Risau Sekolah Bantuan (h)Ilang

27 Januari 2013 - 08.22 WIB > Dibaca 561 kali | Komentar
 
Risau Sekolah Bantuan (h)Ilang
RINTISAN Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memasuki babak baru dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 8 Januari lalu. Keputusan ini menjadi ‘’petaka’’ bagi sekolah yang selama ini telah merasakan cucuran dana dan fasilitas termasuk juga ‘’fasilitas’’ memungut biaya lebih kepada siswa.

Namun bagi sekolah yang selama ini menahan iri, keputusan ini dianggap sebagai titik awal lahirnya keadilan dan pemerataan dalam pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ketok palu hakim di lantai 2 gedung MK ini, menyebabkan berubahnya sejumlah keputusan dan itu mesti disikapi dalam waktu singkat agar pendidikan di Indonesia tidak terganggu.

Masalah yang disentuh langsung keputusan MK ini bukan saja status yang wajib berubah, tapi anggaran yang sudah disiapkan dalam APBN dan APBD, terpaksa membeku bisu menunggu keluarnya aturan baru.

Dana yang sudah disiapkan untuk RSBI tidak bisa lagi dicairkan, karena payung hukumnya sudah dicabut MK. Jika masih nekat saja mencari-cari celah, ya siap saja diintai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tentu saja, untuk mencarikan payung hukumnya, Kemendikbud tidak bisa bertindak sendiri. Lembaga di bawah kepemimpinan Muhammad Nuh itu harus menggandeng DPR-RI sebagai lembaga pemilik kewenangan anggaran. Jelas, ini memakan waktu karena anggota parlemen pasti punya beragam argumen pula.

Pertanyaannya, apakah solusi instan yang dibuat Kemendikbud dengan membolehkan sekolah bekas RSBI ini terus memungut hingga akhir tahun ajaran 2012-2013 akan mampu menjawab semua persoalan yang ada? Ya, untuk sementara bisa. Tapi, ke depannya sekolah RSBI akan dihadapkan dengan persoalan baru mencari sumber pembiayaan lain agar mutu tetap terjaga.

Keputusan MK pada dasarnya bertujuan memberikan persamaan kasta kepada semua sekolah dan kesempatan yang sama bagi semua siswa. MK menilai, selama ini terlihat jelas dengan kasat mata perlakuan berbeda antara sekolah RSBI dan yang bukan RSBI.
Satu hal lainnya, MK juga khawatir terjadinya pengikisan nilai-nilai kecintaan siswa terhadap bangsa ini terutama bahasa Indonesia. Sebab, di kelas RSBI bahasa asing lebih didewakan dibanding bahasa Indonesia. Padahal itu bukan tujuan utama RSBI bukan?  

Menyikapi keputusan MK ini, sejumlah kepala sekolah di Riau terutama SLTA menyatakan tidak masalah status RSBI dihapus. Sebab, bagi mereka RSBI tak RSBI sama saja. Ternyata, di sejumlah sekolah, RSBI hanya status yang diberikan karena kualitasnya sudah memenuhi standar RSBI, bukan diberikan atas dasar mendongkrak kualitas sekolah.

Bahkan, sejumlah kepala sekolah lebih mendesak diberikan otonomi sebagai sekolah mandiri tanpa interpensi dari pemerintah terutama Dinas Pendidikan dibanding memikirkan RSBI.

Sebab, sekolah-sekolah ini sudah punya kebijakan dan sumber pembiayaan yang jelas dari unit-unit usaha yang ada. Semua siswa diperlakukan sama, tanpa kasta.

Mungkin untuk jenjang SLTA terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hal ini tak begitu bermasalah. Sebab, unit-unit usaha yang ada akan bisa menghasilkan sumber pembiayaan dibanding menunggu cucuran dana RSBI yang —katanya— semakin tak jelas. Dari Rp500 juta per tahun turun dan terus turun dan bahkan dua tahun terakhir hanya tinggal Rp100 juta.

Tetapi, bagi jenjang SD dan SLTP yang masuk kategori wajib belajar yang di dalamnya ada kewajiban pemerintah, dihapusnya RSBI plus dibekukannya anggaran mereka akibat tersandung payung hukum, jelas ini masalah besar. Dari mana lagi mereka mendapatkan sumber pembiayaan mempertahankan mutu dan prestise sekolah yang dulu berlabel RSBI, walaupun saat ini status RSBI-nya sudah almarhum.

Intinya, keputusan MK ini bukan petaka tapi bertujuan mulia. Solusi harus dicarikan. Dana yang sudah mengendap dan membeku itu harus segera bisa dicairkan. Payung hukumnya harus dicarikan agar sekolah tidak ikut membeku karena menunggu dalam bisu. Inilah saatnya semua pemangku kebijakan bekerja sama membuktikan bahwa kita punya tujuan yang satu untuk pendidikan anak Indonesia yang maju.***


Syamsul Bahri Samin
Redaktur  Senior
KOMENTAR
Terbaru
Sabtu, 17 November 2018 - 11:01 wib

Telkomsel Raih Dua Penghargaan Tingkat Asia Pasifik

Sabtu, 17 November 2018 - 10:46 wib

E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi

Sabtu, 17 November 2018 - 09:50 wib

Harimau Terjebak di Kolong Ruko, Berhasil Diselamatkan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:48 wib

Toyota Posisi Teratas untuk Fitur Keselamatan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:41 wib

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kajati Riau Eksekusi Penunggak Iuran

Sabtu, 17 November 2018 - 08:31 wib

Dari Ambon Daihatsu Jelajahi Pulau Seram

Jumat, 16 November 2018 - 18:00 wib

Menteri Keamanan Siber Jepang Ternyata Tak Mengerti Komputer

Jumat, 16 November 2018 - 17:30 wib

Dua Kecamatan Masih Terendam

Follow Us