Opini
Ansharullahd

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

26 Juli 2011 - 07.09 WIB

Pendidikan untuk semua (Education for All) yang diperkenalkan oleh UNESCO di Bangkok, Thailand dengan nama Asia-Pacifik Programme for Education For All (APPEAL) telah menjadi ikrar terhadap dunia pendidikan.

The World Summit on Education for All tepatnya di Jomtien, Thailand tahun 1990 itu telah menghasilkan keputusan antara lain tentang memenuhi kebutuhan belajar dasar, pembentukan visi yang diperluas meliputi kesempatan belajar semesta (pemerataan dan persamaan), pemusatan pada pembelajaran, perluasan alat dan lingkup pendidikan dasar, pengembangan lingkungan untuk belajar dan penguatan kemitraan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah Indonesia telah meletakkannya dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Lembaran Negara No 78/2003.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar yang muncul dihadapi dunia pendidikan Indonesia antara lain; mempertahankan hasil yang telah dicapai; mengantisipasi era globalisasi; dan melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan dan keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan masyarakat.

UU No 22/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah yang menganut konsep desentralisasi berdampak pada pemberian tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk ikut berperan merencanakan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

Konsekuensi logis dari undang-undang ini adalah terciptanya paradigma baru di kalangan pejabat daerah dalam mengambil dan memutuskan kebijakan daerah guna menopang keberhasilan kebijakan nasional.

Permasalahan

Salah satu akar permasalahan pendidikan yang komplek dan multidimensional adalah faktor manajemen tidak bisa diabaikan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan nasional dan regional tentang pembangunan pendidikan mengalami kendala karena ketidakmampuan manajer (guru) di sekolah menterjemahkannya ke dalam setiap silabus/SAP mata pelajaran di sekolah.

Ini membuat dunia pendidikan belum mampu menjawab tantangan dunia kerja yang sangat bersaing dengan alat ukurnya kemampuan integritas dan keahlian, bukan hanya sederet nilai-nilai dalam bentuk angka di rapor.

Menurut Mulyasa (2002), istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat.

Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru dalam bidang pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam rangka kebijakan nasional yang mana sekolah dituntut secara mandiri menggali, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Manajemen berbasis sekolah juga sebagai penyerasian sumber daya yang ada yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.

Dengan fokus dari inisiatif manajemen berbasis sekolah secara jelas adalah desentralisasi pengambilan keputusan.

Maksudnya, pengertian sekolah dalam manajemen berbasis sekolah mencakup keterlibatan sekolah sebagai unit kerja dari organisasi besar sistem pendidikan, serta para orangtua siswa dan tokoh masyarakat setempat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu strategi. Pertama, untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintahan pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orangtua mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal dan kurikulum sekolah.

Kedua, untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya.

Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah khusus itu.

Personil sekolah akan mengembangkan program-program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui para siswa dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Kesimpulan
Jadi penerapan manajemen berbasis sekolah di tingkat pendidikan ditujukan; Pertama, untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah.

Kedua, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan yang menyeluruh dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang ditandai pengoptimalan kinerja sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar mengajar dan sumber daya yang ditunjukkan peningkatan proses belajar mengajar. Ketiga, untuk meningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

Peningkatan efisiensi antara lain, diperolehnya melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, profesionalisme guru dan kepala sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, bukan hanya ranah kognitif saja tapi ranah afektif, dan ranah psikomotorik siswa perlu ditingkatkan.

Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Semoga.***

Ansharullah Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau.


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook