Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 1587 kali Print | Komentar
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Andi Narogong. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencekal istri Andi Narogong, Inayah.

Tak hanya istri terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu, KPK pun mencegah seorang swasta bernama Raden Gede yang diketahui merupakan adik kandung dari Inayah.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP Elektronik dengan tersangka ASS, KPK mengirimkan pada Imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Febri menyatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," jelasnya.

Anang dalam perkara itu diduga bersama-sama para tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Tindakan itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Adapun PT Quadra merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP, yakni Perum PNRI, PT Len Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dia diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap SN dan sejumlah anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Oleh: Muhammmad Amin
Kupas Tuntas Hubungan Industrial
Minggu, 25 Februari 2018 - 16:01 wib

Pacu Jalur Iven Nasional Dihelat Usai Idul Adha
Minggu, 25 Februari 2018 - 15:30 wib
Nada Kenangan Bersama Sanggar Mahligai
‘‘Sirawa’’ Undang KPLMR
Minggu, 25 Februari 2018 - 15:23 wib
NEYMAR JR
Sakit, Diragukan Tampil di Le Classique
Minggu, 25 Februari 2018 - 14:53 wib
Puskesmas dan RS Harus Ramah Anak

Puskesmas dan RS Harus Ramah Anak
Minggu, 25 Februari 2018 - 14:51 wib
GUNA HINDARI PERCERAIAN
Perlunya Bimbingan Menjaga Ketahanan Keluarga
Minggu, 25 Februari 2018 - 13:52 wib

Juni, Cak Imin Putuskan Maju Cawapres
Minggu, 25 Februari 2018 - 13:48 wib
DATUK SERI ULAMA SETIA NEGARA
Buah Pengembaraan
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:59 wib
Mobil ’’Presiden’’ Dipecah, Uang dan Laptop Raib

Mobil ’’Presiden’’ Dipecah, Uang dan Laptop Raib
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:49 wib
ALAMAK
Bertemu Mantan, Antar ke Butik Kebaya
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:44 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
KPU Diputus Tidak Bersalah

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:42 WIB

Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us