Depan >> Berita >> Hukum >>
Pembayaran TPP Sebaiknya Langsung ke Rekening Guru
03 Januari 2013 - 09:44 WIB > Dibaca 140 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Mengendapnya penyaluran dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tahun 2012 di kas daerah kabupaten/kota dinilai tak terlepas dari kesalahan sistem penyaluran.

Karena itu, sebaiknya penyaluran tunjangan guru itu dikembalikan seperti model semula.

‘’Kembalikan lagi ke mekanisme awal, langsung dikirim ke rekening guru, bukan lewat Kasda (Kas Daerah),’’ kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu (2/1).

Untuk diketahui, dana TPP guru 2012 berjumlah Rp40 triliun. Namun hanya Rp30 triliun yang sudah direalisasikan penyalurannya ke para guru.

Sisanya, Rp10 triliun masih mengendap di rekening daerah. Banyak pihak khawatir dana yang mengendap tersebut bunganya diselewengkan oleh birokrat di daerah.

Nah menurut Febri, jika bunga dari dana TPP yang mengendap ternyata diselewengkan untuk kepentingan birokrat di daerah, maka itu tergolong tindak pidana.

‘’Itu pidana, sebaiknya diaudit oleh BPK/BPKP, kalau ada kecenderungan digelembungkan, itu diusut oleh penegak hukum,’’ tegasnya.

Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga berpendapat serupa. Justru menurutnya, sebaiknya pola penyaluran tak hanya langsung ke rekening guru tapi juga diperketat.

FSGI sendiri pernah mengusulkan agar tunjangan guru dibayarkan setiap bulan. ‘’Januari dibayar Februari, yang Februari dibayar Maret dan seterusnya,’’ kata Retno.

Dengan dibayarkan setiap bulan, lanjut dia, maka guru-guru penerima akan mengetahui jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan.

‘’Selama ini kan tidak jelas berapa bulan kita dapat, turunnya gak jelas bulan apa, ditambah jumlah yang kita dapat gak jelas. Makanya kita usulkan per bulan,’’ tegasnya.

Ditambahkan, pada kurun 2007-2009 para guru-guru lancar menerima dana tunjangan. Sebab saat itu belum diberlakukan transfer daerah. Begitu memasuki tahun 2010 dan diberlakukan sistem transfer daerah, penyaluran TPP guru mulai macet.

‘’Sejak 2010 dikirim dulu ke kas daerah, kemudian baru ke guru, itu tersendat-sendat. Jadi kita usulkan langsung saja ke rekening guru, birokrasinya gak ribet,’’ paparnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta supaya PPATK dan KPK melakukan penyelidikan.

Hal menanggapi kekhawatiran serupa yang disampaikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, yang berharap kasus pengendapan anggaran TPP tidak sampai berujung pada kasus korupsi atau sejenisnya.

Apalagi mantan pimpinan KPK itu menilai keberadaan Inspektorat Pemkab dan Pemko yang memiliki posisi strategis untuk mengawal dan mengawasi pencairan TPP, ternyata perannya melempem. Inilah yang menjadi alasan agar Itjen Kemdikbud harus menggandeng PPATK dan KPK.

‘’Seknas FITRA meminta kepada Inspektorat Kemdikbud agar bekerja sama dengan PPATK, dan KPK untuk melakukan penyelidikan atas uang TPP ini,’’ kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dikonfirmasi JPNN, Rabu (2/1).

Ditegaskan Uchok bahwa dalam pencairan dana tunjangan guru di daerah, sudah banyak guru yang dirugikan karena selain macet, FITRA juga mendapat laporan adanya pemotongan.

‘’Sudah banyak para guru yang dirugikan. Apalagi uang ini dipotong untuk ‘ongkos politik di Jakarta’ ini maksudnya apa? PPATK dan KPK harus menyelidikinya,’’ desak Uchok.(fat/jpnn/ila)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DATANG BERSAMA KETUA KOMISI III
Ikut Temui Massa Aksi 212, Kader PDI P Ini Diteriaki Hampir 20 Menit
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:59 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Bantah Pernyataan Ahok, Yunahar: Tak Ada Larangan Memilih Berdasar Agama
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:43 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Yunahar Ilyas: Ahok Menyebut Al-Maidah 51 Itu Jadi Alat Membohongi
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:37 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Kiai Akhyar Sebut Hanya Umat Muslim yang Bertabayun, Begini Reaksi Kubu Ahok
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:30 wib
TERKAIT RELOKASI WARGA KE RUMAH SUSUN
Maaf, ya, Jangan Dipolitisasi Persoalan Banjir
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:24 wib
DIGELAR PERTENGAHAN PEKAN INI
Hak Angket Dugaan Pelanggaran Undang-undang oleh Presiden Jokowi Dibacakan di Parpurna
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:12 wib
PUSAMANI DAN MU JADI PARTAI PEMBUKA
Ketat! Inilah Hasil "Drawing" Babak 8 Besar Piala Presiden 2017
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:44 wib
POLEMIK PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pernyataan Jaksa Agung Soal Ahok Ini Bikin Fadli Zon Heran
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:28 wib
DEMO HONORER K2
Yang 232 Dipastikan Heboh, untuk Aksi Besok...
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:25 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Pengamat: Kalau Mau Jadi Gubernur Lagi, Sebaiknya Ahok Mundur
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:17 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bantah Pernyataan Ahok, Yunahar: Tak Ada Larangan Memilih Berdasar Agama
Yunahar Ilyas: Ahok Menyebut Al-Maidah 51 Itu Jadi Alat Membohongi
Kiai Akhyar Sebut Hanya Umat Muslim yang Bertabayun, Begini Reaksi Kubu Ahok
Yamaha dan Honda didenda Miliar Rupiah

Selasa, 21 Februari 2017 - 17:41 WIB

Tepis Isu Kriminalisasi Ulama, Irjen Iriawan: Laporan Ada, Kami Tidak Ngarang
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini