Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Jumat, 04 Mei 2012 - 09:24 WIB > Dibaca 2467 kali Print | Komentar
Aturan Perjalanan Dinas Diperketat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi
Berita Terkait

Nama SF Hariyanto Disebut Bawahan

Dari Tak Nginap, hingga Pesan Hotel Murah



JAKARTA (RP)- Ternyata maraknya praktek mark-up perjalanan dinas pegawai negeri sipil, terutama di daerah, bukan merupakan rahasia umum lagi. Bahkan luarbiasanya, itu juga dilakukan oleh oknum-oknum sekelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terhormat.

Beberapa cara yang umumnya dilakukan menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Jakarta, kemarin (3/5), salah satunya dengan merekayasa perjalanan dinas.

‘’Misalnya perjalanan dinas itu hanya tiga hari. Tapi dilaporkan lima hari. Kadang-kadang itu ditemukan di DPRD, ‘’ ujar Gamawan. Artinya menurut Gamawan, mark-up biaya perjalanan dinas ini memang telah lama terjadi dan sangat merugikan keuangan negara.

Dari beberapa modus mark-up, juga ditemukan bahwa seringkali para PNS maupun oknum DPRD menitip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas. Padahal ia tidak ikut melakukan perjalanan tersebut.

‘’Hal ini sebenarnya terkait dengan pengawasan. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan itu. Biasanya itu (saat di audit ditemukan penyimpangan), langsung dikembalikan. Saya tidak tahu berapa besar angka temuan tersebut, tapi memang itu (beberapa waktu lalu) banyak temuan BPK,’’ungkap Gamawan  yang memuji kinerja BPK, dimana dari temuan-temuan tersebut, BPK kemudian menurutnya telah banyak melakukan penindakan. Hanya saja memang tidak memberitakannya.

Modus lain, banyak juga dalam perjalanan dinas oknum tersebut sebenarnya menggunakan angkutan kelas ekonomi. Namun ketika dilaporkan, menggunakan fasilitas kelas bisnis. Demikian juga dengan fasilitas hotel. ‘’Nah selisih dari harga inilah yang dibawa pulang dan dikantongi,’’ ucapnya.

Untuk itu guna semakin meminimalisir celah-celah ini, kini menurut Mendagri telah ditetapkan sistem pengaturan baru terkait perjalanan dinas. Yaitu tidak lagi memakai sistem lumpsum, namun menetapkan sistem at cost.

‘’Jadi sekarang sudah ada at cost. BPK sekarang ini sudah semakin ketat. Sehingga tidak lagi bisa akal-akalan. Juga sudah diatur klasifikasinya pejabat mana yang boleh menggunakan fasilitas bisnis dan mana yang harus menggunakan fasilitas ekonomi. Mudah-mudahan dengan hal ini, akan semakin mudah ditertibkan,’’ ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa dari hasil audit BPK tahun 2009 lalu, setidaknya mark-up ditemukan dalam biaya perjalanan dinas 35 anggota DPRD Batubara, hasil pemekaran dari DPRD Asahan periode 2005-2009 lalu.

Disebutkan, biaya perjalanan dinas DPRD tidak sesuai anggaran yang diajukan dalam APBD yang mencapai Rp2,1 miliar.(gir/jpnn)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PEMAIN TERBAIK PIALA DUNIA ANTARKLUB
Modric: Ini Tahun Sempurna Madrid
Minggu, 17 Desember 2017 - 15:52 wib

Berharap Setnov “Bernyanyi”
Minggu, 17 Desember 2017 - 13:49 wib

Mega Minta Lima Persen APBN untuk Riset
Minggu, 17 Desember 2017 - 12:44 wib

Jutaan Massa Aksi Bela Palestina
Minggu, 17 Desember 2017 - 11:47 wib
10 Kabupaten Rusak Parah
Sehari, 3 Gempa Hantam Indonesia
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:53 wib

Jangan Pernah Menyerah
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:42 wib

Senja di Semenanjung Sungai Kampar
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:39 wib

Slank Banting Setir Jualan Kopi
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:37 wib
sheila majid
Boneka untuk Fans
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:36 wib
Rizal Armada
Kalau Jodoh, Mau Bagaimana?
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:35 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Berharap Setnov “Bernyanyi”

Minggu, 17 Desember 2017 - 13:49 WIB

Kasus Kondensat Masih Mentok di Kejaksaan

Minggu, 17 Desember 2017 - 10:51 WIB

Ada Politik "Belah Bambu" dalam Kasus Novanto, Ini Penjelasan Pengacara
Gawat, Status Tersangka e-KTP Mengancam Nyawa Setya Novanto
Hukuman 6 Tahun Bui Mulai Mengancam Dokter yang Hina Jokowi
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us