Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Selasa, 28 Agustus 2018 - 15:02 WIB > Dibaca 3532 kali Print | Komentar
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, bahwa deklarasi #2019gantipresiden merupakan aspirasi politik. Tujuannya mempengaruhi pilihan warga negara dalam kontestasi pilpres 2019. ”Aspirasi semacam itu biasa saja dan haknya dijamin Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Namun, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang bisa ditunda pemenuhannya atau derogable rights. Maka, tindakan aparat keamanan yang melarang acara tersebut dapat dibenarkan. ”Jika betul terdapat alasan obyektif, seperti instabilitas keamanan dan pelanggaran hukum,” paparnya.

Polisi, lanjutnya, memang memiliki kewenangan dalam membubarkan suatu kegiatan. Tapi, alasan pembatalan itu harus disampaikan kepada setiap warga negara dan kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan.

Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait masalah pemulangan Neno Warisman. ”Belum, besok saja ya. Yang lain boleh,” ujarnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, aksi #2019GantiPresiden merupakan gerakan inkonstitusional. Menurut dia, presiden merupakan lambang negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat untuk memimpin selama lima tahun. “Terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inskonstitusional,” terang dia saat ditemui di Posko Cemara Jalan Cemara 19, Menteng kemarin.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin ikut me­ngomentari gesekan antara kubu #2019gantipresiden dengan kubu yang menentangnya. Menurut dia gesekan tersebut memiliki dimensi intoleransi. Bagi dia pada alam demokrasi saat ini kedua kubu tersebut memiliki hak yang sama. “Yang penting jangan saling menghina. Ekspresi penyampaian pendapat harus terkendali,” kata dia.

Menurut Din, adanya aksi pengadangan kepada kelompok tertentu untuk menyampaikan pendapat merupakan suatu yang tidak baik. Apalagi jika yang melakukan pengadangan adalah penegak hukum. Upaya tersebut bukan sebuah upaya penegakan hukum.

Jika ditarik pada politik praktis, upaya penghalangan justru menjadi sebuah kampanye negatif. Dia menegaskan dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya kedua kubu baik itu yang ingin ganti presiden maupun sebaliknya, tetap bisa menjaga etika politik.


KOMENTAR
Berita Update
Traffic Website  SSCN Padat di  Siang Hari

Traffic Website SSCN Padat di Siang Hari
Rabu, 25 September 2018 - 18:39 wib
Angkat Potensi Kerang Rohil

Angkat Potensi Kerang Rohil
Rabu, 25 September 2018 - 17:38 wib
PMI Ajak Generasi Muda Hindari Perilaku Menyimpang

PMI Ajak Generasi Muda Hindari Perilaku Menyimpang
Rabu, 25 September 2018 - 17:30 wib

BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan
Rabu, 25 September 2018 - 17:00 wib
Beli BBM Pakai  Uang Elektronik

Beli BBM Pakai Uang Elektronik
Rabu, 25 September 2018 - 16:56 wib

Jalan Rusak, Siswa Terpaksa Memperbaiki
Rabu, 25 September 2018 - 16:36 wib

Rangkai Bunga Artificial Jadi Bouquet Cantik
Rabu, 25 September 2018 - 16:32 wib
Rencana Rasionalisasi RAPBD Perubahan 2018
Tak Ganggu Target Pembangunan
Rabu, 25 September 2018 - 16:30 wib

Ratusan Honorer Gelar Aksi Demo
Rabu, 25 September 2018 - 16:00 wib

SMAN 7 Pekanbaru Dukung Gerakan Literasi
Rabu, 25 September 2018 - 15:54 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Andalkan Yusril, OSO Melawan Putusan

Selasa, 25 September 2018 - 11:47 WIB

Debat Capres Boleh Dilakukan Lembaga di Luar KPU

Selasa, 25 September 2018 - 11:34 WIB

Berharap Tak Saling Serang Isu SARA

Selasa, 25 September 2018 - 11:03 WIB

KIK Pertanyakan Dana Kampanye Pesaing

Selasa, 25 September 2018 - 10:05 WIB

Ini Alasan Sebagian Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandiaga

Senin, 24 September 2018 - 21:31 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini