KPK Berpeluang Catat Rekor Baru OTT

11 Oktober 2017 - 11.25 WIB > Dibaca 310 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Caranya, membagi kekuasaan pada tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya mulia, memisahkan kekuasaan dalam tiga poros utama agar tercipta keseimbangan, saling kontrol, dan menghindari tirani.

Itulah intisari dari demokrasi yang dianut mayoritas negara di dunia saat ini. Negara kita tercinta, Indonesia, turut pula menganut sistem itu. Namun, sistem yang didesain sejak ribuan tahun lalu oleh pemikir-pemikir hebat Yunani itu, lalu disempurnakan oleh pemikir politik John Locke dan Montesquieu di abad ke-17 dan ke-18 tersebut nyatanya tak mudah dipraktikkan. Banyak yang lari dari pemikiran dan tujuan awal.

Di era Orde Lama dan Orde Baru, sejarah mencatat kuatnya tirani eksekutif mengebiri peran legislatif dan yudikatif. Di era reformasi, distribusi kekuasaan memang lebih merata. Tapi, rupanya itu tidak menjamin terciptanya pengelolaan negara yang bebas dari penyimpangan. Selalu ada kelompok atau individu yang memanfaatkan celah. Walau pun celah itu sudah sangat kecil.

Terbukti, korupsi masih saja merajalela. Ancaman penjara sepertinya  tak mengendurkan nafsu koruptif para pemegang kuasa. Buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah tak henti-henti membongkar tindak korupsi. Hampir tiap pekan komisi antirasuah ini melakukan operasi penangkapan.

Pelakunya merata. Mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Meminjam istilah pakar hukum Todung Mulya Lubis, tiga poros kekuatan trias politika itu kini sudah tercemar oleh racun yang mengubahnya menjadi trias koruptika. Ketiganya seperti bergantian terkena kasus hukum terkait korupsi.

Pekan lalu, petaka trias koruptika itu muncul dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebelumnya, bulan lalu, beberapa kepala daerah juga terjerat OTT KPK. Itu artinya, gencarnya pengusutan dan penangkapan yang dilakukan penegah hukum,  baik KPK, polisi, dan kejaksaan ternyata belum mampu menekan prilaku koruptif.

Sebagai catatan, pada 2016 lalu saja, KPK melakukan 17 kali OTT. Catatan itu merupakan rekor tertinggi dalam sejarah KPK. Pencapaian itu tampaknya bakal pecah. Sebab tahun ini, hingga awal Oktober saja, KPK sudah melakukan 17 kali OTT, menyamai rekor tahun lalu. Waktu dua bulan lebih sebelum tutup tahun, bukan tidak mungkin KPK kembali bereaksi dengan melakukan OTT.

Tentu itu rekor yang membuat miris. Karena itu, harus segera diambil langkah strategis. Inisiatif untuk memiskinkan koruptor, mempermudah akses publik pada whistle-blowing system, serta memperkuat pengawas internal harus benar-benar serius dilakukan. Jika tidak, petaka trias koruptika akan terus menggerogoti cita-cita luhur demokrasi.

OTT memang prestasi kerja, tapi tugas KPK mestinya tidak berhenti di situ. Sosialisasi dan menyadarkan pihak yang berpeluang melakukan korupsi juga tidak kalah penting. Sehingga anggaran negara benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Bukan malah dinikmati individu.***
KOMENTAR
Terbaru
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi

Jumat, 24 November 2017 - 00:28 WIB

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir

Jumat, 24 November 2017 - 00:02 WIB

Follow Us