Depan >> Opini >> Opini >>

Oleh : Supriyanto (Komisioner KPU Rokan Hilir)

Pilkada dan Politik Uang

25 Juni 2018 - 10.59 WIB > Dibaca 597 kali | Komentar
 
Pilkada dan Politik Uang

 
SEJAK 2005 sampai sekarang, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada langsung merupakan proses pemilihan yang sangat demokrasi dimana rakyat langsung memilih siapa pemimpinnya. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, telah membuka ruang bagi adanya relasi atau hubungan yang lebih baik antara pasangan calon dengan rakyat/pemilih.

    Pasangan calon dan tim kampanye akan berusaha mendekati rakyat untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Janji-janji politik, program-program yang berorientasi rakyat bermunculan dalam setiap kampanye. Kondisi ini memberikan harapan terjadinya transaksi kebijakan antara pemimpin dan rakyat, sehingga dapat mendorong kearah terwujudnya prinsip pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

    Kondisinya tidaklah seideal harapan untuk terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang bersih. Sistem Pilkada secara langsung, ternyata memiliki efek samping yang sulit diobati yaitu meluasnya penyakit politik uang atau disebut juga dengan “money politic”. Praktek politik uang ini biasanya sering terjadi pada massa kampaye, masa tenang dan bahkan pada saat waktu pajar menyingsing menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau yang sering dikenal dengan sebutan serangan pajar.

    Sebelum sistem Pilkada langsung diterapkan, pada Pilkada tidak langsung (Pelaksanaan Pilkada di DPRD) praktek politik uang juga terjadi. Hanya saja kadar cakupan praktek politik uang yang berbeda. Praktek politik uang pada Pilkada langsung lebih meluas ke masyarakat sedangkan praktek politik uang pada pelaksanaan Pilkada di DPRD hanya terjadi pada lingkupan yang lebih kecil. Hal ini juga diakui oleh Rahmat Hollyson dan Sri Sundari (2015) yang membandingkan implikasi sistem Pilkada tidak langsung dengan Pilkada langsung salah satunya adalah pada Pilkada tidak langsung praktek politik uang lebih kecil dibandingakan dengan praktek politik uang pada sistem Pilkada langsung.

    Kini, pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak yang dimulai pada Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 sebanyak 269 Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian Pilkada serentak gelombang kedua 15 Februari 2017 sebanyak 101 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pilkada serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018 mendatang sebanyak 171 Propinsi dan Kabupaten/Kota. Masih ada satu gelombang lagi, sebelum dilaksanakannya Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 yaitu Pilkada serentak gelombang keempat pada bulan September tahun 2020.

    Pada Pilkada serentak sistem pemilihannya secara langsung oleh rakyat, hanya terjadi perubahan pada pelaksanaan pemilihan dari tidak serentak menjadi serentak. Penataan sistem Pilkada serentak ini masih memiliki persoalan yang sama dengan sistem Pilkada sebelumnya yaitu adanya penyakit politik uang. Pada Pilkada serentak 2015, dari pemantauan Perludem, sejak masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara, bentuk politik uang yang terjadi dalam bentuk: pertama, praktek vote buying atau pembelian suara dengan memberi uang dalam wujud fresh money paling banyak terjadi dengan jumlah temuan sebanyak 29 temuan. Besaran uang yang diberikan kepada pemilih bervariasi mulai Rp25.000,- sampai Rp100.000,- yang pendistribusiannya melalui berbagai perantara yang berperan sebagai broker seperti elit lokal setempat, kepala desa, sampai penyelenggara pemilu. Kedua, politik uang dalam wujud club goods yaitu pemberian barang yang ditujukan pada sekelompok atau komunitas sosial masyarakat tertentu, seperti pembagian sarung, sembako dan sabagainya (Pratama dan Sinambela dalam Jurnal Perludem, Jurnal#8 April 2016).


Sanksi Politik Uang dalam Pilkada
    Setelah Pilkada serentak 2015, undang-undang Pilkada direvisi melalui UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No.10 Tahun 2016) untuk penyempurnaan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang berikutnya termasuk pengaturan tentang politik uang. Pada UU No.10 Tahun 2016, pengertian politik uang, dirumuskan sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Larangan politik uang dalam Pilkada telah diatur secara tegas dan jelas pada UU No.10 Tahun 2016, selain mengatur tentang siapa saja yang terlibat bisa diberi sanksi dan perbuatan apa yang termasuk sebagai politik uang, juga diatur ancaman atau sanksi yang bisa dijatuhkan berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang.

    Larangan politik uang diatur pada Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 yaitu: (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”; (2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; (3) “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; (4) “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”; (5) “Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana”. Dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

    Pemberian uang atau materi pada penjelasan pasal 73 ayat (1) ini mungkin bagian dari modal atau cost politik yang dikeluarkan pada waktu kampanye. Cost politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye. Cost politik ini tentunya berbeda dengan politik uang, di mana politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara.

    Pengaturan yang terdapat pada Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi. Sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana. Siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, anggota partai politik, relawan atau pihak lain, dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sejumlah uang.

    Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum. Pengaturannya dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar”. Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

    Politik uang yang melibatkan partai politik juga ada sanksinya yaitu di UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187B menyebutkan bahwa “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 milyar”. Selanjutnya, Setiap lembaga yang terlibat dalam politik uang juga dikenakan sangsi pidana yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187C menyebutkan “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 milyar”.

