Depan >> Opini >> Opini >>

Fatmawati Doktor Komunikasi Politik di Universitas Padjadjaran

Merebut Hati Pemilih

2 September 2017 - 14.10 WIB > Dibaca 957 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini adalah per 19 Februari 2019. Ini artinya akan ada pergantian kepemimpinan di Provinsi Riau. Sesuai dengan jadwal pilkada serentak yang ditetapkan oleh KPU, Riau mengikuti perhelatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018. Saat ini proses tahapan telah dimulai oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika melihat agenda tahapan yang dilansir oleh KPU Riau, pemungutan suara akan dilakukan pada 27 Juni 2018. Meski tahapan proses pendaftaran calon masih akan dilakukan pada Juni-Februari 2018 mendatang, namun atmosfir panas persaingan telah terasa di Bumi Lancang Kuning.

Tebar Pesona Bakal Calon
Unjuk gigi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah upaya tebar pesona kandidat kepada masyarakat Riau agar mendapatkan perhatian masyarakat. Banyak upaya yang dilakukan, mulai dari bergerilya di tempat terbuka misalnya memasang baliho di tempat-tempat strategis sampai menggunakan media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Selain menggunakan media-media tersebut, para balon juga mulai aktif mendatangi kelompok-kelompok masyarakat dengan dalih silaturahmi.

Gerakan-gerakan masif itu tidak hanya dilakukan oleh balon (bakal calon) secara individu tetapi juga partai politik yang memiliki kursi untuk mengusung bakal calon. Saat ini parpol juga telah disibukkan dengan lobi-lobi nonformal untuk memperoleh balon yang sesuai dan mengusungnya memperebutkan Kursi Riau 1 dan Kursi Rau 2. Berdasarkan hasil pantauan penulis, setidaknya ada lebih dari 10 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bersaing dalam Pilkada Riau 2018. Di antaranya: ArsyadJuliandi Rachman, Syamsuar, M Harris, Achmad, Firdaus, Lukman Edy, Rusli Efendi, Syamsurizal, Septina Primawati, Jon Erizal, Yopi Arianto, Idris Laena, dan lainnya. Meski masih ada yang malu-malu mengakui secara terang-terangan keikutsertaannya, namun ada banyak yang sudah mendeklarasikan diri mengikuti kontestasi ini.

Dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat Riau akan disuguhi berbagai aksi dadakan para aktor politik. Hal ini akan kita saksikan di berbagai kesempatan dan media yang ada. Para balon akan mendadak menjadi pribadi yang populis, dermawan, visioner, populer, agamis, energik dan berbagai figur positif lain yang dimainkan oleh bakal calon. Berbagai simbol dan citra akan dilekatkan kepada figur tokoh bakal calon untuk meyakinkan masyarakat terkait tujuan yang diinginkan balon tersebut. Pada fase ini yang dikedepankan adalah politik pencitraan. Para balon akan menembus seluruh ruang sosial di masyarakat dengan simbol dan citra yang dibangun oleh balon dan mesin politik yang menyertainya. Ruang sosial yang seringkali dimanfaatkan adalah lembaga pendidikan, tempat-tempat ibadah, pasar tradisional atau modern, menggunakan momen-momen penting (hari besar keagamaan, peringatan kemerdekaan, dan lainnya).

Simbol dan citra figur balon yang dibangun secara terus menerus dan disosialisasikan di berbagai kesempatan dan media akan menjadi milik bersama sehingga diyakini kebenarannya. Ketika seorang bakal calon menggunakan simbol kedermawanan dan sosok populis, ia akan sering kali mengunjungi tempat-tempat keramaian, memberi sumbangan (baik uang maupun barang), berjabat tangan dengan masyarakat, rajin berkomunikasi ke berbagai kelompok masyarakat dan bahkan bertamu ke warga miskin door to door. Konstruksi yang dibangun oleh balon dan tim sukses ini akan membawa implikasi positif sehingga menimbulkan simpati bahkan empati dari masyarakat.

Dalam konteks pilkada secara langsung, politik pencitraan memainkan peranan yang sangat besar. Politik pencitraan adalah sesuatu yang tampak oleh indera, tetapi tidak memiliki eksistensial, karena ketertutupan realitas (Piliang, 2004). Ketertutupan substansi tersebut bila berjalan secara terus menerus akan membawa implikasi yang tidak baik dalam praktek demokrasi, karena popularitas figur tokoh tidak dibangun secara kualitatif tetapi hasil rekayasa yang diciptakan oleh kandidat.

Elektabilitas dan Popularitas Bakal Calon
Dua istilah ini menjadi sangat penting dalam persaingan memperebutkan kursi kepemimpinan di Pilkada langsung. Popularitas berhubungan dengan dikenalnya kandidat, baik dalam arti positif maupun negatif. Sedangkan elektabilitas adalah keterpilihan kandidat terhadap jabatan tertentu. Seringkali kedua istilah ini berjalan beriringan, ketika seseorang dianggap populer dipastikan akan memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun sesungguhnya tidak selalu demikian, karena popularitas bisa jadi berasal dari hal yang negatif, artinya jika seseorang itu populer karena negatif, maka tentu saja elektabilitasnya akan rendah.

Saat ini lembaga survei politik bak jamur di musim hujan, jumlahnya sangat banyak. Hal ini tentu saja didorong oleh banyaknya demand terkait hasil survei tersebut. ada paradigma terbalik dalam memahami kebergunaan dari hasil survei tersebut oleh para peserta pemilu. Pada dasarnya hasil survei bukanlah penentu dalam kemenangan pilkada, tetapi berfungsi untuk menentukan langkah politik kandidat beserta tim suksesnya.

Pada Juli 2017 lalu, Lembaga Survei LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia) melakukan survei kepada masyarakat Riau terkait tingkat popularitas dan elektabilitas tokoh Riau. Salah satu poin hasil survei tersebut mengatakan bahwa tokoh yang dikenal, diterima, dianggap mampu dan dipilih sebagai Gubernur Riau terdiri dari: Suparman (76.3 persen); Syamsuar (75,2 persen); ArsyadJuliandi Rachman (71,2 persen);  Firdaus (69,9 persen), Septina (69,7 persen); M Harris (69,3 persen); Jefry Noer (67,4 persen) dan Lukman Edy (67,1 persen). Sekali lagi hasil survei ini tidak akan menjamin kemenangan seseorang dengan persentasi terbesar, karena survei politik bersifat sangat dinamis. Faktor yang lebih menentukan kemenangan kandidat adalah melalui kampanye politik yang baik dan tepat.

Kampanye politik yang baik adalah kampanye politik yang berisi pesan-pesan politik yang bersumber dari permasalahan dasar masyarakat (need assestment). Bukan hasil “ide karangan” yang muncul secara tiba-tiba tanpa dilandasi proses penelitian terlebih dulu. Pesan politik dituangkan dalam visi, misi dan program kampanye yang nantinya akan direalisasikan ketika kandidat terpilih, bukan merupakan “janji politik” yang dilupakan setelah terpilih menjadi pemimpin. Sedangkan kampanye yang tepat adalah dirancang oleh tim profesional yang memahami konsep, strategi dan kode etik kampanye politik serta dilakukan dalam kurun waktu yang cukup. Merebut hati masyarakat bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan cakupan wilayah yang luas, kebutuhan di setiap daerah berbeda, masalah yang dihadapi bisa saja berbeda, perbedaan budaya, tingkat pendidikan, dan yang lainnya akan memberikan tingkat kerumitan yang berbeda pula. Tentu dari sudut pandang pemilih ada harapan yang sangat besar dari keterpilihan kandidat yang dipilihnya, yakni terwujudnya keinginan bersama di masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan bersama.

Semoga Pilkada ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan bermartabat sehingga dapat mengantarkan Riau lebih baik.***
KOMENTAR
Terbaru
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi

Jumat, 24 November 2017 - 00:28 WIB

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir

Jumat, 24 November 2017 - 00:02 WIB

Follow Us