Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 503 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT PERETASAN HACKER
Belum Tempuh Jalur Hukum, Telkomsel Fokus Benahi Situs
Sabtu, 28 April 2017 - 21:13 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Pembatalan Hak Angket KPK Jadi Prioritas Gerindra
Sabtu, 28 April 2017 - 21:07 wib
TERKAIT PERKEMBANGAN POLITIK
Pengamat: Ketimbang Pilgub DKI, Pilpres 2019 Bakal Lebih Dahsyat
Sabtu, 28 April 2017 - 21:01 wib
TERUS LAKUKAN KONSOLIDASI POLITIK
Temui Agus Yudhoyono, Sandiaga Ingin Bersilaturahmi
Sabtu, 28 April 2017 - 20:47 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Soal Hak Angket KPK, Kader PDI P: Politik Munafik Harus Diakhiri
Sabtu, 28 April 2017 - 20:42 wib
SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPR
Gerindra "Walk Out", Fahri Ungkap Cara Pembatalan Hak Angket KPK
Sabtu, 28 April 2017 - 20:32 wib
BANTU LANGKAH KPK
Polri Siap Buru Miryam hingga ke Luar Negeri
Sabtu, 28 April 2017 - 20:28 wib
BERDAMPAK BURUK TERHADAP DATA PELANGGAN
DPR: Telkomsel Harus Pertimbangkan Pesan Peretas soal Tarif Internet
Sabtu, 28 April 2017 - 20:22 wib
DIWARNAI AKSI WALK OUT
Fahri Beberkan Alasan Ketuk Palu Hak Angket KPK di Paripurna DPR
Sabtu, 28 April 2017 - 20:18 wib
TERKAIT AKSI UNJUK RASA KE JAKARTA
Peringatan "May Day", Wakapolri Titip Pesan untuk Para Buruh
Sabtu, 28 April 2017 - 20:13 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Pembatalan Hak Angket KPK Jadi Prioritas Gerindra

Jumat, 28 April 2017 - 21:07 WIB

Pengamat: Ketimbang Pilgub DKI, Pilpres 2019 Bakal Lebih Dahsyat
 Temui Agus Yudhoyono, Sandiaga Ingin Bersilaturahmi
Soal Hak Angket KPK, Kader PDI P: Politik Munafik Harus Diakhiri
Komentar Fahri soal Jumlah Tanda Tangan Hak Angket KPK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini