Kemerdekaan Catalunya Membuat Khawatir

15 November 2017 - 10.15 WIB > Dibaca 153 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Perpecahan negara Spanyol semakin mendekati kenyataan. Catalunya terus melakukan terobosan untuk memisahkan diri dari Spanyol. Akhir Oktober lalu, Catalunya nekad mendeklarasikan kemerdekaannya, walau pun dilakukan secara sepihak. Sebelumnya Catalunya merupakan kawasan komunitas yang diberi otonom.

Itu dilakukan parlemen Catalunya merujuk pada hasil referendum 1 Oktober 2017 lalu. Saat itu, 92 persen penduduk kawasan itu mendukung kemerdekaan. Hasil itu diperkuat lagi dengan pemungutan suara parlemen. Sebanyak 70 dari 135 anggota menyatakan mendukung kemerdekaan. Hanya ada 10 anggota yang menolak, dua tidak memilih. Selebihnya meninggalkan ruang sidang sebagai aksi protes.

Deklarasi tersebut langsung menimbulkan riak yang kompleks. Andaikan kemerdekaan sebuah kawasan yang sebenarnya ’’relatif baik-baik saja’’ itu mendapat pengakuan dunia, tentu akan menimbulkan preseden kemerdekaan di banyak kawasan lainnya.

Di semua benua, hampir semua negara punya masalah dengan kawasan yang hendak memisahkan diri. Di Eropa, Inggris, Italia, juga punya masalah yang sama. Di Asia, sejumlah negara juga menghadapi permasalahan serupa. Termasuk di Indonesia. Maka, secara politis, bisa dipahami jika Uni Eropa, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), dan sejumlah negara sudah menyatakan sikap. Bahwa mereka tidak mengakui deklarasi kemerdekaan yang diproklamirkan Catalunya.

Sikap tegas tersebut punya alasan sendiri. Jika mengakui, sejumlah pemimpin kawasan bergolak itu bisa lantang menyatakan kemerdekaannya dan dengan mudah memisahkan diri. Akibatnya, tentu banyak negara yang kacau dan bisa terjadi situasi chaos di mana-mana. Sebagai contoh, pecahnya Uni Soviet masih membuat kawasan di sekitar perbatasan Rusia dan negara-negara bekas pecahan Soviet bergejolak.

Di sisi lain, Indonesia dalam konstitusinya tegas menyatakan bahwa ’’kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa’’. Ini tentu saja berkebalikan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia. Sebab, menurut teori indonesianis asal AS, Ben Anderson, negara adalah ’’komunitas yang dibayangkan’’.

Maka, dasar ketakutan akan separatisme yang timbul di negaranya sendiri seharusnya tak bisa menjadi penghalang pengakuan kemerdekaan sebuah bangsa. Ini pula yang membuat banyak suku bangsa tak bisa diakui kemerdekaannya. Palestina, misalnya. Atau suku Kurdi. Dan banyak contoh kasus lainnya, di mana penduduk sebuah kawasan yang terjajah sulit untuk merdeka.

Lalu, mana sikap yang harus diambil? Seharusnya, Indonesia bisa mengusulkan sebuah inisiatif kepada PBB untuk mengatasi dilema soal ini. Kisah tentang Catalan dan Palestina tentu berbeda dan penyikapan terhadapnya juga wajar jika berbeda. Untuk itu, diperlukan sebuah penetapan parameter-parameter yang diterima semua pihak soal apa saja yang memungkinkan sebuah kawasan bisa merdeka.

Parameter ini hendaknya bisa menguji syarat-syarat objektif kemerdekaan sebuah kawasan. Sehingga, kawasan yang benar-benar terjajah bisa terbantu dengan merdeka. Atau, pergolakan ini sekadar masalah separatisme. Atau, sekadar sikap avonturir segelintir orang yang menunggangi rasa ingin merdeka.***
KOMENTAR
Follow Us