Prioritaskan Awasi Penegak Hukum

9 September 2017 - 11.37 WIB > Dibaca 902 kali | Komentar
 

WAJAH penegak hukum dan lembaga peradilan Indonesia dicoreng lagi. Itu terjadi atas dua kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Yang pertama tanggal 21 Agustus di mana KPK menangkap tangan oknum hakim di Pengadilan Jakarta Selatan. Lalu Rabu (6/9) dan Kamis (7/9) menangkap tangan oknum hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Selain tersangka, sejumlah uang diamankan. Jika ini masih akan terus terjadi, kepercayaan publik atas penegakan hukum akan sirna. Dan ini berbahaya bagi negara di mana seharusnya hukum dijunjung setinggi mungkin untuk menopang kemajuan bangsa tapi dikhianati oleh penegak hukum itu sendiri.

Kita patut apresiasi langkah KPK dalam mengintai semua pejabat negara, termasuk penegak hukum di berbagai instansi sampai peradilan. Dan sudah seharusnyalah para pejabat negara di lembaga penegak hukumlah yang harus diprioritas pertama untuk diintai. Apa gunanya penegakan hukum dan segala bentuk peradilan yang di antara filosofinya menciptakan rasa aman, memberi rasa adil atas persoalan yang terjadi di masyarakat hingga pada akhirnya mewujudkan cita-cita bangsa tapi masih berlaku koruptif. Hukum diperjual belikan. Vonis hakim bisa ditentukan berdasarkan negosiasi menggunakan uang.

KPK harus diberi ruang seluas-luasnya untuk menangkap pejabat penegak hukum yang masih berperilaku koruptif. Kepala negara dan semua pejabat negara harus mendukung penuh ini. Kembalikanlah kepercayaan publik atas penegakan hukum. Yakinkan rakyat bahwa hukum itu tidak bisa lagi dibeli. Siapapun di mata hukum jika bersalah harus diberi ganjaran setimpal. Tak peduli memiliki uang yang demkian banyak, pengaruh politik yang luas atau memiliki massa yang begitu banyak.

Selain KPK, lembaga penegak hukum itu juga harus menyadari bahwa pejabatnya rawan dan rentan berperilaku koruptif. Kadang bukan keinginannya. Tapi adanya godaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Apalagi lembaga peradilan. Tentu saja yang berperkara dan memiliki uang ingin dibebaskan dari segala tuduhan. Dan iming-imingnya tentu uang. Karena menyadari rawannya itu, maka sistem pencegahan harus diketatkan dan ditambah. Diketatkan artinya sistem yang ada selama ini harus diaktifkan. Jika lembaga pengawas peradilan sudah ada, misalnya Komisi Yudisial, maka harus diminta lebih aktif untuk bekerja. Ditambah, jika ada aturan yang kurang, maka ditetapkan untuk melengkapi peraturan yang sudah ada.

Memang, ‘’tikus’’ akan tetap berupaya mencari lubang untuk mencuri makanan. Tapi bila semua akses ditutup dan diawasi melalui sistem yang sudah dibuat 24 jam, maka jumlah penyimpangan akan berkurang signifikan. Masyarakat akan berperkara akan tenang akan mendapatkan keadilan. Tidak ada lagi oknum jaksa atau penyidik polisi yang kerjanya mencari-cari kesalahan. Mencari salah yang benar dan yang membenarkan kerja yang salah. Semoga bisa terwujud.***


KOMENTAR
Terbaru
3 Pemain Timnas Dapat Tawaran dari Klub Luar Negeri

Kamis, 15 November 2018 - 17:00 WIB

BPN Komit Realisasikan Program PTSL 2018

Kamis, 15 November 2018 - 16:15 WIB

Sabhara Gagalkan Rencana Tawuran Sekelompok Pemuda

Kamis, 15 November 2018 - 16:00 WIB

Pembangunan RSUD Indrasari Terlambat

Kamis, 15 November 2018 - 15:45 WIB

BNNK Ringkus Pengedar Antar Provinsi

Kamis, 15 November 2018 - 15:30 WIB

Follow Us