Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 599 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SEA GAMES 2017
Kemendagri Surati Malaysia Terkait Insiden Bendera Terbalik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 01:42 wib
INSIDEN BENDERA TERBALIK
Keras! Indonesia Dinilai Tak Seharusnya Langsung Maafkan Malaysia
Selasa, 22 Agustus 2017 - 01:37 wib
TANGKAP SEORANG PANITERA
OTT di PN Jakarta Selatan Akan Didalami Pansus Angket KPK, Penyebabnya...
Selasa, 22 Agustus 2017 - 01:26 wib
DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN
Mahfud MD Nyaris "Terjerat" Rayuan First Travel, Begini Kisahnya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 01:13 wib
BUNTUT INSIDEN BENDERA TERBALIK
Romi: Panitia SEA Games Harus Disanksi!
Selasa, 22 Agustus 2017 - 01:01 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:32 wib
LAPOR KE CRISIS CENTER
Korban First Travel Kecewa, Berkas Pengaduan Hanya Ditumpuk Petugas
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:26 wib
GELONTORKAN SUBSIDI BESAR
2018, Pemerintah Tak Berencana Naikkan BBM, LPG, dan Listrik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:12 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Miryam Murka Markus Nari Disebut Bayari Pengacaranya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:00 wib
SEA GAMES 2017
Malaysia Minta Maaf karena Bendera Terbalik, Ini Tanggapan Wapres
Selasa, 21 Agustus 2017 - 21:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Gugat UU Pemilu, PSI Akui Keberatan soal Verifikasi Parpol
Presiden Jokowi Kembali Dihina di Medsos, Begini Respons DPR
Dukungan Golkar Jadi Penyebab Turunnya Elektabilitas Jokowi?
Abhan Misbah Dijadwalkan Lantik Anggota Panwas

Senin, 21 Agustus 2017 - 11:09 WIB

Pilpres 2019, Jokowi Berpasangan dengan Putra SBY?

Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:00 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us