Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 687 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang
Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:54 wib
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LEWAT VIDEO
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:00 wib
MESKI SUMBER PEMBIAYAAN BELUM JELAS
Donald Trump Terus Gesa Pembangunan Tembok Anti-Imigran
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:30 wib
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Minggu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 20:00 WIB

Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Komitmen Rawat Kebangsaan Jokowi Tuai Pujian

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:00 WIB

Rencana Tambah 6 Kursi Pimpinan MPR Ditolak Fraksi Golkar
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us