18 April 2014 - 07.13 wib

Tunjangan Guru Transfer Rekening

29 Desember 2012 - 09.40 WIB > Dibaca 1147 kali Print | Komentar
 
JAKARTA (RP) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) geregetan juga melihat pencairan aneka macam tunjangan guru yang tersendat di pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemko).

Maka mulai tahun depan, mereka menarik tunjangan itu dan disalurkan langsung ke rekening guru di seluruh Indonesia.

Skema baru itu diharapkan bisa menjadi solusi tersendatnya pengucuran tunjangan guru selama ini. Evaluasi dari Kemendikbud menyebutkan, tunjangan guru yang tersendat di antaranya tunjangan profesi pendidik (TPP), tunjangan fungsional, dan tunjangan guru di daerah khusus.

Sayangnya, ketentuan sentralisasi penyaluran tunjangan ini belum berlaku menyeluruh. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, sentralisasi tunjangan ini khusus untuk tunjangan guru dari anggaran Kemendikbud. Bukan dari anggaran pendidikan transfer daerah.

‘’Jika tahun sekarang dan sebelum-sebelumnya, anggaran tunjangan ini masuk jenis dana dekon (dekosentrasi, red),’’ katanya saat paparan akhir tahun di Jakarta, Jumat (28/12).

Akibatnya, anggaran tunjangan ini harus dicairkan dari Kemendikbud ke Pemkab atau Pemko, baru ke rekening guru.

Khusus mulai tahun depan, tunjangan yang masuk dalam anggaran itu tidak di-dekon-kan lagi. Sebaliknya dana itu langsung ditransfer oleh Kemendikbud ke rekening guru. Sampai saat ini, bank penerima pencairan tunjangan ini masih belum ditetapkan.

Menteri asal Surabaya itu mengatakan, tunjangan guru yang sejatinya masuk dalam dana dekon tahun depan berkisar Rp6 triliun - Rp7 triliun.

Hampir seluruh tunjangan ini dinikmati oleh guru swasta atau non-PNS daerah (PNSD).

Dengan demikian untuk seluruh jenis tunjangan guru PNS, tetap akan ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemkab atau Pemko karena termasuk dana transfer daerah.

Nominal dana transfer daerah untuk membayar gaji guru ini mencapai Rp43 triliun. ‘’Jadi nanti yang berubah sistemnya adalah untuk guru non-PNSD,’’ tegas mantan rektor ITS itu.

Menurut Nuh, sentralisasi pencairan tunjangan guru ini tidak bisa dilakukan untuk guru PNSD dan non-PNSD.

Dia mengatakan jika tunjangan guru yang masuk dalam dana transfer daerah tetap dijalankan dengan sistem desentralisasi. Aturan ini merujuk pada otonomi daerah dan dana perimbangan daerah.

Mantan Menkominfo itu berjanji akan mengadu dua sistem pencairan tunjangan untuk guru ini. Yaitu antara tunjangan guru yang disalurkan langsung oleh Kemendikbud, dengan yang dicairkan lewat Pemkab atau Pemko dulu.

Jika nanti sistem sentralisasi pencairan tunjangan ini lebih cepat ketimbang melalui Pemkab atau Pemko, Kemendikbud bisa menegur Pemda setempat.

‘’Selama ini tidak bisa karena tidak ada rujukan lainnya. Nah, tahun depan kan ada dua sistem yang bisa dipantau bersama-sama,’’ katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Naim mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan infrastruktur untuk melancarkan sistem baru pencairan tunjangan guru itu.

Di antaranya adalah meng-update data guru calon penerima tunjangan guru dari anggaran Kemendikbud.

Ainun mengatakan, dengan diberlakukannya sistem ini, bukan berarti Kemendikbud menghapus seluruh dana dekon. ‘’Dana dekon tetap ada, tetapi khusus untuk yang bukan tunjangan guru,’’ katanya.

Namun Ainun mengatakan sebagaian besar dana dekon Kemendikbud tersedot untuk membayar tunjangan guru.

Di antara dana tunjangan guru dari pos dekon Kemendikbud adalah TPP guru swasta sebesar Rp1,5 juta per bulan per orang. Jumlah guru swasta yang mendapatkan TPP mencapai 1,3 juta orang.

Selain itu juga ada tunjangan fungsional guru swasta Rp300 ribu per bulan per orang. Berikutnya juga ada tunjangan guru PNS di daerah khusus sebesar satu kali gaji pokok.

Kebijakan baru ini ternyata kurang mendapatkan respon positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB) PGRI Sulistyo mengatakan, di satu sisi sistem baru ini bisa mengatasi macetnya pencairan tunjangan guru. Tetapi di sisi lain, akan terjadi konflik sosial antara guru negeri dengan swasta.

‘’Guru negeri (yang diperkirakan tunjangannya masih macet, red) akan merasa seperti tidak tinggal di Republik Indonesia. Mereka bisa iri melihat tunjangan guru swasta yang lancar,’’ urainya.

Untuk itu dia berharap jika ingin membenahi sistem pencairan tunjangan guru, Kemendikbud harus bersikap total.

Jika tunjangan guru yang masuk dalam anggaran transfer daerah tidak bisa disentralisasi, bisa dicarikan solusinya.

Sulistyo mengatakan, Kemendikbud sejatinya bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memecahkan persoalan ini.

Jika tidak, ia mengatakan tahun depan dunia pendidikan masih diwarnai persoalan. Khususnya terkait keterlambatan atau bahkan macetnya pencairan aneka tunjangan guru.(wan/fia)

KOMENTAR
Berbagi
Berita Terkait
 
Nasional Lainnya
Video Terkait

Ribuan Guru Gelar Shalat Istisqa dan Ritual Mandikan Hewan

Guru Tidak Diperkenankan Libur

Serah Terima Aset, Kepengurusan Lama Sisakan 20 M

Follow Us

Mabes TNI: Panglima Tidak Minta Maaf

Terpaksa Berikan Rp1 M karena Akil Marah

Wawan Merasa Dijebak Cabup Lebak

Sejumlah Pejabat Turun Lapangan

Jurnalis Ikut Jadi Korban Kebrutalan Polisi

Bupati Jenguk Korban Kerusuhan

Berebut Nasi, Warga Tertembak

Jaksa Gadungan Peras Kadishub

Harga Bawang Merah Naik di Duri

Amien Rais: Poros Tengah Sudah Usang dan Jadi Sejarah Masa Lalu