Redaksi

Pajak dan Kepercayaan Masyarakat

5 Mai 2012 - 08.53 WIB > Dibaca 7261 kali | Komentar
 

BEBERAPA waktu lalu Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak kita hingga 23 April mencapai Rp215,77 triliun. Tahun 2012 pemerintah menargetkan penerimaan pajak ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp885,026 triliun rupiah. Penerimaan itu terdiri atas Rp201,39 triliun dari pajak tanpa PPh migas, dan Rp14,38 triliun  dari PPh Migas. Migas memang masih menjadi primadona dalam penerimaan ke kas negara. Artinya, pencapaian di empat bulan pertama tahun ini telah mencapai 24,38 persen, dan jika pencapaian ini tetap, misalnya, maka target tahun 2012 bisa saja tercapai.

Pajak memang menjadi pemasukan negara paling besar. Jumlah penerimaan tersebut sebenarnya masih bisa dinaikkan berlipat-lipat karena hingga saat ini, dari sekitar 12 juta badan usaha  yang berdomisili dan aktif, hanya sekitar 446.000 atau hanya sekitar 3,6 persen yang menyampaikan laporan tahunannya. Sementara itu, dari 110 juta jiwa yang aktif bekerja, hanya 8,5 juta atau hanya 7,7 persen wajib pajak pribadi yang memberikan surat pemberitahuan tahunan. Bayangkan kalau realisasi pajak itu mencapai 50-60 persen saja, penerimaan pajak di negara ini akan sangat besa dan bisa dibelanjakan untuk pembangunan, termasuk untuk menyubsidi bahan bakar minyak (BBM).

Banyak sektor yang berpotensi besar memberi kontribusi dalam penerimaan pajak, masih belum bisa digarap dengan maksimal karena pemerintah belum memiliki basis data yang kuat dan akurat sebagai patokan. Sektor-sektor itu antara lain bidang pertambangan, perkebunan, minyak dan gas, dan sektor lainnya. Sensus pajak yang dilakukan tahun ini dengan fokus pada kawasan pemukiman elite dan pusat bisnis, dianggap menjadi salah satu jalan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar melebihi target.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan akan mengenakan bea keluar komoditas mineral, juga salah satu cara pemerintah untuk menaikkan pemasukan pajak. Pemerintah akan menertibkan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, termasuk biji-biji mineral, batubara, emas, nikel, mangan, bijih besi,  timah, platinum,  bauksit dan yang lainnya. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM Nomor: 7/2012 diatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilarang mengekspor bijih mineral, kecuali perusahaan tersebut juga terdaftar sebagai eksportir yang dikenai bea keluar.

Apa yang dilakukan oleh Kementrian ESDM itu hanyalah salah satu dari upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan di sektor pajak ini. Namun sebenarnya yang lebih penting yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sekian lama hancur akibat mafia pajak yang mengemplang dana yang dikumpulkan dari pajak rakyat tersebut. Kasus Gayus Tambunan dan sekian kasus pajak lainnya membuat masyarakat banyak berpikir ketika harus taat kepada negara untuk membayar pajak mereka. Sebab, pameo bahwa “untuk apa membayar pajak kalau pajak itu dikorupsi’ masih begitu kuat. Apalagi para pelaku pengemplang pajak itu di pengadilan dituntut hukuman rendah, bahkan malah ada yang tak terjamah oleh hukum.

Maka, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah serius mengejar para pelaku pembobolan dana pajak dan memprosesnya secara hukum dengan serius. Jika itu tak dilakukan, maka upaya untuk menaikkan setinggi mungkin penerimaan pajak, bisa jadi hanya jalan di tempat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak tetap akan berada di titik rendah, kalau tak mau disebut di titik nol.***

KOMENTAR
Terbaru
Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Minggu, 18 November 2018 - 06:45 WIB

PBNU Tak Sependapat dengan PSI Soal Perda Syariah dan Injil
Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace

Minggu, 18 November 2018 - 05:34 WIB

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Minggu, 18 November 2018 - 05:11 WIB

Kata Jokowi Monumen Kapsul Menyimpan Idealisme Seperti Avengers
Follow Us