Terkait Korupsi Pipa Transmisi
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
Selasa, 04 September 2018 - 13:30 WIB > Dibaca 5071 kali Print | Komentar
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
BERGEGAS: Wakil Bupati Bengkalis Muhammad ST MP bergegas memasuki kendaraan dan menghindar dari wartawan usai diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pipa transmisi Tembilahan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau di Pekanbaru, Senin (3/9/2018).
Selain itu, dalam proses penyidikan, penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu.


Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.


Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.


Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.


Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.


Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.


Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Tragisnya lagi, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.


Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.(dal)
KOMENTAR
Berita Update

Setubuhi Anak Tiri, Warga Tembilahan Dikerangkeng
Rabu, 21 November 2018 - 17:00 wib
Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2

Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2
Rabu, 21 November 2018 - 15:54 wib
Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot

Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot
Rabu, 21 November 2018 - 15:50 wib
PHK 14 Pekerja dan Upah Di Bawah UMK
Dewan Rekomendasikan Cabut Izin PT MAS
Rabu, 21 November 2018 - 15:45 wib

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK
Rabu, 21 November 2018 - 14:45 wib
141 Kades Tersangka Korupsi

141 Kades Tersangka Korupsi
Rabu, 21 November 2018 - 14:42 wib
Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan

Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan
Rabu, 21 November 2018 - 14:30 wib

Mempura Bakal Disiapkan Rumah Tahfiz
Rabu, 21 November 2018 - 14:15 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2
Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot

Rabu, 21 November 2018 - 15:50 WIB

2019, Satu Suara Dihargai Rp1.000

Rabu, 21 November 2018 - 13:07 WIB

Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 19:30 WIB

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us