Depan >> Opini >> Opini >>

Kiswanto

Partisipasi Masyarakat Memberantas Korupsi

24 Mai 2012 - 08.16 WIB > Dibaca 28167 kali | Komentar
 

Memprihatinkan! Itulah kata untuk mengungkap maraknya terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia, maupun di Riau yang belakangan heboh dengan dugaan korupsi dana PON.

Bukan cuma di level eksekutif pemerintah yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, level legislatif sebagai pengawas, bahkan yudikatif sebagai penghukum para koruptor pun juga ada oknum-oknumnya yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi ini.

Begitu memprihatinkannya tindak pidana korupsi di negeri ini, makanya tidak salah hasil survey Transparancy International Indonesia (TII), memperlihatkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara yang disurvey.

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3 yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Fillipina, Malaysia, Bangladesh dan Myanmar.

B Sudarsono, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, secara panjang lebar menguraikan salah satu musabab terjadinya korupsi di negeri ini adalah pengaruh kultur. Sejarah kultur Indonesia mulai dari zaman Multatuli, waktu itu sudah terjadi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Di samping itu, tata kelola manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan terkenal dari Prof Soemitro (Alm), bahwa kebocoran keuangan negara yang dikorupsi mencapai 30 persen.

Bahkan, rilis BPK terakhir juga menemukan indikasi pemborosan keuangan negara yang berpotensi korupsi sebesar 30 sampai 40 persen dari anggaran perjalanan dinas PNS sebesar Rp18 triliun per tahunnya (Kompas 14/5/2012).

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus (Webster Student Dictionary, 1960). Corruptio itu sendiri berasal dari kata asal corrumpere, yaitu suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin inilah diserap ke dalam banyak bahasa di negara-negara Eropa, seperti Inggris yaitu corruption atau corrupt. Bahasa Prancis yaitu corruption dan Belanda corruptie. Dari Bahasa Belanda inilah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, korupsi.

Secara harfiah korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan kamus umum Bahasa Indonesia (WJS Poerwodarminto) menjelaskan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Definisi korupsi secara gamblang telah diuraikan dengan jelas dalam 13 pasal dalam Undang-undang Nomor: 31/1999 junto Undang-undang Nomor: 20/2001. Korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan/tindakan/kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara dan pidana denda karena korupsi.

Ketigapuluh pasal tersebut tersebar mulai pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 31/1999 junto Undang-undang Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Selain itu ada 6 (enam) jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis delik tindak pidana korupsi itu, dua jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya, yang dapat dikelompokkan dalam tujuh kelompok, yakni merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Selain itu adapula enam tindak pidana lain yang berkaitan, seperti merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan yang benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Partisipasi Masyarakat
Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu, bukan semata terletak pada pundak aparat penegak hukum.

Bukan pula pencegahan dan pemberantasan korupsi itu menjadi tanggungjawab jajaran pemerintahan, meski pun Presiden RI sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 24/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada menteri kabinet, gubernur sampai ke wali kota dan bupati.

Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tanggungjawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor: 31/1999 junto UU Nomor: 20/2001 dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 41, yang pada intinya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Paling penting adalah bersedia memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam skala yang lebih luas, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dijamin keberadaannya oleh undang-undang. Banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan masyarakat.

Membiarkan tindakan koruptif terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat juga perbuatan yang tidak tepat dan dalam agama pun konsekuensinya ikut berdosa.

Intinya, seperti petuah Ustaz AA Gym. Memberantas korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil dan dimulai dari sekarang!

Kalau masyarakat mau peduli dan punya tingkat partisipatif yang tinggi mencegah dan memberantas korupsi, yakinlah suatu hari korupsi akan terkikis habis di negeri ini. Semoga.***

Kiswanto Widyaiswara BKD Provinsi Riau
KOMENTAR
Terbaru
Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera

Kamis, 20 September 2018 - 17:39 WIB

Ancaman Serius Plastik Mikro

Kamis, 20 September 2018 - 17:37 WIB

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Kamis, 20 September 2018 - 17:36 WIB

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Kamis, 20 September 2018 - 17:36 WIB

SMA As Shofa Waspadai Timnya Sendiri

Kamis, 20 September 2018 - 17:30 WIB

Follow Us