Perubahan Sikap dan Perikau Politik dalam Pilkada
    Meskipun larangan dan sanksi bagi pelaku dan yang terlibat dalam politik uang sudah diatur secara jelas, praktek politik uang masih menjamur. Pada Pilkada serentak tahun 2015 Bawaslu menemukan kasus dugaan politik uang dalam masa tenang sebanyak 92 kasus. Kasus dugaan politik uang yang terjadi dalam masa tenang meningkat pada Pilkada serentak tahun 2017 mencapai 600 kasus. Kondisi meningkatnya praktek politik uang dalam Pilkada menunjukkan fenomena yang tidak baik dalam proses Pilkada.

    Penyakit politik uang ini sudah membudaya dilapisan masyarakat. Adanya ancaman sanksi bagi pelaku dan siapapun yang terlibat dalam praktek politik uang di dalam Pilkada yang diataur pada UU No.10 Tahun 2016, tidak lah cukup untuk membasmi penyakit politik uang. Harus ada gerakan kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan perubahan sikap dan perikau berpolitik (budaya politik dalam Pemilu/Pilkada).

    Kenapa kesadaran Bersama? Karena yang terlibat dalam praktek politik uang tidak hanya antara pasangan calon dengan pemilih/rakyat. Aktor yang terlibat dalam politik uang bisa saja : pertama, antara elit ekonomi/pemilik modal dengan pasangan calon, sebagai modal untuk bertarung dalam Pilkada dari sumber pendanaan yang berasal dari para cukung yang melakukan bisnis terlarang, maka ketika terpilih arah kebijakan publik akan berada dibawah kendali si cukung; kedua, antara pasangan calon dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan, potensi terjadi transaksi jual beli perahu atau pemberian mahar untuk syarat pencalonan; ketiga, antara pasangan calon dan tim kampanye dengan penyelenggara/petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan keempat, antara calon dan tim kampanye dengan masa pemilih (transaksi pembelian suara).

    Sikap dan prilaku para aktor, memiliki dampak yang besar dan langsung terhadap kehidupan politik. Guna memahami apa yang dilakukan masyarakat, dan mengapa mereka melakukannya, kita perlu mengetahui pemikiran mereka. Misalnya, tidaklah cukup mengetahui bahwa masyarakat memilih berdasarkan nilai uang atau materi yang diperolehnya. Kita juga perlu mengetahui apakah sikap transaksional materialistik mereka disebabkan oleh apa? Apakah sikap apatisme, kondisi kemiskinan dan penghasilan atau justru karena keputus asaan terhadap pasangan calon atau kandidat/konstestan.

    Dari hasil kajian studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang adalah pertama, tingkat pendidikan pemilih; kedua, tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan); ketiga, tingkat party id (kedekatan dengan parpol); keempat, dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulangkali; kelima, pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik); keenam, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih; ketujuh, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dalam membangun visi bersama; kedelapan, lemahnya aturan main (Anriani, 2018).

    Begitu juga dengan para calon (kontestan) atau elit politik yang masih memandang bahwa uang memiliki kekuatan untuk dijadikan metode dalam merebut kekuasaan pada perhelatan politik yang bernama Pilkada atau Pemilu. Keyakinan ini menumbuhkan sikap dan perilaku pragmatisme materialistik alias praktek politik uang (transasksi material) dalam Pilkada dan Pemilu ketimbang menawarkan program atau visi dan misi (transasksi kebijakan). Pandangan, sikap dan prilaku seperti ini salah. Jadi tidak hanya individu dari lapisan masyarakat, dari kontestan atau elit politik perlu ada perubahan sikap dan perilaku. Termasuk juga penyelenggara Pilkada atau Pemilu dalam bersikap dan berprilaku harus berpegang pada asas, landasan, prinsip dan sumpah janji penyelenggara (berpegang pada kode etik penyelenggara).

    Sikap dan prilaku tidak lah mengada secara kebetulan. Orang yang terdidik berbeda dengan yang tidak mendapatkan pendidikan, pekerja berbeda dengan manajer dan professional, mahasiswa berbeda dengan orang tua dan dosen, orang yang taat beragama atau beriman berbeda dengan orang yang bergaul di pasaran. Misalnya, orang-orang yang memiliki keimanan tentunya memandang perbuatan politik uang itu suatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Dalam keadaan apapun, kalau para aktor Pilkada memiliki keimanan dan ketaqwaan tidak akan ada bentuk penyimpangan yang terjadi seperti praktek politik uang.

    Kalaulah Individu aktor-aktor membangun pemahaman, sikap dan prilaku politik dalam Pilkada atau Pemilu (budaya politik dalam Pemilu/Pilkada) berdasarkan keadaan dan kepentingan pribadi, dan ketika kita berbicara tentang kepentingan politik, yang kita maksud adalah dua hal : Pertama, Kepentingan pragmatisme materialistik (Material) seperti uang (politik uang), promosi jabatan; kedua, Kepentingan Ideal (idealis) seprti nilai-nilai dan cita-cita politik ideal. Kesadaran Bersama untuk mewujudkan kepentingan ideal lah yang harus dituju. Kesadaran ideal itu harus didorong oleh optimisme dari berbagai kalangan untuk menghentikan atau setidaknya menurunkan praktek politik uang. Semoga.***
KOMENTAR
Terbaru
Terlibat Perampokan, Seorang Petani Ditangkap

Rabu, 15 Agustus 2018 - 18:00 WIB

Bupati Apresiasi Torehan Prestasi Gudep Kampung Dalam
59 Pejabat Administrator Dilantik

Rabu, 15 Agustus 2018 - 17:00 WIB

Securitech Wrapping, Produk Anak Negeri yang Menjelajah Dunia
Bupati Apresiasi Peserta Perkemahan

Rabu, 15 Agustus 2018 - 16:30 WIB

Follow Us