Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Jumat, 04 Mei 2012 - 09:24 WIB > Dibaca 2436 kali Print | Komentar
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi
Berita Terkait



JAKARTA (RP)- Ternyata maraknya praktek mark-up perjalanan dinas pegawai negeri sipil, terutama di daerah, bukan merupakan rahasia umum lagi. Bahkan luarbiasanya, itu juga dilakukan oleh oknum-oknum sekelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terhormat.

Beberapa cara yang umumnya dilakukan menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Jakarta, kemarin (3/5), salah satunya dengan merekayasa perjalanan dinas.

‘’Misalnya perjalanan dinas itu hanya tiga hari. Tapi dilaporkan lima hari. Kadang-kadang itu ditemukan di DPRD, ‘’ ujar Gamawan. Artinya menurut Gamawan, mark-up biaya perjalanan dinas ini memang telah lama terjadi dan sangat merugikan keuangan negara.

Dari beberapa modus mark-up, juga ditemukan bahwa seringkali para PNS maupun oknum DPRD menitip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Padahal ia tidak ikut melakukan perjalanan tersebut.

‘’Hal ini sebenarnya terkait dengan pengawasan. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan itu. Biasanya itu (saat di audit ditemukan penyimpangan), langsung dikembalikan. Saya tidak tahu berapa besar angka temuan tersebut, tapi memang itu (beberapa waktu lalu) banyak temuan BPK,’’ungkap Gamawan  yang memuji kinerja BPK, dimana dari temuan-temuan tersebut, BPK kemudian menurutnya telah banyak melakukan penindakan. Hanya saja memang tidak memberitakannya.

Modus lain, banyak juga dalam perjalanan dinas oknum tersebut sebenarnya menggunakan angkutan kelas ekonomi. Namun ketika dilaporkan, menggunakan fasilitas kelas bisnis. Demikian juga dengan fasilitas hotel. ‘’Nah selisih dari harga inilah yang dibawa pulang dan dikantongi,’’ ucapnya.

Untuk itu guna semakin meminimalisir celah-celah ini, kini menurut Mendagri telah ditetapkan sistem pengaturan baru terkait perjalanan dinas. Yaitu tidak lagi memakai sistem lumpsum, namun menetapkan sistem at cost.

‘’Jadi sekarang sudah ada at cost. BPK sekarang ini sudah semakin ketat. Sehingga tidak lagi bisa akal-akalan. Juga sudah diatur klasifikasinya pejabat mana yang boleh menggunakan fasilitas bisnis dan mana yang harus menggunakan fasilitas ekonomi. Mudah-mudahan dengan hal ini, akan semakin mudah ditertibkan,’’ ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa dari hasil audit BPK tahun 2009 lalu, setidaknya mark-up ditemukan dalam biaya perjalanan dinas 35 anggota DPRD Batubara, hasil pemekaran dari DPRD Asahan periode 2005-2009 lalu.

Disebutkan, biaya perjalanan dinas DPRD tidak sesuai anggaran yang diajukan dalam APBD yang mencapai Rp2,1 miliar.(gir/jpnn)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PERTIMBANGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Maskapai Penerbangan Vietnam Segera Buka Rute di Indonesia
Selasa, 22 Agustus 2017 - 21:00 wib
HARI JADI KE-385 KABUPATEN TASIK
Dangdut Pentas di Halaman Masjid Hebohkan Netizen, Begini Komentarnya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:45 wib
HASIL PENYELIDIKAN KPK
Dua Sandi Ini Jadi Kode Suap ke Panitera PN Jaksel
Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:30 wib
ISTRI BARU ADALAH SAHABAT SENDIRI
Kecewa Opick Nikah Lagi, Begini Kata-kata Mengejutkan dari Sang Istri
Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:15 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Pep Tak Menampik Klub Eropa Akan Tebus Klausul Messi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:00 wib
TERKAIT TAKSI ONLINE
MA Tolak Gugatan Kemenhub, YLKI Sarankan Uji Publik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:47 wib
SERANGAN MOBIL VAN
Teror Barcelona, Pelaku Terakhir Dieksekusi Polisi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:42 wib
SEBAGAIMANA SAMBUTAN UNTUK TAMU NEGARA
DPR Gelar Karpet Merah untuk Delegasi Partai Komunis Vietnam
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:35 wib
PENGAWASAN SESUAI PASAL
KPAI Datangi Sekolah Penabur Terkait Kasus Chat Porno Guru kepada Siswi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:30 wib
SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
KPK OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel, Begini Kronologinya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:21 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Dua Sandi Ini Jadi Kode Suap ke Panitera PN Jaksel

Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:30 WIB

KPAI Datangi Sekolah Penabur Terkait Kasus Chat Porno Guru kepada Siswi
KPK OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel, Begini Kronologinya
Menhub Pelajari Aturan Angkutan Berbasis Online yang Dianulir MA
Paspor Korban First Travel Segera Dikembalikan Polisi

Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:14 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us