Opini
Rafiq Imtihand

Membedah Penghitungan DBH Migas (2-Habis)

26 Juli 2011 - 07.10 WIB

Secara teori dalam melakukan perhitungan DBH minyak dan gas bumi dapat menggunakan dua pola perhitungan yaitu berdasarkan
bagi hasil keuntungan (profit sharing) dan bagi hasil dari total produksi (production sharing).

Proses yang terjadi selama ini adalah dimulai dengan tahapan penetapan daerah penghasil oleh pemerintah.

Menteri ESDM setiap tahun menetapkan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi yang memuat rincian lifting per daerah penghasil berdasarkan asumsi APBN pada tahun berjalan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perhitungan realisasi DBH minyak dan gas bumi dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.

Perhitungan dilakukan oleh Menteri ESDM dengan melibatkan BP Migas, Kementerian Keuangan, daerah penghasil, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Selain daripada itu dilakukan pula koordinasi dengan forum konsultasi daerah penghasil Migas.

Transparansi lebih relevan dihubungkan dengan keterbukaan dalam perhitungan, yang ditandai dengan; (a) Penetapan porsi yang wajar untuk masing-masing pihak yang telah disepakati dalam peraturan perundang-undangan; (b) Kewajiban untuk melaksanakan rekonsiliasi untuk menghitung penerimaan dari setoran SDA antara pemerintah pusat dengan daerah sebelum maupun sesudah melakukan pembagian dana; (c) Data setoran disediakan oleh institusi yang berwenang, yaitu pihak yang menerima dan menatausahakan setoran (yang mewakili fungsi kas negara), pihak yang akan menerima pembagian (pemerintah pusat dan daerah), dan data dari pihak yang melaksanakan setoran.

Beberapa keluhan tentang perhitungan DBH minyak dan gas bumi yang belum transparan ditandai dengan daerah penghasil yang tidak mendapat data pembanding karena KKKS tidak memberi data produksi atau lifting minyak dan gas, daerah penghasil tidak mendapat data komponen pengurang seperti cost recovery, pungutan lain seperti Domestic Market Obligation (DMO) fee minyak bumi, over/under lifting, dan fee kegiatan hulu minyak dan gas; dan pajak minyak dan gas baik dari KKKS, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), maupun Kementerian Keuangan.

Penyaluran
Adapun penyaluran DBH minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebaiknya DBH Minyak dan gas bumi yang dibagikan pada tahun berjalan mengacu pada produksi Migas tahun sebelumnya sehingga pembayarannya bisa dilakukan tepat waktu.  

Kekeliruan atas asumsi makroperekonomian dan lemahnya koordinasi pengelolaan keuangan nasional, potensial menyebabkan kelambatan atau bahkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban transfer ke daerah.

Penghitungan bagi hasil Migas didasarkan pada beberapa parameter: Pertama, mencakup jumlah lifting atau produksi minyak.

Perusahaan membuat perkiraan produksi minyak untuk tahun mendatang dan dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) melalui Badan Pengatur Kegiatan Industri Hulu Migas (BP Migas) untuk mendapatkan persetujuan.

Kedua, mencakup harga minyak internasional yang selalu berfluktuasi. APBN biasanya akan mematok harga pada tingkat konservatif dengan referensi pada OPEC.

Ketiga, adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Ketiga parameter ini kemudian dimasukkan dalam formula bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan Migas.

Pendapatan dari penjualan Migas, baik penjualan dalam negeri maupun ekspor, setelah dikurangi biaya operasi dan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi penerimaan negara di sektor Migas.

Pengawasan
Berdasarkan formula penghitungannya, Pemda semestinya dapat juga membuat perkiraan potensi penerimaannya, tetapi mengalami permasalahan kesulitan akses data.

Dalam hal Migas misalnya, untuk menghitung dana hak negara yang akan dibagikan antara pusat dan daerah, harus mengetahui persis data komponen biaya produsen yang termasuk dalam recovery cost sebagai pengurang hasil produksi.

Mengenai akses data sebagai basis penghitungan DBH, ideal bila dimungkinkan peningkatan transparansi data yang tidak hanya dapat diakses oleh instansi-instansi teknis yang bersangkutan, tetapi juga oleh Pemda.

Transparansi tersebut diyakini akan meningkatkan akuntabilitas para pihak, meminimalkan kecurigaan antarinstitusi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan diharapkan meningkatkan kualitas akurasi penghitungan besaran dana.

Penutup
Pengelolaan DBH harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga daerah penghasil minyak dan gas bumi tidak curiga terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih baik yang menepis kecurigaan dari daerah.

Bahkan apabila perlu dibentuk lembaga independen untuk mengawasi tata kelola DBH Migas. Lembaga-lembaga yang selama ini ada, misalnya Dewan Perimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) belum dapat berfungsi maksimal dalam mengawasi tata kelola DBH Migas.

Kecurigaan dari pihak daerah dapat menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan kepada Pemerintah Pusat pada gilirannya muncul ancaman memisahkan diri dari NKRI. Ini bisa memunculkan benih-benih yang tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.***

Rafiq Imtihan, Pengamat Perminyakan dan Kebijakan Energi Nasional.


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook