Wonderful Indonesia
Najwa Shihab Nyaris Dipecat, Gara-gara Dicatut Jokowi
Senin, 28 Mei 2012 - 07:34 WIB > Dibaca 35155 kali Print | Komentar
Najwa Shihab Nyaris Dipecat, Gara-gara Dicatut Jokowi
Najwa Shihab. Foto: metrotvnews.com
Berita Terkait

Liput Aksi 112, Wartawan Metro TV Dipukuli dan Diludahi Massa Aksi



LANTARAN dicatut namanya dengan diklaim mendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama, presenter Metro TV, Najwa Shihab nyaris mendapat sanksi berat dari perusahaannya. Putri kandung dari cendekiawan muslim, Quraish Shihab itupun menggugat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI itu.

Najwa Shibab saat dihubungi INDOPOS (group JPNN) menyerahkan masalah nama dan "testimoni" nya yang muncul di website resmi Jokowi-Basuki kepada pihak Metro TV. “Maaf ya, karena ini perintah kantor,” ucapnya melalui pesan singkat.

INDOPOS pun kemudian menghubungi Public Relation (PR) Manager Metro TV, Henny Puspitasari. Henny membenarkan, jika masalah Najwa tersebut, kini sudah diserahkan kepada perusahaan.

Henny menjelaskan, Najwa Shihab terkejut nama dan "testimoni"-nya tiba-tiba muncul dalam dalam website resmi Jokowi-Basuki (JB). “Najwa sebagai pribadi dan dari Metro TV sudah melayangkan surat keberatan kepada pihak Eep Saefullah Fatah yang menjadi konsultan politik bagi pemenangan Jokowi-Basuki pada Jumat (25/5) lalu,” terang Henny.

Najwa dan Metro TV pun memberikan batas waktu selama satu minggu sejak surat keberatan tersebut dilayangkan. “Kami meminta kepada pihak Jokowi-Basuki untuk secara terbuka membuat permintaan maaf terkait dicantumkannya nama Najwa dalam testimoni di media milik pasangan Jokowi-Basuki,” beber Henny.

Permintaan maaf itu, kata Henny, harus dimuat dalam media yang telah menampilkan testimoni tersebut. “Ada tiga media yang memuat testimoni itu, yakni di Koran Jakarta Baru, Youtube, dan website www.jakartabaru.com. Permintaan maaf itu harus ditampilkan di tiga media itu,” papar Henny.

Lalu bagaimana jika hingga waktu yang ditentukan, tuntutan itu tidak dipenuhi" “Saya tidak mau berandai-andai. Saya kira, pihak Jokowi-Basuki pastinya memiliki iktikad baik untuk memenuhi permintaan itu. Tapi, kalau memang permintaan kami diabaikan, kami akan membahas kembali di internal kami untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Henny menuturkan, masalah tersebut sudah membuat Najwa merasa terganggu. Najwa, kata Henny, meminta perlindungan kepada perusahaan. “Najwa tidak pernah memberi testimoni apapun ke pasangan mana pun, termasuk tentang Pak Jokowi ke tim kampanyenya. Dia terkejut, karena saya dapat info ini kalau namanya ada di website, youtube, dan koran Jakarta Baru milik Pak Jokowi,” terang Henny.

Karena, lanjut Henny, ada peraturan yang melarang karyawan untuk terlibat dalam berbagai macam promosi. “Ini hukumannya berat jika kedapatan melakukan hal tersebut. Sanksinya bisa sampai pemecatan,” tegasnya.

Namun, menurut Henny, Najwa sudah menjelaskan jika pihak Jokowi tidak pernah meminta izin kepada dirinya agar mau dimuat dalam website JB. “Meskipun dimintai izin, Najwa menegaskan tidak akan memberikan testimoni apapun yang bernada dukungan. Karena memang dilarang di perusahaan kami,” tandasnya.

Diketahui, pasangan Jokowi-Basuki (JB) memanfaatkan testimoni sejumlah tokoh untuk membentuk opini publik yang positif tentang JB melalui website mereka, http://www.jakartabaru.co dan di Youtube. Testimoni itu didapatkan tim sukses JB dari sejumlah media massa. Mereka mengaku tidak perlu minta izin kepada para tokoh itu. Tidak hanya Najwa Shihab, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad meradang karena menjadi korban seperti yang dialami Najwa.

Abraham Samad menegaskan, dia tidak pernah memberikan testimoni yang sifatnya mendukung kepada Jokowi-Basuki. Bahkan, Ketua KPK itu mengaku belum pernah bertemu langsung dengan keduanya. “Tidak benar itu, saya tidak tahu enggak pernah ketemu mereka sama sekali. Kan hal biasa nama saya digesek kanan-kiri,” ujar Abraham.

Dia mengatakan pencatutan namanya di situs resmi pasangan cagub dari PDIP dan Gerindra itu, bisa dikategorikan melanggar etika dalam berdemokrasi, dan melakukan pembohongan publik. “Itu bagian dari pembohongan publik ya dan sebenarnya melanggar etika,” ucapnya.

Menurut Abraham, pencatutan namanya dalam testimoni Jokowi-Ahok tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan publik. “Apa yang dilakukan calon bersangkutan, kalau memang dia yang melakukan, itu adalah bentuk pembohongan publik,” kata Abraham.

Selain itu, menurut Abraham, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat atas etika demokrasi. Tim sukses Jokowi-Basuki mengumpulkan pernyataan positif dari sejumlah tokoh menjadi testimoni yang mendukung pasangan dari PDI-Perjuangan tersebut. Pernyataan para tokoh itu diambil dari penggalan berita yang beredar di media.

Adapun pernyataan Abraham yang dimuat dalam testimoni Jokowi-Basuki tersebut adalah perkataannya saat menghadiri acara diskusi PDIP bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta.

Abraham mengaku tidak pernah memberi komentar sehubungan dengan dukungan terhadap Jokowi sebagai calon gubernur. Dia menegaskan, KPK tidak akan pernah masuk dalam wilayah politik praktis, seperti mendukung pencalonan seseorang. ”Karena wilayah KPK adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (yay)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT PERETASAN HACKER
Belum Tempuh Jalur Hukum, Telkomsel Fokus Benahi Situs
Sabtu, 28 April 2017 - 21:13 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Pembatalan Hak Angket KPK Jadi Prioritas Gerindra
Sabtu, 28 April 2017 - 21:07 wib
TERKAIT PERKEMBANGAN POLITIK
Pengamat: Ketimbang Pilgub DKI, Pilpres 2019 Bakal Lebih Dahsyat
Sabtu, 28 April 2017 - 21:01 wib
TERUS LAKUKAN KONSOLIDASI POLITIK
Temui Agus Yudhoyono, Sandiaga Ingin Bersilaturahmi
Sabtu, 28 April 2017 - 20:47 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Soal Hak Angket KPK, Kader PDI P: Politik Munafik Harus Diakhiri
Sabtu, 28 April 2017 - 20:42 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Gerindra "Walk Out", Fahri Ungkap Cara Pembatalan Hak Angket KPK
Sabtu, 28 April 2017 - 20:32 wib
BANTU LANGKAH KPK
Polri Siap Buru Miryam hingga ke Luar Negeri
Sabtu, 28 April 2017 - 20:28 wib
BERDAMPAK BURUK TERHADAP DATA PELANGGAN
DPR: Telkomsel Harus Pertimbangkan Pesan Peretas soal Tarif Internet
Sabtu, 28 April 2017 - 20:22 wib
DIWARNAI AKSI WALK OUT
Fahri Beberkan Alasan Ketuk Palu Hak Angket KPK di Paripurna DPR
Sabtu, 28 April 2017 - 20:18 wib
TERKAIT AKSI UNJUK RASA KE JAKARTA
Peringatan "May Day", Wakapolri Titip Pesan untuk Para Buruh
Sabtu, 28 April 2017 - 20:13 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Pembatalan Hak Angket KPK Jadi Prioritas Gerindra

Jumat, 28 April 2017 - 21:07 WIB

Pengamat: Ketimbang Pilgub DKI, Pilpres 2019 Bakal Lebih Dahsyat
 Temui Agus Yudhoyono, Sandiaga Ingin Bersilaturahmi
Soal Hak Angket KPK, Kader PDI P: Politik Munafik Harus Diakhiri
Komentar Fahri soal Jumlah Tanda Tangan Hak Angket KPK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini