Depan >> Opini >> Opini >>

oleh BAGUS SANTOSO

Pilkada 2018: Pertarungan Berbiaya Mahal dan Paling Akbar

16 Oktober 2017 - 12.28 WIB > Dibaca 554 kali | Komentar
 
Pilkada 2018: Pertarungan Berbiaya Mahal dan Paling Akbar

RIAUPOS.CO - Komisioner Komisi Pe­milihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, anggaran Pilkada 2018 telah disepakati yaitu Rp11,4 triliun. Anggaran ini untuk membiayai pelaksanaan pilkada di 171 daerah.

Untuk biaya Pilgub Riau KPU mengajukan anggaran sebesar Rp382 miliar kabarnya disetujui Rp324 miliar.  Tinggal menunggu untuk dimasukkan pada APBD Perubahan tahun 2017. Sementara di Indragiri Hilir informasi sementara KPU mengajukan anggaran Rp45 miliar untuk gawe pemilihan Bupati-Wakil Bupati yang dijadwalkan serentak dengan Pilgub Riau.

Menurut Pramono, biaya terbesar penyelenggaraan pilkada adalah untuk honor penyelenggara, di mana alokasinya hingga 60 persen dari total anggaran. Hitung saja biaya honorarium penyelenggara dari KPU sampai KPPS.

Sama seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada upaya efisiensi anggaran. Tetapi itu tidak akan sebesar memangkas anggaran belanja tidak langsung OPD. Paling memangkas biaya kegiatan, perjalanan dinas dan Alat Peraga Kampanye (APK). Kegiatan di KPU adalah berdasar data dan nyata, ketika dikurangi sama artinya pilkada tidak akan terlaksana.

Anggaran untuk komponen APK memang tergantung kemampuan masing-masing daerah. Sebetulnya bisa di efisiensikan jika  parpol diperbolehkan mengadakan. Kesimpulannya pilkada menguras duit alias mahal biayanya demi pesta pora demokrasi di negeri ini.

Dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, ada sejumlah daerah dengan anggaran terbesar yakni Jawa Barat Rp1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp990 miliar, Jawa Timur Rp870 miliar, dan Papua Rp850 miliar.

Dapat dibayangkan betapa duit untuk menggelar hajatan pilkada hampir menyamai duit untuk membangun infrakstruktur jalan, jembatan bahkan belanja bantuan sosial.

Pilkada serentak jilid 3 selain berbilang mahal juga disebut sebagai pilkada paling akbar. Sebab selain menghabiskan duit gede Rp14,4 triliun juga akan melibatkan pemilih dalam jumlah sangat besar hampir 60 persen atau 160 juta warga Indonesia.

Duit Rp14,4 triliun itu murni dari anggaran negara hasil ‘’memerah’’ pajak rakyat . Belum lagi duit yang dihamburkan oleh balon kepala daerah. Dari sejak star sosialisasi, koneksi dan lobi parpol, untuk operasional sampai bayar uang saksi. Jika satu kursi dihargai Rp1 miliar, maka harga untuk 65 anggota DPRD sama dengan Rp65 miliar. Bukan ranah publik ketika parpol memasang harga atas nama cos of politic atau bualan gratisan.

Kalikan lagi dengan 177 daerah akan ketemu duit Rp654 miliar, angka gila. Ini baru urusan saksi. Belum lagi untuk beli kaos, stiker dan tetek bengek lainnya. Dipastikan akan ada duit berserakan karena jumlahnya tidak akan muat pada mesin hitung kalkulator.

Pilkada serentak 2018 akan dihiasi pertarungan besar provinsi-provinsi paksasa di Indonesia. Kenapa, sebab kalkulasi politik, kemenangan atau kekalahan di Pilkada 2018 akan sangat menentukan peluang parpol di Pemilu 2019.

Pilkada 2018 ibarat menguji kemampuan tes dasar, yang akan dijadikan ukuran untuk menuju Pemilu 2019. Maka pilkada akan mempengaruhi faktor psikis untuk ‘’Peperangan’’ pemilu legislatif dan presiden yang akan digelar sekaligus.

Negeri Riau yang kita cintai sarat dengan kekayaan sumber daya alam plus memiliki APBD yang gemuk Rp10,4 triliun. Begitupun tetangga kita Sumatera Utara kota terbesar kedua di Indonesia. Palembang yang menyimpan sejarah dan kemajuan pembangunan pesat. Lampung orang menyebut Jawa-nya Jawa di Sumatera.

Yang paling spektakuler tentu di Pulau Jawa. Di telatah tanah Jawa akan terjadi perebutan kekuasaan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bumi Jawa inilah separuh lebih penduduk Indonesia tinggal. Di bumi Jawa partai politik berbagi kekuasaan. Maka dipastikan semua parpol akan mengerahkan siasat dan strategi politik untuk berebut kemenangan di pusaran pusat kekuasaan.

Melihat sengit dan mahalnya pelaksanaan pilkada, apakah cara pilkada yang berlangsung sekarang ini sudah tepat. Atau mungkin perlu berpikir ulang bagi para pemangku bangsa untuk menata negeri demi hemat anggaran serta nyaman pada penyelenggaraan.

Apalagi jika dihubungkan dengan banyaknya pejabat daerah (gubernur, bupati, wali kota plus DPRD) yang terjaring operasi tangkap tangan KPK atau petugas hukum lainnya. Seakan ada korelasi hukum sebab akibat, terkait bahwa biaya pilkada penyebab pejabat terjerat penyelewengan duit negara.

Hitungan tiga bulan terakir, setidaknya 6 kepala daerah terperangkap jaring OTT KPK. Tidak terkecuali Rita Widyasari, bupati cantik dan paling tajir kekayaanya. Kabupaten Kutai Kartanegara menyabet gelar terkaya dengan APBD terbesar bersama DKI Jakarta. Di Riau, Bengkalis juga kaya - nasibnya juga lebih dulu kena, Bupati Herliyan Saleh berurusan dengan polisi, jaksa plus KPK.

Pilkada juga tidak menutup kemungkinan menjadi ajang bisnis legal atau gelap sehingga rawan dimasuki tangan-tangan haus kekuasaan apalagi di daerah-daerah  yang berlimpah sumber daya alamnya. Disana ada ‘’toke’’ bandar dana, sehingga yang terpilih adalah mereka para ‘’boneka’’ yang mau di stel big bosnya.

Yang pasti geliat politik akan menghangat di semua daerah yang menggelar pilkada. Pola budaya dan kehidupan akan berbaur oleh karena adanya pilkada, nasib hidup juga bisa berubah total pasca pilkada.

Momen pilkada dipastikan menjadi sesuatu yang seksi dan selalu hangat dibincangkan. Pilkada bukan hanya soal memilih kepala daerah tetapi juga dipergunakan jadi komoditas politik yang menyimpan potensi konflik.

Pilkada serentak jilid 3 di tahun 2018 adalah pilkada paling banyak melibatkan penduduk, 90 persen warga negara Indonesia adalah bagian dari daftar pemilih, dengan rentang waktu berdekatan dengan Pemilu 2019. Maka hasil dari Pilkada di 2018 adalah sebagai ukuran dan gambaran akan politik di 2019.

Di sisi lain juga dapat dimaknai sebagai komoditas bisnis yang menggiurkan, walaupun harus dengan modal padat alias sangat mahal, tetapi di sana ada yang memaknai sebagai kesempatan tersebab menjanjikan tahta harta dan kuasa meski taruhannya penjara.***
KOMENTAR
Terbaru
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi

Jumat, 24 November 2017 - 00:28 WIB

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir

Jumat, 24 November 2017 - 00:02 WIB

Follow Us