Depan >> Berita >> Hukum >>
Kurikulum Baru Ubah Beban Mengajar
Jumat, 07 Desember 2012 - 09:26 WIB > Dibaca 1426 kali Print | Komentar
Berita Terkait



Laporan MAHYUDI, Jakarta mahyudi@riaupos.com

Perubahan kurikulum 2013 memiliki banyak konsekwensi, salah satunya terhadap beban mengajar guru. Dalam kurikulum baru, guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga di luar kelas.

‘’Konsekuensi perubahan kurikulum ini bagaimana menghitung jam beban mengajar guru. Itu bagian yang harus kita nilai,’’ ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, di kantornya, Kamis (6/12).

Pada kurikulum baru, pendekatan belajar mengajar akan menggunakan metode tematik integratif. Sehingga proses belajar mengajarnya akan lebih ditekankan kepada observasi, pengamatan, analisis, serta presentasi.

‘’Tugas-tugas guru di luar kelas menjadi lebih banyak, karena mereka harus mengevaluasi portofolio sang anak,’’ kata Nuh.

Atas dasar itu, pemerintah akan melakukan evaluasi syarat beban kerja guru. Dalam PP Nomor 72/2008, Pasal 52 ayat (2), disebutkan, beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka, dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam sepekan.

Dengan begitu, segala tugas guru di luar kelas, seperti evaluasi proses, akan dikonversi ke dalam jam mengajar. Sehingga beban mengajar guru di dalam dan di luar kelas sama-sama dihitung.

‘’Berapa jam mereka melakukan proses penilaian itu juga harus diperhatikan dan dihitung. Sehingga, yang sekarang 24 jam tatap muka di kelas bisa jadi berkurang, karena mereka memerlukan persiapan dan evaluasi di rumah lebih banyak lagi,” jelas Mohammad Nuh menambahkan.

Rencana pemerintah menyusun kurikulum baru 2013 menuai banyak tentangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menganggap, penolakan-penolakan tersebut merupakan hal biasa.

Bahkan dia menyebut, ada juga professor yang setuju dengan konsep kurikulum baru tersebut.

‘’Pak Muchlis, juga professor Matematika ITB, juga setuju, ada juga profesornya yang setuju, walaupun ada professor yang tidak setuju. Tidak usah terlalu terkecoh lah, ini professor yang tidak setuju, jelek-jelek saya professor juga setuju. Tidak apa-apa kalau ada yang punya pandangan beda, agar sempurna hidup itu,’’ kata Nuh

Nuh pada Kamis pekan depan juga berencana akan bertemu dengan Panja DPR RI untuk akan menyampaikan masalah perubahan kurikulum baru. Karena menurut dia, ada anggota Panja DPR RI yang tidak setuju dengan kurikulum baru yang tengah disiapkan.

Nuh menegaskan, dia tetap akan memberikan penjelasan walaupun sebenarnya masalah kurikulum merupakan kewenangan pemerintah.

‘’Kemarin di DPR, meskipun ada Panja yang bilang tidak setuju, ndak apa-apa. Tapi perlu diingat, kurikulum wilayah pemerintah,’’ tuturnya.(izl)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
GELAR PENYAMPAIAN ASPIRASI
PP Muhammadiyah Tak Ingin KPK Dilemahkan dengan Rencana Revisi UU
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:32 wib
PILGUB DKI 2017
Tak Pakai Peci di Surat Suara Baru, Ahok Kemukakan Alasan Ini
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:27 wib
DIDUGA DICURI OLEH OKNUM PEGAWAI
MK Diminta Lakukan Investigasi Terkait Hilangnya Berkas Pilkada
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:23 wib
TERUS DALAMI BUKTI
KPK Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:16 wib
PILGUB DKI 2017
Ahok Bantah Tudingan Anies Terkait Program OK OTrip
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:12 wib
DIPERINTAHKAN OLEH SEORANG KASUBAG
Inilah Kronologis Pencurian Berkas Perkara Pilkada oleh Sekuriti MK
Jumat, 24 Maret 2017 - 20:03 wib
JIKA SETYA NOVANTO TERSANGKA
Dampak Kasus E-KTP, Golkar Harus Segera Adakan Munaslub
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:52 wib
DISEBUT-SEBUT DIAMANKAN OLEH BNN
Adik Mendiang Olga Syahputra Bantah Tertangkap karena Kasus Narkoba
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:47 wib
PILGUB DKI 2017
Guru Honorer Dapat Undangan dari Timses Ahok-Djarot, Ini Isinya
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:43 wib
LIBATKAN EMPAT PETUGAS
Kasus Pencurian Berkas MK Ternyata Tak Hanya Menimpa Pilkada Dogiyai
Jumat, 24 Maret 2017 - 19:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
PP Muhammadiyah Tak Ingin KPK Dilemahkan dengan Rencana Revisi UU
MK Diminta Lakukan Investigasi Terkait Hilangnya Berkas Pilkada
KPK Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP

Jumat, 24 Maret 2017 - 20:16 WIB

Inilah Kronologis Pencurian Berkas Perkara Pilkada oleh Sekuriti MK
Dampak Kasus E-KTP, Golkar Harus Segera Adakan Munaslub
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us