Depan >> Berita >> Hukum >>
Pembayaran TPP Sebaiknya Langsung ke Rekening Guru
Kamis, 03 Januari 2013 - 09:44 WIB > Dibaca 143 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Mengendapnya penyaluran dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tahun 2012 di kas daerah kabupaten/kota dinilai tak terlepas dari kesalahan sistem penyaluran.

Karena itu, sebaiknya penyaluran tunjangan guru itu dikembalikan seperti model semula.

‘’Kembalikan lagi ke mekanisme awal, langsung dikirim ke rekening guru, bukan lewat Kasda (Kas Daerah),’’ kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu (2/1).

Untuk diketahui, dana TPP guru 2012 berjumlah Rp40 triliun. Namun hanya Rp30 triliun yang sudah direalisasikan penyalurannya ke para guru.

Sisanya, Rp10 triliun masih mengendap di rekening daerah. Banyak pihak khawatir dana yang mengendap tersebut bunganya diselewengkan oleh birokrat di daerah.

Nah menurut Febri, jika bunga dari dana TPP yang mengendap ternyata diselewengkan untuk kepentingan birokrat di daerah, maka itu tergolong tindak pidana.

‘’Itu pidana, sebaiknya diaudit oleh BPK/BPKP, kalau ada kecenderungan digelembungkan, itu diusut oleh penegak hukum,’’ tegasnya.

Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga berpendapat serupa. Justru menurutnya, sebaiknya pola penyaluran tak hanya langsung ke rekening guru tapi juga diperketat.

FSGI sendiri pernah mengusulkan agar tunjangan guru dibayarkan setiap bulan. ‘’Januari dibayar Februari, yang Februari dibayar Maret dan seterusnya,’’ kata Retno.

Dengan dibayarkan setiap bulan, lanjut dia, maka guru-guru penerima akan mengetahui jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan.

‘’Selama ini kan tidak jelas berapa bulan kita dapat, turunnya gak jelas bulan apa, ditambah jumlah yang kita dapat gak jelas. Makanya kita usulkan per bulan,’’ tegasnya.

Ditambahkan, pada kurun 2007-2009 para guru-guru lancar menerima dana tunjangan. Sebab saat itu belum diberlakukan transfer daerah. Begitu memasuki tahun 2010 dan diberlakukan sistem transfer daerah, penyaluran TPP guru mulai macet.

‘’Sejak 2010 dikirim dulu ke kas daerah, kemudian baru ke guru, itu tersendat-sendat. Jadi kita usulkan langsung saja ke rekening guru, birokrasinya gak ribet,’’ paparnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta supaya PPATK dan KPK melakukan penyelidikan.

Hal menanggapi kekhawatiran serupa yang disampaikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, yang berharap kasus pengendapan anggaran TPP tidak sampai berujung pada kasus korupsi atau sejenisnya.

Apalagi mantan pimpinan KPK itu menilai keberadaan Inspektorat Pemkab dan Pemko yang memiliki posisi strategis untuk mengawal dan mengawasi pencairan TPP, ternyata perannya melempem. Inilah yang menjadi alasan agar Itjen Kemdikbud harus menggandeng PPATK dan KPK.

‘’Seknas FITRA meminta kepada Inspektorat Kemdikbud agar bekerja sama dengan PPATK, dan KPK untuk melakukan penyelidikan atas uang TPP ini,’’ kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dikonfirmasi JPNN, Rabu (2/1).

Ditegaskan Uchok bahwa dalam pencairan dana tunjangan guru di daerah, sudah banyak guru yang dirugikan karena selain macet, FITRA juga mendapat laporan adanya pemotongan.

‘’Sudah banyak para guru yang dirugikan. Apalagi uang ini dipotong untuk ‘ongkos politik di Jakarta’ ini maksudnya apa? PPATK dan KPK harus menyelidikinya,’’ desak Uchok.(fat/jpnn/ila)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MIDNITE SALE 24-27 MARET 2017
Global Bangunan Diskon Hingga 70 Persen dan Hadiah Langsung
Kamis, 23 Maret 2017 - 17:00 wib
EMPAT ORANG TELAH DIPECAT
MK Kecolongan, Berkas Perkara Pilkada Dogiyai Dinyatakan Hilang
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:57 wib
SEBUT ADA PIHAK YANG MEMPROVOKASI
Isu Penculikan dan Penjualan Organ Tubuh Anak, Kapolri: Itu Tidak Benar
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:56 wib
WACANA PANSUS RUU PEMILU DPR
Pengamat Sebut Independensi KPU Diintimidasi oleh Rencana Perwakilan Parpol
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:51 wib
BUTUH BANYAK JENDERAL BARU
Kapolri Promosikan 52 Kombes Jadi Brigjen
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:47 wib
TERKAIT MOGOKNYA MOBIL PRESIDEN
Fadli Zon: Ya Ganti Saja sama Esemka
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:36 wib
SEBELUM 12 APRIL
Anggota KPU dan Bawaslu Harus Segera Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:33 wib
SIAPKAN TIGA OPSI
PPP Tentukan Pilihan Akhir Pekan Ini
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:30 wib
TAKTIK TIKI-TAKA TAK BERJALAN SEMPURNA
Timas U-22 Berlatih Transisi usai Kalah dari Myanmar
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:24 wib
TERKAIT ANGGARAN PROYEK E-KTP
Bantah Pertemuan dengan Andi, Teguh: Saat Itu Saya Sedang Sakit
Kamis, 23 Maret 2017 - 16:19 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
MK Kecolongan, Berkas Perkara Pilkada Dogiyai Dinyatakan Hilang
Isu Penculikan dan Penjualan Organ Tubuh Anak, Kapolri: Itu Tidak Benar
Bantah Pertemuan dengan Andi, Teguh: Saat Itu Saya Sedang Sakit
Kasus Korupsi E-KTP, Teguh Juwarno Bantah Terima Jatah Uang
Polisi Sebut Status Sandiaga Bisa Naik Jadi Tersangka
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us