THR Naik, Bermedsos Ditertibkan

25 Mai 2018 - 09.44 WIB > Dibaca 760 kali | Komentar
 

Idul Fitri tahun ini benar-benar memberi berkah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke-13. Ini tentu membahagiakan. Keperluan lebih terjamin di banding orang yang bukan ASN.

Namun di sisi lain para ASN ini juga ditertibkan terutama dalam menggunakan media sosial. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB) mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

Intinya ada delapan hal yang harus diperhatikan dan bagi ASN dalam penyebarluasan informasi melalui medsos. Di antaranya PNS harus memegang teguh ideologi Pancasila serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Juga berkomitmen pada pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Soalnya makin hari para pengguna medsos memang tidak sungkan-sungkan lagi dalam mengungkapkan pendapatnya. Termasuk ikut mendukung tagar Ganti Presiden 2019. Ini tentunya membuat pemerintah jadi gerah juga. Untuk mengantisipasi melebarnya pendapat para ASN nantinya maka sekarang dibatasi aturan ketat dalam bermedsos.

Di antara poin dalam aturan bermedsos itu juga tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam bermedsos, ASN diharapkan menggunakan sarana medsos secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Surat edaran ini, juga telah diteruskan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural, para gubernur, bupati dan wali kota.

Intinya kalau jadi ASN itu harus patuh pada pemerintah dan jangan berfikir macam orang yang bukan ASN.***

KOMENTAR
Terbaru
Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah

Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 WIB

Stroberi Berjarum Repotkan Australia

Sabtu, 22 September 2018 - 14:47 WIB

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Sabtu, 22 September 2018 - 12:46 WIB

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu

Sabtu, 22 September 2018 - 12:43 WIB

Festival Zhong Qiu Berpusat di Jalan Karet

Sabtu, 22 September 2018 - 09:53 WIB

Follow Us