Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Pembayaran TPP Sebaiknya Langsung ke Rekening Guru
Kamis, 03 Januari 2013 - 09:44 WIB > Dibaca 185 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Mengendapnya penyaluran dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tahun 2012 di kas daerah kabupaten/kota dinilai tak terlepas dari kesalahan sistem penyaluran.

Karena itu, sebaiknya penyaluran tunjangan guru itu dikembalikan seperti model semula.

‘’Kembalikan lagi ke mekanisme awal, langsung dikirim ke rekening guru, bukan lewat Kasda (Kas Daerah),’’ kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu (2/1).

Untuk diketahui, dana TPP guru 2012 berjumlah Rp40 triliun. Namun hanya Rp30 triliun yang sudah direalisasikan penyalurannya ke para guru.

Sisanya, Rp10 triliun masih mengendap di rekening daerah. Banyak pihak khawatir dana yang mengendap tersebut bunganya diselewengkan oleh birokrat di daerah.

Nah menurut Febri, jika bunga dari dana TPP yang mengendap ternyata diselewengkan untuk kepentingan birokrat di daerah, maka itu tergolong tindak pidana.

‘’Itu pidana, sebaiknya diaudit oleh BPK/BPKP, kalau ada kecenderungan digelembungkan, itu diusut oleh penegak hukum,’’ tegasnya.

Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga berpendapat serupa. Justru menurutnya, sebaiknya pola penyaluran tak hanya langsung ke rekening guru tapi juga diperketat.

FSGI sendiri pernah mengusulkan agar tunjangan guru dibayarkan setiap bulan. ‘’Januari dibayar Februari, yang Februari dibayar Maret dan seterusnya,’’ kata Retno.

Dengan dibayarkan setiap bulan, lanjut dia, maka guru-guru penerima akan mengetahui jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan.

‘’Selama ini kan tidak jelas berapa bulan kita dapat, turunnya gak jelas bulan apa, ditambah jumlah yang kita dapat gak jelas. Makanya kita usulkan per bulan,’’ tegasnya.

Ditambahkan, pada kurun 2007-2009 para guru-guru lancar menerima dana tunjangan. Sebab saat itu belum diberlakukan transfer daerah. Begitu memasuki tahun 2010 dan diberlakukan sistem transfer daerah, penyaluran TPP guru mulai macet.

‘’Sejak 2010 dikirim dulu ke kas daerah, kemudian baru ke guru, itu tersendat-sendat. Jadi kita usulkan langsung saja ke rekening guru, birokrasinya gak ribet,’’ paparnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta supaya PPATK dan KPK melakukan penyelidikan.

Hal menanggapi kekhawatiran serupa yang disampaikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, yang berharap kasus pengendapan anggaran TPP tidak sampai berujung pada kasus korupsi atau sejenisnya.

Apalagi mantan pimpinan KPK itu menilai keberadaan Inspektorat Pemkab dan Pemko yang memiliki posisi strategis untuk mengawal dan mengawasi pencairan TPP, ternyata perannya melempem. Inilah yang menjadi alasan agar Itjen Kemdikbud harus menggandeng PPATK dan KPK.

‘’Seknas FITRA meminta kepada Inspektorat Kemdikbud agar bekerja sama dengan PPATK, dan KPK untuk melakukan penyelidikan atas uang TPP ini,’’ kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dikonfirmasi JPNN, Rabu (2/1).

Ditegaskan Uchok bahwa dalam pencairan dana tunjangan guru di daerah, sudah banyak guru yang dirugikan karena selain macet, FITRA juga mendapat laporan adanya pemotongan.

‘’Sudah banyak para guru yang dirugikan. Apalagi uang ini dipotong untuk ‘ongkos politik di Jakarta’ ini maksudnya apa? PPATK dan KPK harus menyelidikinya,’’ desak Uchok.(fat/jpnn/ila)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Diperiksa soal Ujaran Kebencian, Ustaz Zulkifli Bingung
Jumat, 19 Januari 2018 - 11:33 wib

Trump Sangkal Kedutaan AS Pindah ke Yerusalem
Jumat, 19 Januari 2018 - 11:31 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
Zulaikhah Ajak Dukung Program Pemerintah
Jumat, 19 Januari 2018 - 11:23 wib

50 Persen Kekuatan Mafia Narkoba Berada di Lapas
Jumat, 19 Januari 2018 - 11:20 wib
TEKNOLOGI
Samsung Luncurkan Galaxy A8 dan A8+
Jumat, 19 Januari 2018 - 11:01 wib

Jembatan Danau Bingkuang Segera Ditutup
Jumat, 19 Januari 2018 - 10:46 wib
Pemprov-Bawaslu Riau Gelar Pertemuan Tertutup
ASN Tak Boleh Like Status Politik
Jumat, 19 Januari 2018 - 10:42 wib
POLITIK
Ingatkan Bapaslon Segera Lengkapi Kekurangan Syarat
Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
Bupati Lantik Kades Rantau Panjang
Jumat, 19 Januari 2018 - 10:39 wib

Agung Laksono Tolak Ringankan Fredrich
Jumat, 19 Januari 2018 - 10:36 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Zulkifli Harun Dituntut 18 Bulan Penjara

Jumat, 19 Januari 2018 - 10:53 WIB

Lagi, Pengedar Narkoba Jenis Ganja  Diamankan

Jumat, 19 Januari 2018 - 09:45 WIB

Polresta Selidiki  Kasus Penganiayaan  Ibu Tiri

Jumat, 19 Januari 2018 - 09:30 WIB

Jual Sabu, Dua Warga Pinggir Ditangkap

Jumat, 19 Januari 2018 - 06:02 WIB

Keras! Gerindra Bandingkan Kasus Ustaz Zulkifli dengan Viktor Laiskodat
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us