JAKARTA (RP) - Jumlah honorer kategori dua (K2) yang masuk hingga 14 Mei 2012 mencapai 332.881 orang. Ini tersebar di 374 instansi pusat dan daerah.

‘’Sampai 14 Mei, sudah 374 instansi yang memasukkan hasil perekaman data honorer K2. Awalnya jumlah usulannya 391.008 honorer. Tapi kemudian data yang dimasukkan justru berkurang menjadi 332.881 orang,’’ ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (22/5).

Ditambahkannya, dari 374 instansi yang sudah memasukkan perekaman data, 10 di antaranya adalah kementerian/lembaga. Sedangkan daerah baru 364. Itu berarti masih 160 daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang belum memasukkan datanya.

‘’Memang masih cukup banyak yang belum memasukkan. Tapi kalaupun data mereka masuk, tidak akan sampai 600 ribu seperti data yang diperkirakan BKN sebelumnya,’’ ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, honorer K2 yang diperkirakan 600 ribu harus melalui tahap perekaman sesuai Keputusan Men PAN-RB Nomor: 3/2012 tentang Honorer Tertinggal.

Perekaman ini sebagai data awal bagi BKN. Sebab, tidak seperti K1, honorer K2 tidak masuk data base BKN. ‘’Karena belum masuk data base, maka perlu ada perekaman. Setelah perekaman baru diverifikasi dan validasi lagi,’’ ujar Tumpak.

Minta Jatah Honorer Ditambah
Sebanyak 13 daerah meminta pemerintah pusat menambah jatah honorer tertinggal yang tidak sempat diajukan di 2010. Alasannya, karena saat SE Menpan-RB No 5 Tahun 2010 tentang Verifikasi dan Validasi Honorer K1/K2, ke-13 daerah tersebut belum sempat melakukan pendataan.

‘’Mereka beralasan karena terganjal masalah teknis, terutama jarak tempuh ke lokasi sangat sulit karena medannya berat,’’ kata Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (22/5).

Tumpak mengaku heran dengan permintaan ke-13 daerah tersebut. Sebab, bisa jadi itu alasan daerah untuk menyisipkan honorer baru. ‘’Kok sudah lama baru diajukan lagi. Harusnya paling lambat ya tahun lalu,’’ ujarnya.

Meski mencurigai ada indikasi permainan data, namun Tumpak mengatakan, pihaknya akan tetap menampung permintaan daerah-daerah tersebut. Akan ditindaklanjuti atau tidak, pemerintah belum mengambil kebijakan apa-apa.

‘’Mau mengajukan silakan saja, tapi diterima atau tidak urusan pemerintah pusat kan. Apalagi waktunya sudah lama begitu. Takutnya nanti, ini akan memberikan peluang baru lagi ke daerah lain untuk mengajukan honorer tertinggal K2,’’ bebernya. Adapun ke-13 daerah tersebut mayoritas dari wilayah timur Indonesia, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Monokowari, Dompu, Wajo, Teluk Wondan, Alor, dan NTB.(esy/jpnn/ila)