Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 753 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SALING KLAIM PALING BERHAK
Dua Kubu PPP Masih Rebutan Kantor
Rabu, 13 Desember 2017 - 00:02 wib
SEJAK NOVEMBER 2017
Menunggak, PLN Putus Penerangan Jalan Umum Rohil
Rabu, 12 Desember 2017 - 21:53 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Jika Setnov Besok Jadi Terdakwa, Ini Langkah Golkar
Rabu, 12 Desember 2017 - 21:00 wib
TERKAIT KECELAKAAN SETNOV
Simak! Ini Penjelasan KPK soal Pemanggilan Eks Wartawan Metro TV
Rabu, 12 Desember 2017 - 20:30 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Kekompakan Fraksi Golkar Rusak karena Aziz Syamsuddin
Rabu, 12 Desember 2017 - 20:00 wib
TERJADI DALAM SEBUAH PERTEMPURAN
Hanya Beredar di Medsos, Kapolri Bantah Informasi Tewasnya Bahrun Naim
Rabu, 12 Desember 2017 - 19:40 wib
DUGAAN UJARAN KEBENCIAN
Terkait Kasus Victor Laiskodat, Polri Minta MKD Segera Bersikap
Rabu, 12 Desember 2017 - 19:30 wib
PERKETAT RUANG GERAK TERORIS
Segera Dibawa ke Indonesia, Ini Kata Kapolri soal Pelaku Bom Panci di Malaysia
Rabu, 12 Desember 2017 - 19:20 wib
DIAJUKAN PKS
Usai Reses, Surat Pencopotan Fahri Hamzah Diproses DPR
Rabu, 12 Desember 2017 - 19:10 wib
PANDANGAN PKS
Ketika Program “Ekonomi Meroket” Jokowi Masih "Jauh Panggang dari Api"
Rabu, 12 Desember 2017 - 19:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Dua Kubu PPP Masih Rebutan Kantor

Rabu, 13 Desember 2017 - 00:02 WIB

Kekompakan Fraksi Golkar Rusak karena Aziz Syamsuddin

Selasa, 12 Desember 2017 - 20:00 WIB

Usai Reses, Surat Pencopotan Fahri Hamzah Diproses DPR

Selasa, 12 Desember 2017 - 19:10 WIB

Ketika Program “Ekonomi Meroket” Jokowi Masih "Jauh Panggang dari Api"
Pesaing Utama Jokowi di Pilpres 2019 Bukan Prabowo, melainkan...
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Dua Kubu PPP Masih Rebutan Kantor