang ke-72 tahun, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yakni menghadapi dirinya sendiri. Tantangan sekaligus ancaman. Saat ini kita seolah memasuki sebuah fase baru dalam berbangsa, ditandai oleh kuatnya arus globalisasi yang merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa. Arusnya mengantar banyak energi, bahkan nyaris tak terkanalisasi.

Setiap tahun kita memperingati kemerdekaan. Ada satu pesan yang hendak dinyatakan, yakni berjuang, berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan menjaga dan melangsungkan keberadaan Indonesia. Itulah yang menjadi denyut dari keindonesiaan, bukan sekadar retorika kosong dan formalitas seremonial belaka. Penghayatan dan tekad untuk melangsungkan keberadaan Indonesia tersebut telah didarahi oleh pengalaman pahit yang panjang dari ketertindasan dan penderitaan. Sehingga sangat masuk akal sekali apabila para pendiri bangsa ini meletakkan keadilan sebagai suatu dasar sekaligus cita-cita politik bangsa. Ini tercermin dari dua pasal sekaligus di dalam Pancasila di mana kata ”Keadilan” melekat, yaitu pada sila kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,  secara tersirat makna yang dikandung dari kata Adil ialah menjadi landasan perjuangan. Sedangkan pada sila kelima; Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa keadilan dijadikan tujuan perjuangan.  

Kita menerima dua warisan itu, landasan dan tujuan perjuangan kebangsaan. Jika Indonesia hari ini masih ada maka itu dikarenakan perjuangan dan komitmen luhur menegakkan cita-cita kemanusiaan dan keadilan. Tetapi manakala komitmen keadilan itu sudah pudar maka Indonesia pun terancam karam.

Tahun 1998 kita telah lolos dari ujian sejarah yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik. Namun hari ini kita belum lolos dari ujian berikutnya yang sedang menghadang. Kehancuran terbesar bangsa ini bukanlah dari kemerosotan ekonomi melainkan dari hilangnya jati diri bangsa. Reformasi 19 tahun silam, telah membuka banyak hal, salah satu yang paling menonjol adalah liberalisasi politik, ruang yang begitu luas untuk melakukan aktualisasi dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk kekuatan politik berbasis agama. Kemunculan kelompok kepentingan berbasis agama yang tumbuh seiring semakin lebarnya demokratisasi saat ini, telah menjadi suatu persoalan tersendiri bagi perkembangan bangsa ke depan. Menilik pengalaman sejarah, kepeloporan sejarah umat Islam di Indonesia tidak bisa di abaikan, gerakan nasionalisme salah satunya didorong oleh gerakan intelektual Islam antara lain Syarikat Dagang Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Al Irsyad (1914) Matlaul Anwar (1916) dan Nahdlatul Ulama (1926) dan lainnya. Kaum intelektual muda saat itu juga mendorong berdirinya Jong Islamic Bond yang merupakan kontributor lahirnya Sumpah Pemuda sebagai cikal bakal nasionalisme. Saat itu mereka menjadi reservoir terpenting kesadaran berbangsa dan patriotisme.

Di tengah gempuran arus globalisasi sekarang, akankah kepeloporan yang dulu menjadi tonggak rasa kebangsaan dan cinta tanah air akan tergoyahkan? Umat Islam saat ini hendaknya tetap menjadi benteng penjaga nasionalisme dan patriotisme, di tengah semangat perjuangan bangsa yang dirasakan telah mengalami penurunan pada titik yang paling kritis khususnya di kalangan generasi muda, maka pengaruh globalisasi baik dari aspek positif maupun negatif telah memberi warna tersendiri  bagi arah kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan Pancasila sebagai perekat keberagaman, sudah semestinyalah Pancasila menjadi tuntunan masyarakat akan pentingnya membangun suasana bersatu serta pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dalam sebuah negara yang majemuk. Seluruh warga negara harus menyadari bahwa adanya berbagai perbedaan dan keberagaman jangan menjadi hambatan untuk membangun persatuan dan nilai kebangsaan.

