Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
7 dari 10 Gubernur di Sumatera Tersangkut Korupsi
Jumat, 20 April 2012 - 09:44 WIB > Dibaca 2026 kali Print | Komentar
7 dari 10 Gubernur di Sumatera Tersangkut Korupsi
JAKARTA (RP) - Data ini pastinya membuat para gubernur di wilayah Sumatera ketar-ketir. Pasalnya, peluang terseret kasus korupsi cukup besar. Bayangkan saja, dari 10 provinsi yang ada di wilayah Sumatera, tujuh diantaranya gubernurnya terseret kasus korupsi. Sebagian besar pun harus menikmati gerahnya bui.

Data ini termasuk dalam list 173 kepala daerah hingga 2012, yang tersangkut korupsi, yang dirilis Kemendagri.

Tujuh gubernur di wilayah Sumatera itu adalah Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Gubernur Sumbar Zaenal Bakar yang sempat menjadi tersangka kasus korupsi APBD 2002. Selanjutnya Gubernur Sumut Syamsul Arifin (kasus APBD Langkat), Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin (kasus dana PPB/BPHTB).

Berikutnya Gubernur Kepri Ismeth Abdullah (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran), Gubernur Sumsel Syahrial Oesman (kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api), dan Gubernur Riau Saleh Djasit (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran). Teranyar, Gubernur Riau Rusli Zainal dicekal KPK dalam kasus suap PON Riau.

Hanya Jambi, Bengkulu, dan Babel saja yang gubernurnya tidak tersangkut kasus korupsi. Dengan catatan, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP pernah dimintai keterangan KPK terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap di Lampung Selatan pada 2007.

Gubernur di luar wilayah Sumatera yang juga pernah tersangkut kasus korupsi antara lain adalah Gubernur Sulut AJ Sondakh, Gubernur Banten Djoko Munandar, Gubernur NTB Lalu Serinata, Gubernur Sultra Ali Mazi, Gubernur NTT Peit A Tallo, Gubernur Kaltim Suwarna AF, Gubernur Jabar Danny Setiawan, Gubernur Kalsel Sjachriel Darham, Gubernur Kaltim Awang Faroek, dan Gubernur Kalsel Rudy Arifin, yang belakangan kasusnya di-SP3.

Untuk tingkat Kabupaten/Kota di Sumut, yang tersangkut korupsi adalah Walikota Medan Abdillah, Walikota Tanjungbalai Sutrisno Hadi (kasus anggaran MTQN), Bupati Serdang Chairullah (kasus dana proyek pembinaan keamanan 2004), Bupati Nias Binahati B (kasus dana PSDA kehutanan 2001), Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, Walikota Siantar RE Siahaan, Bupati Asahan Risuddin, Bupati Tobasa Monang Sitorus, Bupati Deliserdang Amri Tambunan (saksi kasus proyek swakelola 2005 pada Dinas Kimpraswil dengan tersangka Faisal dkk), Bupati Palas Basyrah Lubis, dan Bupati Nias Selatan Fuhuwusa Laia.

Sebelumnya, juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, menjelaskan,  173 kepala daerah yang tercatat di Kemendagri, terdiri dari beberapa status. Mulai dari saksi, tersangka, terdakwa hingga terpindana.

Dijelaskan, berdasarkan kajian dari Kemendagri ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi terus meningkat. Pertama, latar belakang kepala daerah di Tanah Air sangat beragam. Mulai birokrat, politisi, pengusaha, hingga artis.

Nah, dari situ banyak orang yang sebenarnya pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi sangat kurang, terutama tentang sistem regulasi keuangan daerah. Misalnya pengusaha dan artis. Mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi lantaran keputusan yang diambilnya ternyata melanggar ketentuan yang berlaku. Padahal sebenarnya mereka tidak berniat melakukan korupsi.

Kedua adalah faktor SDM di daerah yang masih terbatas. Apalagi masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak berkompeten diberi jabatan strategis hanya karena yang bersangkutan tim sukses kepala daerah yang menang.  Sedangkan yang ketiga adalah karena ada niat dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. (sam/jpnn)
KOMENTAR
Berita Update

Tiga Persil Lahan Dipastikan Sita Eksekusi
Rabu, 25 April 2018 - 12:14 wib
Bupati: Jangan Sebatas di Tenggorokan, Alquran Harus Menyentuh Kalbu
Pembukaan MTQ Bathin Solapan
Bupati: Jangan Sebatas di Tenggorokan, Alquran Harus Menyentuh Kalbu
Rabu, 25 April 2018 - 12:06 wib
Kontraktor Perusak Kantor PUPR Ditangkap
Tidak Mendapat Proyek
Kontraktor Perusak Kantor PUPR Ditangkap
Rabu, 25 April 2018 - 11:53 wib
Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa

Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa
Rabu, 25 April 2018 - 11:34 wib

3.737 Paket Sembako Murah Diserbu Warga
Rabu, 25 April 2018 - 11:33 wib

BI Jalin Kerja Sama Layanan Jasa KSEI
Rabu, 25 April 2018 - 11:32 wib
Terkoreksi Cukup Dalam, IHSG Anjlok 1,24 Persen

Terkoreksi Cukup Dalam, IHSG Anjlok 1,24 Persen
Rabu, 25 April 2018 - 11:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Dihukum 15 Tahun, Setnov Kaget

Rabu, 25 April 2018 - 11:00 WIB

Soal Nilai Uang Pengganti, Putusan Setnov Harus Diikuti Hakim Lain
Kecewa usai Divonis 15 Tahun Penjara, Setya Novanto Komentar Begini
Amien Rais Dikritik Elite PAN karena Jamin Tak Dukung Jokowi
Kasus e-KTP, Jaksa KPK Tak Permasalahkan Vonis Hakim Terhadap Novanto
Sagang Online
loading...
Follow Us