Politik Lingkungan

9 Oktober 2017 - 11.09 WIB > Dibaca 510 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Lingkungan merupakan hal penting bagi manusia. Ancaman lingkunan sudah menjadi kenyataan. Contoh dekat di musim hujan, banjir di perumahan kita. Jalan menuju tempat tergenang, akibat wilayah resapan habis sudah berubah menjadi rumah toko (Ruko). Pengembang (developer) dengan mudah mendapatkan izin mendirikan bangunan, seakan-akan fungsi pemerintah mengawasi pembangunan tidak ada. Bentuk kota dibiarkan begitu saja, tanpa ada yang mengendalikan, siapa pun bisa mengubah kota ini sekehendak hatinya. Nasib baik, ada niat developer memperindah kota ini.

Contoh sederhana, kantor lurah di depan Pasar Selasa Panam, setiap hujan deras, selalu menjadi langganan banjir. Maka jangan heran, jika sebagian kalangan menyebut kota ini dengan sebuah kota berkuah, alias kota langganan banjir. Debu di jalanan menjadi pemandangan rutin. Pasukan truk penimbun jalan, tanpa merasa berdosa menyisakan debu di jalanan.

Pengguna jalan pun merasakan bagaimana pedihnya mata tersbab debu.  Lingkungan selalu menjadi isu yang menarik. Rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sedang dibahas di DPRD Riau belum juga disahkan, tersebab banyak hal yang belum jelas. Banyak kepentingan. Ada kepentingan pengusaha, dewan, pemerintah mulai dari tingkat provinsi sampai desa. Dan masih banyak kepentingan lainnya.

Bagi pengusaha perkebunan, RTRW menjadi penting karena menyangkut batas wilayah perkebunan mereka. Sedikit saja bergeres, maka ratusan hektare perkebunan mereka hilang, atau sebaliknya perkebunan sawit mereka bertambah.

Isu RTRW menjadi penting bagi dunia investor, karena pembangunan memerlukan kepastian dalam pelaksanaan proyek berdasarkan RTRW. RTRW juga penting untuk menyeimbangkan wilayah, di mana wilayah hutan, pemukiman, perkebunan dan lainnya. Perkebunan di Riau dianggap terlalu berlebihan berpihak pada tanaman sawit, sehingga monokultur dianggap ancaman bagi keseimbangan alam di Riau, maka sejumlah LSM selalu memprotes perkebunan sawit, dan dunia internasional pun, khususnya Eropa, mempermasalahkan produk CPO dari Riau, dianggap tidak ramah lingĀ­kuĀ­ngan, yang rugi tentu saja petani sawit.

Semua berujung pada politik lingkungan. Lingkungan dijadikan isu yang seksi dalam menyerang pemerintah, pengusaha, rakyat dan lainnya. Lingkungan selalu dijadikan politik dalam menyerang calon kepala daerah. Kepala daerah dianggap gagal menjaga lingkungan di wilayahnya.  

Politik lingkungan dianggap lebih ampuh dalam menjatuhkan lawan politiknya. Apalagi menjelang pemiliahan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/wali kota.

Isu lingkungan kadang liar, tidak lagi murni untuk menjaga lingkungan. Agaknya kita perlu cermat dalam mengawasi isu-isu yang muncul, agar semua tidak dibawa ke ranah politik.***
KOMENTAR
Terbaru
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi

Jumat, 24 November 2017 - 00:28 WIB

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir

Jumat, 24 November 2017 - 00:02 WIB

Follow Us