Depan >> Berita >> Hukum >>
Pembayaran TPP Sebaiknya Langsung ke Rekening Guru
03 Januari 2013 - 09:44 WIB > Dibaca 122 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Mengendapnya penyaluran dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tahun 2012 di kas daerah kabupaten/kota dinilai tak terlepas dari kesalahan sistem penyaluran.

Karena itu, sebaiknya penyaluran tunjangan guru itu dikembalikan seperti model semula.

‘’Kembalikan lagi ke mekanisme awal, langsung dikirim ke rekening guru, bukan lewat Kasda (Kas Daerah),’’ kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu (2/1).

Untuk diketahui, dana TPP guru 2012 berjumlah Rp40 triliun. Namun hanya Rp30 triliun yang sudah direalisasikan penyalurannya ke para guru.

Sisanya, Rp10 triliun masih mengendap di rekening daerah. Banyak pihak khawatir dana yang mengendap tersebut bunganya diselewengkan oleh birokrat di daerah.

Nah menurut Febri, jika bunga dari dana TPP yang mengendap ternyata diselewengkan untuk kepentingan birokrat di daerah, maka itu tergolong tindak pidana.

‘’Itu pidana, sebaiknya diaudit oleh BPK/BPKP, kalau ada kecenderungan digelembungkan, itu diusut oleh penegak hukum,’’ tegasnya.

Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga berpendapat serupa. Justru menurutnya, sebaiknya pola penyaluran tak hanya langsung ke rekening guru tapi juga diperketat.

FSGI sendiri pernah mengusulkan agar tunjangan guru dibayarkan setiap bulan. ‘’Januari dibayar Februari, yang Februari dibayar Maret dan seterusnya,’’ kata Retno.

Dengan dibayarkan setiap bulan, lanjut dia, maka guru-guru penerima akan mengetahui jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan.

‘’Selama ini kan tidak jelas berapa bulan kita dapat, turunnya gak jelas bulan apa, ditambah jumlah yang kita dapat gak jelas. Makanya kita usulkan per bulan,’’ tegasnya.

Ditambahkan, pada kurun 2007-2009 para guru-guru lancar menerima dana tunjangan. Sebab saat itu belum diberlakukan transfer daerah. Begitu memasuki tahun 2010 dan diberlakukan sistem transfer daerah, penyaluran TPP guru mulai macet.

‘’Sejak 2010 dikirim dulu ke kas daerah, kemudian baru ke guru, itu tersendat-sendat. Jadi kita usulkan langsung saja ke rekening guru, birokrasinya gak ribet,’’ paparnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta supaya PPATK dan KPK melakukan penyelidikan.

Hal menanggapi kekhawatiran serupa yang disampaikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, yang berharap kasus pengendapan anggaran TPP tidak sampai berujung pada kasus korupsi atau sejenisnya.

Apalagi mantan pimpinan KPK itu menilai keberadaan Inspektorat Pemkab dan Pemko yang memiliki posisi strategis untuk mengawal dan mengawasi pencairan TPP, ternyata perannya melempem. Inilah yang menjadi alasan agar Itjen Kemdikbud harus menggandeng PPATK dan KPK.

‘’Seknas FITRA meminta kepada Inspektorat Kemdikbud agar bekerja sama dengan PPATK, dan KPK untuk melakukan penyelidikan atas uang TPP ini,’’ kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dikonfirmasi JPNN, Rabu (2/1).

Ditegaskan Uchok bahwa dalam pencairan dana tunjangan guru di daerah, sudah banyak guru yang dirugikan karena selain macet, FITRA juga mendapat laporan adanya pemotongan.

‘’Sudah banyak para guru yang dirugikan. Apalagi uang ini dipotong untuk ‘ongkos politik di Jakarta’ ini maksudnya apa? PPATK dan KPK harus menyelidikinya,’’ desak Uchok.(fat/jpnn/ila)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Petani Sawit Khawatirkan Karhutla
Petani Sawit Khawatirkan Karhutla
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:26 wib
Apkasindo Ajak Petani Bergabung
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:24 wib
ADD Tanjung Medang Belum Cair
ADD Tanjung Medang Belum Cair
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:22 wib
Polres Inhu Kejar dan Tangkap Pencuri ke Kuansing
Polres Inhu Kejar dan Tangkap Pencuri ke Kuansing
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:21 wib
Penampungan Minyak CPO Ilegal Jadi Sorotan Polres
Penampungan Minyak CPO Ilegal Jadi Sorotan Polres
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:19 wib
61 Warga Bangladesh Segera Dipulangkan
61 Warga Bangladesh Segera Dipulangkan
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:17 wib
Semua Pihak Harus Bersama Bangun Kota
Semua Pihak Harus Bersama Bangun Kota
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:16 wib
Gaji  Kades dan Perangkat Desa  Naik
Gaji Kades dan Perangkat Desa Naik
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:14 wib
Polsek Rambah  Buru Pelaku Penganiayaan
Polsek Rambah Buru Pelaku Penganiayaan
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 13:12 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kapolri Curigai Keterlibatan WN Asing dalam Kasus Jemaah Haji di Filipina

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:58 WIB

Selain Gubernur Sultra, Para Pejabat Ini Juga Dilarang ke Luar Negeri

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:45 WIB

Tak Hanya Kasus Suap, Rohadi Juga Terjerat Perkara Gratifikasi

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:17 WIB

Apakah Rekaman Pengakuan Fredi Bisa Jadi Acuan? Ini Kata Pak Tito

Jumat, 26 Agustus 2016 - 18:15 WIB

KPK: Aguan Tetap Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Jumat, 26 Agustus 2016 - 17:55 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
Follow Us