Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 1436 kali Print | Komentar
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Andi Narogong. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencekal istri Andi Narogong, Inayah.

Tak hanya istri terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu, KPK pun mencegah seorang swasta bernama Raden Gede yang diketahui merupakan adik kandung dari Inayah.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP Elektronik dengan tersangka ASS, KPK mengirimkan pada Imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Febri menyatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," jelasnya.

Anang dalam perkara itu diduga bersama-sama para tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Tindakan itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Adapun PT Quadra merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP, yakni Perum PNRI, PT Len Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dia diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap SN dan sejumlah anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN
Fadli Zon Gantikan Setya Novanto Jadi Plt Ketua DPR RI
Selasa, 12 Desember 2017 - 03:18 wib
ATAS SK 5322
Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 wib
KENAKAN CINCIN BERLIAN BESAR
Rihanna sudah Dilamar Orang Super Kaya Arab Saudi?
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:48 wib

Meski Tetap Eksis, Pendapatan Iklan Radio Turun
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:17 wib
BABAK 32 BESAR
Laga Sulit di Liga Champions
Selasa, 12 Desember 2017 - 01:29 wib
DICOPOT DARI JABATAN WAKIL KETUA DPR
Fahri Hamzah: Hargai Pengadilan Dong...
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:59 wib
PKSI KIRIM SURAT PERGANTIAN
Fahri Hamzah Dipecat dari Jabatan Wakil Ketua DPR
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:49 wib
SETELAH DILOBI MENKO KEMARITIMAN
Qatar Minat Investasi di Indonesia, Akan Kirim Tim Teknis
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:32 wib
BISA JADI CONTOH
Inilah Tiga Pejabat Tinggi yang Paling Rajin Lapor Gratifikasi ke KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:15 wib
TAK MAU BANYAK KOMENTAR SAAT DITANYA WARTAWAN
Pengemudi Mobil saat Setya Novanto Kecelakaan Diperiksa KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:02 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 WIB

Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us