Depan >> Opini >> Opini >>

Bambang Rianto Rustam

Perbankan Syariah dan Pembiayaan Bermasalah

8 Juli 2011 - 07.42 WIB > Dibaca 2294 kali | Komentar
 

STATISTIK perbankan syariah terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) tanggal 13 Juni 2011 yang lalu telah memberikan beberapa catatan penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi pertumbuhan aset untuk pertama kalinya perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset yang mengesankan karena telah melebihi angka Rp100,6 triliun di akhir April 2011. Aset ini tumbuh melesat dari hanya Rp20,8 trilun di akhir tahun 2005.

Sesuatu yang patut disyukuri pula bahwa pembiayaan telah tumbuh dari Rp15,2 triliun di tahun 2005 menjadi Rp75.7 triliun di akhir April 2011. Pertumbuhan pembiayaan ini sangat strategis karena telah menjadi sumber pendapatan yang utama bagi perbankan syariah. Dengan demikian kemampuan perbankan syariah dalam memelihara kualitas pembiayaan menjadi tugas yang penting untuk menghindari risiko kredit dan menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang terjadi. Apalagi posisi rasio pembiayaan bermasalah atau yang lebih dikenal sebagai Non-Performing Financing (NPF) mulai mendaki dari 3.02 persen di akhir Desember 2010 menjadi 3.79 persen di akhir April 2011.

Bila dilihat dari kenaikan nominal pembiayaan bermasalah ini cukup memprihatinkan karena telah meningkat dari Rp429 miliar di tahun 2005 menjadi Rp2,8 triliun di akhir April 2011. Selama setahun terakhir saja NPF ini naik 24 persen. Bila dilihat lebih dalam ternyata pembiayaan modal kerja merupakan pendapatan NPF terbesar. Banyak faktor yang dapat meningkatkan NPF ini baik faktor internal bank, internal nasabah, eksternal, kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.  

Untuk itu langkah-langkah antisipatif perbankan syariah dalam menjaga kelangsungan usaha nasabah perlu segera digesa untuk meningkatkan kualitas pembiayaan agar senantiasa lebih baik antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Tidak salah melihat kondisi di atas terhitung tanggal 30 Mei 2011 yang lalu BI menerbitkan peraturan terbaru mengenai restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah.

Reformasi Peraturan
Sesuai dengan peraturan restukturisasi pembiayaan kini dapat dilakukan sebagai upaya perbankan syariah dalam membantu nasabah menyelesaikan kewajiban melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembiayaan dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Khusus restrukturisasi pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber pembayaran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Salah satu reformasi peraturan yang dilakukan BI di dalam aturan ini adalah bahwa jika dahulunya restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pada pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, saat ini restrukturisasi telah dapat dilakukan untuk pembiayaan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus.

Perubahan ini sangat fundamental karena dahulunya dalam penerapan peraturan yang lama terjadi kesulitan misalnya manakala perbankan syariah yang membiayai petani sawit tidak dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan pada saat kualitas pembiayaan nasabah masih dalam kualitas lancar atau dalam perhatian khusus. Padahal saat itu terjadi penurunan kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya akibat turun naik harga sawit. Tentu saja hal ini mempengaruhi kualitas pembiayaan perbankan syariah. Untuk itu perubahan peraturan ini perlu diapresiasi meskipun keluarnya agak terlambat.     

Namun bila pada peraturan sebelumnya restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal, maka pada peraturan terbaru restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan satu kali. Pengertian satu kali termasuk bila pernah melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan kualitas lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan tidak berlaku untuk restrukturisasi  berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Kebijakan Restrukturisasi
Semakin meningkatnya NPF dan pentingnya kualitas pembiayaan bagi kinerja perbankan syariah telah mengharuskan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis restrukturisasi pembiayaan.

Dalam kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan tersebut harus ditetapkan pejabat atau pegawai khusus yang mengurus restrukturisasi pembiayaan didukung dengan penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi dan kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi serta jumlah maksimal pelaksanakan restrukturisasi pembiayaan non lancar ini dapat dilaksanakan.

Kebijakan restrukturisasi ini harus didukung Sistem Informasi Manajemen (SIM). Restrukturisasi pembiayaan yang diharapkan dapat menghasilkan laporan berkala mengurus perkembangan penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi. Dengan adanya SIM ini diharapkan perumusan langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan perbankan syariah dapat lebih efektif dan mengena. Semoga.***

Bambang Rianto Rustam
Dosen Magister Manajemen Universitas Riau. Praktisi Perbankan.
KOMENTAR
Terbaru
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks
Pembakar Lahan TNTN Ditangkap

Minggu, 23 September 2018 - 19:52 WIB

Kembalinya sang  Primadona

Minggu, 23 September 2018 - 19:48 WIB

Disdik Tempati Gedung Eks SMK Teknologi

Minggu, 23 September 2018 - 19:47 WIB

Ditabrak Emak-Emak

Minggu, 23 September 2018 - 19:46 WIB

Follow Us