Terkait Korupsi Pipa Transmisi
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
Selasa, 04 September 2018 - 13:30 WIB > Print | Komentar
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
BERGEGAS: Wakil Bupati Bengkalis Muhammad ST MP bergegas memasuki kendaraan dan menghindar dari wartawan usai diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pipa transmisi Tembilahan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau di Pekanbaru, Senin (3/9/2018).
Selain itu, dalam proses penyidikan, penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu.


Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.


Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.


Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.


Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.


Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.


Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Tragisnya lagi, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.


Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.(dal)
KOMENTAR
Berita Update
Hari Ini, Tes Penerimaan PPPK Tahap I

Hari Ini, Tes Penerimaan PPPK Tahap I
Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:03 wib

Sebut Riau Masa Depan Indonesia
Sabtu, 23 Februari 2019 - 09:24 wib

Guru Besar IPB: Jangan Politisasi Status Siaga Karhutla
Sabtu, 23 Februari 2019 - 09:14 wib

Yakin Bisa Bungkam Vietnam
Sabtu, 23 Februari 2019 - 09:07 wib

Karhutla Menjalar ke Dekat Permukiman
Sabtu, 23 Februari 2019 - 09:03 wib

Tetapkan Passing Grade Kelulusan Tes
Sabtu, 23 Februari 2019 - 08:19 wib
PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU KEPULAUAN RIAU AREA PEKANBARU
Jadwal Pemeliharaan Periode 25 Februari - 2 Maret 2019
Sabtu, 22 Februari 2019 - 21:49 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Sandi Pilih Santun dan Tak Menyerang

Jumat, 22 Februari 2019 - 10:18 WIB

Pemilihan Ketua KPU Riau di Jakarta

Jumat, 22 Februari 2019 - 10:15 WIB

PDIP Anggap Wajar Elektabilitas Menurun di Pemilih Muslim
Layanan Masih Dikeluhkan, Disdukcapil Legalkan Percaloan
Gubri Berharap Jokowi 2 Periode, Nih Respons Elite PKS

Kamis, 21 Februari 2019 - 14:20 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us