Depan >> Berita >> Hukum >>
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Jumat, 04 Mei 2012 - 09:24 WIB > Dibaca 2372 kali Print | Komentar
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi
Berita Terkait



JAKARTA (RP)- Ternyata maraknya praktek mark-up perjalanan dinas pegawai negeri sipil, terutama di daerah, bukan merupakan rahasia umum lagi. Bahkan luarbiasanya, itu juga dilakukan oleh oknum-oknum sekelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terhormat.

Beberapa cara yang umumnya dilakukan menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Jakarta, kemarin (3/5), salah satunya dengan merekayasa perjalanan dinas.

‘’Misalnya perjalanan dinas itu hanya tiga hari. Tapi dilaporkan lima hari. Kadang-kadang itu ditemukan di DPRD, ‘’ ujar Gamawan. Artinya menurut Gamawan, mark-up biaya perjalanan dinas ini memang telah lama terjadi dan sangat merugikan keuangan negara.

Dari beberapa modus mark-up, juga ditemukan bahwa seringkali para PNS maupun oknum DPRD menitip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Padahal ia tidak ikut melakukan perjalanan tersebut.

‘’Hal ini sebenarnya terkait dengan pengawasan. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan itu. Biasanya itu (saat di audit ditemukan penyimpangan), langsung dikembalikan. Saya tidak tahu berapa besar angka temuan tersebut, tapi memang itu (beberapa waktu lalu) banyak temuan BPK,’’ungkap Gamawan  yang memuji kinerja BPK, dimana dari temuan-temuan tersebut, BPK kemudian menurutnya telah banyak melakukan penindakan. Hanya saja memang tidak memberitakannya.

Modus lain, banyak juga dalam perjalanan dinas oknum tersebut sebenarnya menggunakan angkutan kelas ekonomi. Namun ketika dilaporkan, menggunakan fasilitas kelas bisnis. Demikian juga dengan fasilitas hotel. ‘’Nah selisih dari harga inilah yang dibawa pulang dan dikantongi,’’ ucapnya.

Untuk itu guna semakin meminimalisir celah-celah ini, kini menurut Mendagri telah ditetapkan sistem pengaturan baru terkait perjalanan dinas. Yaitu tidak lagi memakai sistem lumpsum, namun menetapkan sistem at cost.

‘’Jadi sekarang sudah ada at cost. BPK sekarang ini sudah semakin ketat. Sehingga tidak lagi bisa akal-akalan. Juga sudah diatur klasifikasinya pejabat mana yang boleh menggunakan fasilitas bisnis dan mana yang harus menggunakan fasilitas ekonomi. Mudah-mudahan dengan hal ini, akan semakin mudah ditertibkan,’’ ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa dari hasil audit BPK tahun 2009 lalu, setidaknya mark-up ditemukan dalam biaya perjalanan dinas 35 anggota DPRD Batubara, hasil pemekaran dari DPRD Asahan periode 2005-2009 lalu.

Disebutkan, biaya perjalanan dinas DPRD tidak sesuai anggaran yang diajukan dalam APBD yang mencapai Rp2,1 miliar.(gir/jpnn)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
GELAR PENYAMPAIAN ASPIRASI
PP Muhammadiyah Tak Ingin KPK Dilemahkan dengan Rencana Revisi UU
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:32 wib
PILGUB DKI 2017
Tak Pakai Peci di Surat Suara Baru, Ahok Kemukakan Alasan Ini
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:27 wib
DIDUGA DICURI OLEH OKNUM PEGAWAI
MK Diminta Lakukan Investigasi Terkait Hilangnya Berkas Pilkada
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:23 wib
TERUS DALAMI BUKTI
KPK Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:16 wib
PILGUB DKI 2017
Ahok Bantah Tudingan Anies Terkait Program OK OTrip
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:12 wib
DIPERINTAHKAN OLEH SEORANG KASUBAG
Inilah Kronologis Pencurian Berkas Perkara Pilkada oleh Sekuriti MK
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:03 wib
JIKA SETYA NOVANTO TERSANGKA
Dampak Kasus E-KTP, Golkar Harus Segera Adakan Munaslub
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:52 wib
DISEBUT-SEBUT DIAMANKAN OLEH BNN
Adik Mendiang Olga Syahputra Bantah Tertangkap karena Kasus Narkoba
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:47 wib
PILGUB DKI 2017
Guru Honorer Dapat Undangan dari Timses Ahok-Djarot, Ini Isinya
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:43 wib
LIBATKAN EMPAT PETUGAS
Kasus Pencurian Berkas MK Ternyata Tak Hanya Menimpa Pilkada Dogiyai
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
PP Muhammadiyah Tak Ingin KPK Dilemahkan dengan Rencana Revisi UU
MK Diminta Lakukan Investigasi Terkait Hilangnya Berkas Pilkada
KPK Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP

Jumat, 24 Maret 2017 - 20:16 WIB

Inilah Kronologis Pencurian Berkas Perkara Pilkada oleh Sekuriti MK
Dampak Kasus E-KTP, Golkar Harus Segera Adakan Munaslub
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us