Riau Pos Online-Pergantian Pejabat Eselon tiga dan empat yang dilantik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus beberapa waktu lalu, masih menuai pro-kontra dan adanya indikasi jual beli jabatan terhadap posisi yang mereka tempati. Banyak pejabat menilai Zaini diduga meminta sejumlah uang untuk posisi baru. Salah satu mengkritisi perpindahan jabatan beberapa waktu lalu itu adalah Syafril Tamun mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Riau.

Syafril Tamun mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengatakan kepada wartawan, untuk jual beli jabatan itu sudah jelas. Hanya membuktikannya memang susah, karena tidak memakai kwitansi.

"Kalau tidak disogok tak mungkin terjadi penempatan asal-asalan. Banyak yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya auditor di Inspektorat ditempatkan di Dinas Sosial. Kemudian orang yang belum pernah menjabat Eselon IV kok bisa langsung ke Eselon III," ujar Syafri.

Syafri menambahkan masih banyak puluhan contoh lainnya. Lagi pula tidak melalui Baperjakat. Kalau Pemprov tidak memberi sanksi kepada Zaini (Kepala BKD) Riau ini mau dibawa kemana lagi Riau ini. Sekarang aja situasi di SKPD sudah kacau balau karena pejabat yang baru dilantik ada yang tidak mengerti tugas barunya. Sedangkan yang lama banyak yang meninggalkan tugas-tugas administratif yang belum tertangani sebelumnya.

"Kalau ditinjau dari aspek belanja daerah, mutasi kemarin sangat merugikan keuangan daerah, karena diperlukan diklat untuk menguasai dan memahani tugas baru. Ini kan tidak efisien. Di Diskominfo sendiri pejabat lama yang saya gantikan sudah punya prestasi bagus untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bidang Media Center. Sekarang yang bersangkutan sudah dimutasi ke badan lain," sebut Syafril kecewa.

Tentunya hal ini tidak baik bagi pembinaan dan pengembangan karir PNS ke depan. Saya sebagai pejabat baru yang punya keahlian di bidang irigasi dan rawa (pengairan) tentu sangat tak paham masalah informasi dan komunikasi. ''Bila dilihat dari kepentingan daerah yang ingin meningkatkan SDM khususnya di lembaga pemerintah, maka tindakan Zaini tersebut dapat dikategorikan sebagai penjahat yang harus diberi hukuman yang berat. Misalnya pemecatan sebagai PNS," tegasnya. "Saya tidak akan berhenti berkomentar sampai saya dan teman-teman mendapat keadilan," ujarnya.(azf)