Depan >> Berita >> Hukum >>
KPK Bakal Ungkap Pelaku Selain Idrus
Minggu, 26 Agustus 2018 - 15:56 WIB > Print | Komentar
KPK Bakal Ungkap Pelaku Selain Idrus
impinan KPK, Basaria Panjaitan.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Idrus Marham, dipastikan tidak sendirian dalam kasus dugaan ko­rupsi PLTU Mulut Tambang Riau I. Selain Eni Maulani Saragih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan isyarat keberadaan sosok lain yang ikut mengatur proyek senilai Rp 12.6 triliun tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan bahwa KPK berupaya untuk mengetahui motif dari kasus dugaan korupsi tersebut. Penyidikan yang dilakukan saat ini mengarah ke sana. ”Kami sedang kumpulkan bukti-bukti semaksimal mungkin,” paparnya kepada Jawa Pos, Sabtu (25/8).

Dari bukti-bukti itu bisa jadi ditemukan keterlibatan sosok lainnya. Febri menjelaskan keterlibatan sosok lain kemungkinan besar akan segera dibuka. ”Anggota DPR lain atau pihak lainnya nanti dibuka saat persidangan,” terangnya.

Menurutnya, dalam kasus dengan skala semacam ini, tentunya sulit untuk diatur hanya oleh dua orang, Idrus dan Eni Maulani. ”Tentu kami sedang dalami lagi,” paparnya.

Soal kemungkinan aliran dana masuk ke partai, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengakui memang ada dugaan aliran dana kasus PLTU itu digunakan untuk kepentingan partai. ”Ya kan di partai, saat itu pelaksana tugas (Plt),” ujarnya.

Namun begitu, semua itu masih dugaan. KPK belum bisa membuktikannya lebih jauh. ”Bisa saja, tapi kami harus buktikan dulu. Belum sekarang,” papar mantan Sahlisospon Kapolri tersebut.

Di sisi lain, kasus korupsi, gratifikasi, hingga suap bukanlah hal asing bagi partai Golkar. Sejak era Akbar Tandjung, sudah puluhan kader partai berlambang beringin itu yang tersangkut kasus hukum tipikor.

Beberapa di antaranya merupakan petinggi partai, baik di level DPP maupun DPD yang ada di bawahnya. Idrus sendiri merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar sebelum mengundurkan diri.

Pada 2002, publik dibuat heboh dengan penetapan Akbar Tandjung sebagai tersangka kasus  penyelewengan dana nonbudgeter Bulog. Kerugian disebut Rp 40 miliar. Akbar pun divonis tiga tahun penjara, meski akhirnya bebas setelah kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung. Saat itu, posisi Akbar sama seperti Setya Novanto, yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos (JPG), ada beberapa petinggi Partai Golkar yang pernah terjerat kasus korupsi. Mulai Nurdin Halid, Paskah Suzetta, hingga Fayakhun Andriadi (lihat grafis). Untuk petinggi, paling banyak terjerat kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Di luar itu, tidak sedikit kader Partai Golkar baik di DPR, DPRD, maupun kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, hingga yang terakhir, Eni Maulani Saragih yang terjaring OTT KPK terkait kasus PLTU Riau I.

Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail belum mau mengomentari informasi tentang dugaan aliran dana puluhan miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo ke kliennya. Dia mengaku sama sekali tidak tahu informasi soal indikasi tersebut. “Mohon maaf, saya tidak tahu adanya informasi itu,” kata Maqdir kepada JPG.


KOMENTAR
Berita Update
PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU KEPULAUAN RIAU AREA PEKANBARU
Jadwal Pemeliharaan Periode 25 Februari - 2 Maret 2019
Sabtu, 22 Februari 2019 - 21:49 wib

Anda Percaya Prabowo Sudah Gerus Suara Jokowi di Jateng?
Sabtu, 22 Februari 2019 - 20:47 wib

Dukung Jokowi, Desta: Hargai Lah Pilihan Saya
Sabtu, 22 Februari 2019 - 20:15 wib

Lift Kantor Gubernur Macet, Satu ASN Terjebak
Sabtu, 22 Februari 2019 - 17:16 wib

Hotel Tasia Ratu Terbakar
Sabtu, 22 Februari 2019 - 17:06 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Ketua Umum PA 212 Dapat Bantuan Hukum

Kamis, 21 Februari 2019 - 12:46 WIB

Sidang PLTU Riau 1, Eni Minta Belas Kasihan Hakim

Rabu, 20 Februari 2019 - 10:39 WIB

Sekda Papua Resmi Ditetapkan Tersangka

Selasa, 19 Februari 2019 - 10:41 WIB

Ketua PA 212 Bisa Dijemput Paksa

Selasa, 19 Februari 2019 - 09:27 WIB

Setiap Tahun, Potensi Korupsi Izin Hutan Rp22,6 Miliar

Minggu, 17 Februari 2019 - 10:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini