Menyoroti Kebijakan Gali Lubang Tutup Lubang

18 Agustus 2017 - 10.30 WIB > Dibaca 319 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Dari pidato kenegaraan HUT ke-72 RI Presiden Joko Widodo di hadapan DPR dan DPD RI tergambar oleh kita tentang beberapa hal. Pertama, Presiden menyampaikan sejumlah pencapaian di bidang ekonomi yang menjadi bukti keberhasilan pemerintahannya. Setidaknya ada 11 poin yang disampaikan presiden soal pencapaian itu. Baik keberhasilan mengurangi kemiskinan dan juga pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut.

Kedua, terjadinya defisit pengelolaan APBN dan tidak bisa ditutupi oleh penerimaan dalam negeri maka terpaksa ditutup dengan utang luar negeri. Isu utang luar negeri yang naik signifikan memang menjadi sorotan banyak pihak. Hingga akhir Juni 2017, jumlah utang pemerintah mencapai Rp3.706 triliun. Angka itu melonjak lebih dari Rp1.000 triliun bila dibandingkan dengan jumlah utang akhir 2014 yang hanya Rp2.604 triliun.

Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai angka itu masih aman. Sebab, besarannya masih di bawah 30 persen produk domestik bruto (PDB). Selain itu, defisit APBN masih bisa dijaga di bawah ketentuan 3 persen PDB. Itu kata alias versi pemerintah. Pesan yang ingin disampaikan soal utang luar negeri ini aman tak perlu dikhawatirkan. Namun tentu bagi ekonom halnya tidak sesederhana itu.

Jika melihat pada angka keseimbangan primer neraca APBN, pemerintah mesti segera berbenah. Angka keseimbangan primer memang mulai negatif sejak 2012 senilai Rp52 triliun. Namun, angkanya terus membesar. Pada 2015 bahkan mencapai puncaknya ketika negatif Rp142 triliun. Tahun ini keseimbangan primer diperkirakan masih negatif di kisaran Rp109 triliun.

Angka keseimbangan primer yang negatif itu menunjukkan pembayaran sebagian bunga utang pemerintah yang besarnya diperkirakan Rp221 triliun dibiayai dengan utang baru. Artinya, gali lubang tutup lubang dengan lubang yang kian dalam.

Ini harus jadi perhatian. Soalnya terkait utang luar negeri ini bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, belumlah sepenuhnya menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Memang secara kasat mata yang terlihat sama kita adalah baru mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki asing dan para konglomerat atau bisa dikatakan belum merata pertumbuhan ekonomi tersebut menyentuh langsung secara signifikan terhadap UMKM.

Harus kita akui memang bahwa utang  luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, dari berbagai hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dari sejumlah hasil riset diperoleh hasil bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar itu sendiri meski ada juga yang sebaliknya yakni mampu membuat percepatan ekonomi.

Selanjutnya data juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan perkapita Indonesia belumlah menunjukkan penghasilan setiap warga negara Indonesia bertambah baik. Di dalam PDB terdapat milik orang kalangan atas yang kontribusinya cukup besar. Meski dari pidato itu sejumlah keberhasilan pemerintah dipaparkan namun pemerintah juga harus berbesar hati mendengar masukan dari berbagai pihak terkait terus bertambahnya utang luar negeri tersebut.

Ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah. Di antaranya, minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta dampak-dampak dari tekanan biaya keperluan pokok, terutama bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah. Diakui, memang ada program jaring pengaman dari pemerintah seperti kartu sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu sejahtera. Namun, data pemerintah menunjukkan, masih ada 27,7 juta masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Pengurangan orang miskin dalam setahun tidak sampai 1 juta orang. Tahun lalu ada 28 juta orang miskin. Sedangkan tahun ini 27,7 juta. Jumlah itu menunjukkan pengurangan kemiskinan terlampau kecil jika dihitung dalam kurun waktu setahun. Artinya ke depan pemerintah harus terus berupaya mengurangi angka kemiskinan tetapi tentunya dengan jalan tidak hanya dengan menambah utang. Kita tidak ingin kebijakan gali lubang dan tutup lubang jadi upaya instan memperbaiki keadaan. Karena itu sama dengan menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang bisa lebih besar dampaknya di kemudian hari. Waspadalah.***
KOMENTAR
Terbaru
Habib Rizieq Tak Langgar Hukum

Rabu, 14 November 2018 - 13:51 WIB

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Rabu, 14 November 2018 - 13:34 WIB

DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis

Rabu, 14 November 2018 - 13:15 WIB

Dua Gedung Penegak Hukum  Belum Kantongi Izin Lingkungan
Kulit Cerah dengan Sapuan Warna Cokelat

Rabu, 14 November 2018 - 12:53 WIB

Follow Us