Petani dan Eksploitasi Politik

3 Februari 2013 - 00.51 WIB > Dibaca 934 kali | Komentar
 
Petani dan Eksploitasi Politik
Kapan petani dan masyarakat pedesaan lainnya bisa hidup sejahtera? Salah satu jargon dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah, adalah kesejahteraan untuk rakyat, yang di dalamnya adalah para petani (baik bertanah maupun tidak), nelayan, pekebun (kelompok masyarakat ini belakangan sudah menikmati kehidupan yang lebih baik) dan beberapa subsektor lainnya yang memiliki kecenderungan statis, bahkan minus. Partai-partai yang sedang kampanye atau para calon kepala daerah yang sedang merayu rakyat, selalu menjadikan rakyat (kecil) untuk bahan kampanyenya. Seolah-olah, dengan memaparkan tentang kemiskinan yang ada, mereka kemudian akan memberikan solusi ketika akan berkuasa nanti.

Petani, menurut James C Scott, memiliki moral ekonomi berdasarkan atas norma subsistensi. Ketika seorang petani mengalami suatu keadaan yang menurut mereka dapat merugikan kelangsungan hidupnya, mereka akan menjual dan menggadaikan harta mereka sebagai salah satu upaya safety first (mempertahankan diri). Scott ingin menjelaskan bahwa pola hidup ekonomi mereka hanyalah “hari ini dan besok”. Bekerja hari ini untuk makan besok, dan begitu selanjutnya. Sebenarnya, pola ekonomi seperti ini tidak hanya berlaku pada petani, tetapi hampir seluruh masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tak tetap. Para pedagang kaki lima, pedagang keliling penjaja makanan sehari-hari, dan lain-lain, juga memakai pola seperti ini.

Dengan kondisi pola ekonomi yang tidak tetap seperti ini, petani akan gampang terpengaruh oleh apa-apa yang datang dari luar yang menjanjikan perbaikan nasib. Apapun polanya, asal dia menawarkan “perubahan nasib” maka akan gampang menembus perisai petani, tak terkecuali janji politis, meskipun dengan ideologi yang abu-abu. Sejak Reformasi 2008, ketika semua keran kebebasan dibuka, hampir semua partai politik memiliki ideologi yang seragam, bahkan cenderung abu-abu (tak jelas). Tapi, bagi kalangan petani, apapun ideologi partai tersebut, jelas atau tidak, akan mudah masuk ke sanubari masyarakat miskin (salah satunya petani) jika isu yang ditawarkan adalah perbaikan nasib, akan mudah diserap.

Inilah, yang menurut Peter L Berger dalam Piramida Kurban Manusia,  bahwa “biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.” Politik menjadikan kesengsaraan sebagai salah satu isu yang bisa dibawa untuk membangun citra. Ada human costs (biaya-biaya manusiawi) dan social costs (biaya-biaya sosial), yang harus dikeluar oleh partai politik, tetapi yang didapatkannya jauh lebih besar dari semua ongkos tersebut. Banyak jargon yang selalu didengungkan partai politik atau calon kepala daerah yang seolah semuanya untuk rakyat, tapi partai politik atau calon kepala daerah tersebut bisa mendapatkan semuanya dari rakyat.

Scott dan Berger paham betul bahwa keterbatasan dan dan keterhimpitan rakyat adalah kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, baik kalangan politik maupun lembaga-lembaga lain yang bisa mengambil keuntungan darinya. “Jadi, yang selalu harus diperhatikan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau biaya-biaya manusiawi itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun tidak bisa dibenarkan,” kata Berger.

Inilah kondisi yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Pembangunan model apapun yang diterapkan oleh pemerintahan manapun, tetap memposisikan masyarakat petani dan masyarakat lainnya yang memiliki akses terbatas dalam bidang ekonomi, pada kondisi yang tak pernah menguntungkan. Mereka selalu menjadi objek  alasan untuk membangun, tetapi tak pernah menjadi subjek yang ikut melakukan pembangunan. Mereka menjadi alasan untuk mendapatkan dana APBN atau APBD atau dana-dana lainnya dari founding lainnya, tetapi tetap berada pada garis paling bawah sistem ekonomi. Sampai kapan mereka akan menjadi “alat” bagi kepentingan banyak pihak untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan? Sampai kapan kehidupan mereka akan terus stagnan dan seolah tanpa harapan, sementara mereka yang memiliki kepentingan terhadap mereka, terus melesat bak anak panah mendapatkan banyak hal?

Paradigma pembangunan orientasi politik dengan mengeksploitasi petani dan masyarakat terpinggirkan lainnya, sudah saatnya diubah. Safety first yang menjadi jalan utama moral ekonomi petani –dan sebenarnya ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya—  harus diubah. Inilah tugas negara dan partai politik untuk membantunya, bukan malah terus melakukan eksploitasi.***


Harry B Kori’un
Wakil Pemimpin Redaksi
KOMENTAR
Terbaru
Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 wib

Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah

Sabtu, 22 September 2018 - 14:47 wib

Stroberi Berjarum Repotkan Australia

Sabtu, 22 September 2018 - 12:46 wib

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Sabtu, 22 September 2018 - 12:43 wib

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu

Sabtu, 22 September 2018 - 09:53 wib

Festival Zhong Qiu Berpusat di Jalan Karet

Jumat, 21 September 2018 - 23:41 wib

Event Tour de Siak Tahun 2018 Resmi Ditutup Bupati Siak

Jumat, 21 September 2018 - 19:00 wib

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion

Jumat, 21 September 2018 - 18:30 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP

Follow Us