1.077 Honorer K1 Diumumkan

3 April 2012 - 09.11 WIB > Dibaca 1649 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RP) - Website resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengumumkan daftar honorer kategori 1 (K1) yang berpeluang langsung diangkat menjadi CPNS tahun ini.

Padahal sebelumnya, Kepala BKN Regional XII Riau Kepri Sumbar, Drs Dede Djunaedy MSi mengatakan daftar nama-nama tersebut baru akan diserahkan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota pada 4 April besok.

Pengumuman itu tercantum di situs www.bkn.go.id yang di-upload Jumat, 30 Maret 2012 pukul 17.17 WIB. Total 1.077 nama-nama honorer yang disebutkan berasal Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota, minus Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu.

Dari halaman situs dengan format pdf tersebut saat dicek Riau Pos malam tadi sekitar pukul 21.31 WIB, terlihat untuk Pemprov Riau 25 orang, Kabupaten Kampar 191 orang, Bengkalis 417 orang, Indragiri Hilir 139 orang, Kuansing 48 orang, Pelalawan 128 orang, Rohil 59 orang, Rohul 39 orang, Dumai 13 orang dan Pekanbaru 18 orang dengan total 1.077. Sementara tiga kabupaten lain belum tercantum atau tidak bisa di-klik.

Di situs tersebut, di atas link nama-nama daerah tertulis dengan ini telah diumumkan daftar tenaga honorer instansi daerah kategori I yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

Di alinea berikutnya juga disebutkan untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Badan Kepagawaian Negara atau BKD/Biro Kepegawaian atau instansi terkait.

Di bawahnya baru tercantum link nama-nama daerah. Bila di-klik akan keluar laman tabel daftar nama dengan format pdf. Di atas tabel tercantum judul, daftar nominasi tenaga honorer instansi daerah kategori 1 yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Setelah itu disusul berurutan nomor, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, unit kerja, pendidikan, Keputusan Pengangkatan Pertama Nomor SK, Tangggal SK/TMT.

Di bagian bawah tabel tersebut disebutkan juga bahwa daftar nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukkan dokumen asli dan sah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku dan belum diusulkan dalam formasi tahun sebelumnya. Terakhir di bagian bawah tertulis juga, dicetak di Jakarta Tanggal 22-03-2012, Wakil Kepala BKN, Eko Sutrisno dengan huruf kapital.

Tunggu Surat BKN
Sementara itu Kepala BKN Regional XII Riau Kepri Sumbar, Drs Dede Djunaedy MSi belum bisa dikonfirmasi terkait pengumuman di situs ini. Saat ditelepon, Dede belum mengangkat telepon begitu juga saat di- SMS belum mendapat balasan hingga berita ini naik cetak.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan belum mendapat surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga, informasi yang disampaikan tentang hasil verifikasi tenaga honorer KI belum dapat disampaikan kepada publik.

‘’Belum, kita belum mendapatkan informasi dari BKN. Dari hasil koordinasi, BKN akan memberikan hasil verifikasi secara resmi tanggal 4 April ini,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zaini Ismail melalui Kepala Bidang Administrasi dan Kepegawaian BKD Riau, Suratno, Senin (29/3) malam.

Saat ditanyakan mengenai pengumuman yang disampaikan BKN melalui website resminya, dia belum dapat berkomentar banyak. Pasalnya, setiap langkah yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

‘’Yang pasti kita belum dapat informasinya. Sehingga kita belum dapat memberikan gambaran, kita tunggu saja,’’ sebutnya.

Menurutnya, jika sudah ada surat resmi dari BKN, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan segera mengumumkan nama-nama honorer kategori 1 (K1) yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012. Calon aparatur pemerintah baru tersebut diumumkan di instansi pemerintahan dan diupayakan di media massa di Riau.

Lebih jauh saat ditanyakan mengenai mekanisme informasi hasil verifikasi untuk honorer K1 tersebut, Suratno mengaku belum mendapat arahan pasti dari pimpinan. Hanya saja, BKD se-Riau memang akan mengumumkan hasil verifikasi dengan uji publik selama 14 hari. Sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung hasil verifikasi tersebut. Ini juga dilakukan untuk mendukung langkah transparansi dalam pengangkatan birokrat baru itu.

‘’Kita tunggu saja. Kalau sudah diinformasikan dari BKN, maka akan kita umumkan. Bisa saja, diumumkan di website Pemprov Riau, instansi pemerintahan ataupun media massa,’’ papar Suratno.

Sebelumnya seperti yang diberitakan Riau Pos, BKN Regional XII merencanakan akan memberikan berkas nama-nama honorer yang lolos dan bisa langsung diangkat menjadi CPNS kepada seluruh BKD se-Riau pada 4 April mendatang. Sementara itu, untuk pengumuman nama-nama tersebut BKD menyerahkan kepada BKD masing-masing daerah di Riau.

‘’4 April akan datang kita akan panggil seluruh BKD di Riau ini. Saat itu juga akan kita serahkan hasil verifikasi honorer kategori 1 yang bisa diangkat langsung menjadi CPNS jika ada penerimaan akan datang. Soal jumlah yang lulus nanti saja saat pengumuman,’’ terang Kepala BKN Regional XII Riau Kepri Sumbar, Drs Dede Djunaedy MSi kepada Riau Pos, Kamis (29/3) lalu.

Dari informasi yang dihimpun Riau Pos hanya beberapa kabupaten kota termasuk provinsi yang sudah mengajukan honorer K1. Di antaranya Kota Dumai sebanyak 143 orang, Indragiri Hulu sekitar 800 orang untuk K1 dan K2, Indragiri Hilir 100 orang, Rokan Hulu 60 orang, Pelalawan 184 orang dan Provinsi Riau 153 orang.

Sementara untuk kabupaten lainnya belum disebutkan berapa jumlah usulan dan menunggu hasil verifikasi dari BKN Regional XII. Honorer K1 yang dinyatakan lulus verifikasi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya gaji yang diterima berasal dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bertugas di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus serta berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2012 mewajibkan seluruh BKD untuk mempublikasikan nama-nama honorer yang lulus verifikasi secara umum, baik melalui media maupun website masing-masing pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan SE Men PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer K1 dan jumlah tenaga honorer K2.

Nama yang harus dipublikasikan adalah nama-nama honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK). Langkah tersebut dilakukan untuk menampung suara dari masyarakat jika memang ada kekeliruan dalam penetapan nama-nama tenaga honorer yang lolos verifikasi. Tidak hanya itu, untuk tenaga honorer yang tidak lulus verifikasi masih memiliki kesempatan untuk menjadi PNS dengan mengikuti seleksi bersama tenaga honorer kategori 2.  ‘’Nah, masukan atau protes ini bisa dijadikan pintu masuk bagi tim verifikasi atau validasi bisa menjalankan penelitian. Selama ini, ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK. Bisa saja nanti dibatalkan,’’ ungkap Kepala Humas BKN, Tumpak Hutabarat beberapa waktu lalu.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau melalui BKD dalam waktu dekat ini akan mengumumkan nama-nama honorer K1 yang akan diangkat menjadi CPNS tahun 2012. Calon aparatur pemerintah baru tersebut diumumkan di instansi pemerintahan dan diupayakan di media massa.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Administrasi dan Kepegawaian BKD Riau, Suratno, Kamis (29/3). Menurutnya, BKD Riau masih menunggu hasil verifikasi dari BKN dan BPKP yang belum rampung.

‘’Kita selalu siap untuk mengumumkannya. Hanya saja, untuk mengumumkan honorer K1 tersebut harus menunggu hasil verifikasi dari BKN dan BPKP. Yang jelas transparansi akan tetap diterapkan seperti instruksi Kemen PAN-RB RI beberapa waktu lalu,’’ ulasnya. Saat ditanyakan mengenai mekanisme pengumuman honorer K1 tersebut, dia mengaku belum mendapat arahan pasti. Hanya saja, BKD se-Riau memang akan mengumumkan hasil verifikasi dengan uji publik selama 14 hari.

‘’Kita tunggu saja. Ketika sudah diinformasikan dari BKN, maka akan kita umumkan. Bisa saja, diumumkan di website Pemprov Riau, instansi pemerintahan ataupun media massa,’’ ulas Suratno.

Di Atas 2005 Dicoret
Bersamaan pengumuman di website, pemerintah pusat mengancam akan langsung mencoret tenaga honorer yang mulai bekerja di atas 2005. Ini sudah terjadi untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) di Kabupaten Cilacap, sekitar 50 persennya tidak lolos verifikasi dan validasi.

Pasalnya, data honorernya tidak sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah, seperti yang tercantum di Surat Edaran (SE) Men PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Honorer Tertinggal. Di mana salah satu poin pentingnya adalah honorernya bekerja di bawah tahun 2005 dan masa kerja minimal setahun per 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih terus bekerja. Itu artinya SK pengangkatannya minimal per Januari 2005.

‘’Kebanyakan masa kerjanya di atas 2005, makanya tidak lolos verifikasi,’’ ungkap Kepala Subbagian (Kasubag) Publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro dalam keterangan persnya, Senin (2/4).

Dia menyebutkan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan BKN dan BPKP, jumlah tenaga honorer kategori 2 di Cilacap sebanyak 418 orang. Sedangkan kategori 2 (K2) adalah 1.505 orang.

‘’Dari 418 tenaga honorer kategori 1 tersebut, yang memenuhi kriteria (MK) sebanyak 212 orang dan 206 orang tidak memenuhi kriteria (MK),’’ ucapnya.

Dijelaskannya, sesuai Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 03 Tahun 2012, setiap pimpinan instansi pemerintah diminta melakukan penelitian kembali terhadap dokumen tenaga honorer yang MK oleh Tim Verifikasi dan Validasi terutama hasil pengumuman dan pengaduan masyarakat.

‘’Untuk tenaga honorer kategori 2, tiap pimpinan instansi pemerintah diminta melakukan perekaman data tenaga honorer kategori 2 sesuai dengan data yang telah disampaikan kepada Men PAN-RB serta BKN,’’ tegasnya.(fia/rio/eko/jpnn/ila)
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: