Perlu Ketegasan Menteri Perhubungan

23 Agustus 2017 - 15.16 WIB > Dibaca 365 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Kemajuan teknologi memaksa manusia ‘’berubah’’. Teknologi semakin mempermudah bekerja dan mengefisienkan waktu. Teknologi tidak mungkin dihindari. Tapi harus dimanfaatkan dengan bijak dan tepat. Tanpa harus meninggalkan keari­fan yang sudah melekat di masyarakat Indonesia.

Transportasi online salah satu bentuk pemanfaatan teknologi. Kehadirannya sulit dibendung. Kemajuan zaman membuat masyarakat berpikir instan. Hanya lewat handpone sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu juga dengan transportasi online. Ternyata digemari masyarakat. Karena tidak perlu repot menunggu di pinggir jalan atau menelepon operator. Cukup utak-atik smartphone, tunggu beberapa menit, transportasi akan datang. Harganya juga sudah diketahui sebelum naik. Sehingga konsumen tidak ragu memesan.

Perkembangan dunia teknologi memang tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, teknologi akan terus bergerak maju dan menciptakan kemudahan bagi manusia di muka bumi. Hanya saja perlu pengaturan. Sehingga kehadiran teknologi tidak melukai siapa pun. Termasuk sopir taksi.

Ahad (20/8) lalu warga Riau, khususnya Pekanbaru kembali digemparkan dengan berita yang cukup memprihatinkan. Terjadi kesalahpahaman antara pengemudi taksi konvensional dengan pengemudi transportasi online. Ujung-ujungnya, kedua pihak saling serang. Ini pertikaian kali kedua yang terjadi di Pekanbaru. Sebelumnya juga sudah terjadi Mei lalu di sekitar Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Peristiwa yang sungguh mengkhawatirkan. Bentrok seperti itu tidak hanya me­rugikan bagi kedua pihak. Masyarakat luas juga terkena dampak. Warga terganggu, cemas, khawatir, dan ketakutan. Terutama bagi yang lewat dan menyaksikan langsung aksi itu. Ada trauma yang dialami.

Sebab itu, pemerintah, mulai dari pusat hingga ke daerah harus berpikir keras. Mencari jalan keluar. Agar tidak ada lagi bentrokan antar keduanya. Membuat peraturan tanpa harus mengorbankan siapa pun.

Bola ada di tangan Kementerian Perhubungan. Kementerian inilah yang berhak dan berwenang mengeluarkan peraturan soal angkutan jalan raya di tanah air. Tentu dengan pertimbangan matang dan melihat kenyataan yang ada.

Kementerian Perhubungan memang sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Permenhub inilah yang menjadi payung hukum untuk angkutan sewa online dan mulai diberlakukan 1 April 2017. Peraturan ini juga sudah melewati revisi untuk penyempurnaan. Penetapannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Setelah berlaku beberapa bulan, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tersebut. MA menilai beberapa ketentuan dalam Permenhub bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). MA juga menilai peraturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kenyataan itu membuat Kementerian Perhubungan harus bekerja lebih keras lagi. Membuat regulasi, agar tidak ada lagi bentrokan antara angkutan penumpang konvesional dengan angkutan berbasis online. Aturan itu pula yang ditunggu provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil kebijakan apakan melarang atau mempersilakan angkutan penumpang online beroparasi. Aturannya menjadi jelas, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, karena sudah ada aturannya. Ketegasan Menteri Perhubungan sedang ditunggu, untuk menyelesaikan gesekan antara angkutan konvensional dengan angkutan online.***
KOMENTAR
Terbaru
Telkomsel Hadirkan Kerja Sama Non-Tunai dengan Adhya Tirta Batam
Ingin Bahasa Indonesia jadi Bahasa Internasional, APPBIPA Riau Terbentuk
Lagi Berenang, Bocah Tewas Diterkam Buaya

Kamis, 15 November 2018 - 17:59 WIB

3 Pemain Timnas Dapat Tawaran dari Klub Luar Negeri

Kamis, 15 November 2018 - 17:00 WIB

BPN Komit Realisasikan Program PTSL 2018

Kamis, 15 November 2018 - 16:15 WIB

Follow Us