Menguatnya kembali politik aliran bukanlah fenomena yang hanya ada di Indonesia, di negara-negara Barat pun kecenderungan semacam ini terjadi. Masalahnya, realitas yang terjadi belakangan ini memperlihatkan seiring dengan perkembangan demokrasi, salah satu kekuatan berbasis agama yang perkembangannya sangat cepat, datang dan ingin mengubah tatanan berbangsa secara fundamental. Fenomena ini tentulah kontradiktif dan menimbulkan sebuah paradoks di dalam demokrasi. Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia dianggap sebagai akibat dari tidak diterapkannya hukum Islam, pandangan tersebut muncul di beberapa kalangan tertentu sehingga terdapat kelompok yang beranggapan diperlukannya negara Islam. Jika kita lihat hasil penelitian Fealy (2004) Hizbut Tahrir misalnya, memiliki sikap politik yang sangat mendasar terkait konsep negara Islam, sistem khilafah yang dalam pandangan HT harus ditegakkan, yang tentu saja sekaligus bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang meletakkan partisipasi rakyat banyak sebagai pemegang kedaulatan.

Indonesia menghadapi salah satu ujiannya dalam berdemokrasi, eksistensi bangsa ke depan sangat bergantung pada keberhasilan eksperimentasi demokrasi yang saat ini sedang kita hadapi. Berbagai kebijakan yang dirombak bertujuan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan sejarah yang sama sebagaimana yang pernah terjadi dahulu.

Pengalaman bangsa-bangsa yang mengalami kehancuran nasionalismenya sehingga terfragmentasikan dalam bangsa-bangsa kecil dikarenakan identitas sebagai tali pengikatnya sudah tidak dihayati dan diamalkan lagi. Identitas kebangsaan secara umum dilambangkan dengan ideologi kebangsaan itu sendiri, karena ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai luhur sebagai perekat warga bangsanya yang telah bersepakat dengan eksistensi bangsanya. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup sejak dulu di masyarakat Indonesia, bukanlah sekadar identitas bangsa Indonesia yang memancarkan semangat nasionalisme politik tetapi juga memompakan nasionalisme kultural. Karenanya di era globalisasi ini Pancasila akan tetap eksis dan relevan karena mampu berfungsi secara substantif dalam merespon tantangan global.

Komitmen kebangsaan dari berbagai identitas kolektif (etnis, agama, golongan dan lainnya) inilah yang kemudian melepaskan Indonesia dari penindasan bangsa lain dan berhasil merebut kemerdekaannya. Ini menjadi bukti bahwa nasionalisme mampu merajut kepentingan masyarakat plural. Namun nasionalisme ini berhasil diuji tatkala menghadapi kekuatan dari luar (penjajahan), padahal saat ini ancaman akan eksistensi Indonesia boleh jadi akan datang dari dalam bangsa ini sendiri. Komitmen dan identitas kebangsaan harus dipulihkan kembali, karena perjalanan bangsa belumlah tuntas. Apabila komitmen tersebut hilang, maka sebenarnya inilah kegentingan yang nyata yang saat ini sedang mengintai kita. Oleh karena itu identitas sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang given melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan melalui penghayatan terhadap nilai-nilai yang diyakini dan tumbuh dalam masyarakat.***
KOMENTAR
Terbaru
Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK

Selasa, 13 November 2018 - 20:47 WIB

Stan Lee Wafat, Para Superhero Berduka

Selasa, 13 November 2018 - 19:37 WIB

KPK Dalami Motif Pertemuan James Riady dengan Neneng Hassanah
Polri Teliti Kemungkinan Hoaks by Design

Selasa, 13 November 2018 - 18:23 WIB

Dianiaya, Warga Guntung Meregang Nyawa

Selasa, 13 November 2018 - 18:00 WIB

Follow Us