Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Selasa, 28 Agustus 2018 - 15:02 WIB > Print | Komentar
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keriuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. Karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa disentuh oleh regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu hanya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU, Senin (27/8).

Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang.  Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, harus patuh pada aturan lain yang mengikat.

Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.

Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya.

Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
 

KOMENTAR
Berita Update

Kecepatan Produksi Surat Suara Lebihi Target
Senin, 17 Februari 2019 - 13:21 wib

Bangun Sinergi Kawal Pemilu 2019
Senin, 17 Februari 2019 - 13:19 wib
Markkanen Cetak Quattrick, PSM Gulung Perseru 9-0

Markkanen Cetak Quattrick, PSM Gulung Perseru 9-0
Senin, 17 Februari 2019 - 11:19 wib

Lion Air Tergelincir di Runway Bandara Pontianak
Senin, 17 Februari 2019 - 11:14 wib
Borobudur Masuk 4 KSPN Prioritas

Borobudur Masuk 4 KSPN Prioritas
Senin, 17 Februari 2019 - 11:12 wib

Plt Ketua PSSI Jadi Tersangka
Senin, 17 Februari 2019 - 10:36 wib
Empat Perbakin Kabupaten Diminta Segera Bekerja

Empat Perbakin Kabupaten Diminta Segera Bekerja
Senin, 17 Februari 2019 - 10:34 wib
Tim USA Empaskan Tim Dunia 161-144
Pesta Dunk dan Three Point
Senin, 17 Februari 2019 - 10:31 wib

Pembagian Kuota Haji Tidak Berubah
Senin, 17 Februari 2019 - 10:28 wib

Atmosfer yang Kurang Kondusif
Senin, 17 Februari 2019 - 10:27 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kecepatan Produksi Surat Suara Lebihi Target

Minggu, 17 Februari 2019 - 13:21 WIB

Bangun Sinergi Kawal Pemilu 2019

Minggu, 17 Februari 2019 - 13:19 WIB

Jokowi Fokus Substansi, Prabowo Tampil Orisinal

Minggu, 17 Februari 2019 - 10:05 WIB

Jangan Politisasi Tempat Ibadah, Jaga Situasi Kondusif Jelang Pemilu 2019!
TPS Belum Sepenuhnya Ramah Penyandang Disabilitas

Sabtu, 16 Februari 2019 - 13:29 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini