Wonderful Indonesia
KPU Riau Jadwalkan 20 November 2013 Pelantikan Gubri Baru
Pilkada Riau Bakal Diundur dan Pemilihan Dilakukan Melalui DPR?
Rabu, 23 Januari 2013 - 14:01 WIB > Dibaca 346 kali Print | Komentar
Pilkada Riau Bakal Diundur dan Pemilihan Dilakukan Melalui DPR?
Eddy Sabli
Berita Terkait





Riau Pos Online-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Ir T Eddy Sabli tetap menjadwalkan pelantikan Gubernur Riau yang baru itu pada 20 November 2013, walaupun adanya wacana dari Menteri Dalam Negeri bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2013 akan diundur setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 bahkan pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Memang, terkait wacana yang dimunculkan Mendagri Pemilihan kali ini dilakukan oleh DPRD itu menjadi perhatian. Tapi kita kan melaksanakan Undang-Undang. Sampai hari ini belum ada UU nya. Bahkan tentang diundurnya proses Pilkada setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2014, itu tidak mungkin diundur karena semuanya itu sudah diatur dalam UU," ujar Ketua KPU Riau, Ir T Eddy Sabli MSi kepada wartawan, baru-baru ini.

Dijelaskannya, sesuai UU itu, masa jabatan Kepala Daerah itu 5 tahun dan berakhirnya masa jabatan Gubernur Riau itu di bulan November 2013. "Ketentuan sesuai UU itu kan paling lambat 2 bulan sebelum akhir masa jabatan sudah harus dilakukan pemilihan. Dan kita jadwalkan 20 November pelantikan Gubri yang baru," ujarnya seraya mengatakan untuk pemungutan suara putaran pertama itu pada 4 September 2013, sedangkan putaran kedua 30 Oktober 2013.

Tentang Pelaksana Tugas (Plt) itu sendiri, kata Eddy tidak diperlukan karena Gubernur Riau yang lama itu sendiri tidak ikut mencalonkan sebagai Gubernur Riau. "Tidak ada Pelaksana Tugas (Plt) untuk Gubernur Riau kalau jalan mulus sesuai yang kita buat tahapan itu. Karena 20 November itu sudah pelantikan dan serah terima jabatan dengan Gubernur Riau yang lama. Dan Gubernur Riau yang lama kan tidak mencalonkan diri, makanya tidak ada Plt. Aturan tersebut tertuang dalam UU 32/2004 yang diubah dengan UU Nomor 12/2008 tentang pemerintah daerah," katanya.

Ditambahkan Eddy, masa kampanye itu hanya 14 hari menjelang pemungutan suara ditambah masa tenang tiga hari jadi 17 hari. "Dan untuk pemasangan baliho itu sendiri sebelum kampanye dilakukan sah-sah saja. Itu namanya sosialisasi. Namun yang terpenting dalam baliho itu tidak ada tulisan mengatakan bahwa sebagai calon gubernur. Yang boleh itu Bakal Calon Gubernur. Jika ada ditemukan tulisan dalam baliho itu calon gubernur, maka bakal calon tersebut melakukan pelanggaran dengan kampanye tanpa ketentuan dari KPU itu sendiri," tuturnya.(azf)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
GELAR PERAYAAN SEDERHANA
Ahok Rayakan Pesta Ulang Tahun di Mako Brimob
Kamis, 29 Juni 2017 - 19:19 wib
DIANGGAP BERBANDING TERBALIK
Pernyataan Pratikno soal Pertemuan Jokowi dan GNPF MUI Tuai Sindiran
Kamis, 29 Juni 2017 - 19:14 wib
TERKAIT PANSUS ANGKET
Bakal Diaudit Investigatif BPK, KPK Tak Khawatir
Kamis, 29 Juni 2017 - 19:07 wib
HINDARI ADANYA PENUMPUKAN KENDARAAN
Pemerintah Harus Rekayasa Lalu Lintas untuk Cegah Kemacetan Arus Balik
Kamis, 29 Juni 2017 - 19:04 wib
BURSA TRANSFER
Ramirez ke Madrid? Ini Kata sang Presiden...
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:50 wib
TERKAIT PERBEDAAN IDEOLOGI
Pemerintah Didesak Cabut Izin Starbucks di Indonesia, Ini Alasannya
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:38 wib
SEBAGAIMANA KODE ETIK
Kasus dr Stefanus, IDI Imbau Dokter Jaga Kesehatan Pribadi
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:31 wib
TERKAIT PT 20 PERSEN
Nasdem: Usul Pemerintah di RUU Pemilu Harus Disetujui Fraksi Pendukung Jokowi
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:27 wib
DITEMUKAN BENDERA ISIS DI RUMAHNYA
Pernah ke Suriah, Jaringan Peneror Polda Sumut Terus Didalami Polisi
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:23 wib
BURSA TRANSFER
Saul: Barcelona? Rumah Saya di Atletico...
Kamis, 29 Juni 2017 - 18:05 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Pernyataan Pratikno soal Pertemuan Jokowi dan GNPF MUI Tuai Sindiran
Bakal Diaudit Investigatif BPK, KPK Tak Khawatir

Kamis, 29 Juni 2017 - 19:07 WIB

Nasdem: Usul Pemerintah di RUU Pemilu Harus Disetujui Fraksi Pendukung Jokowi
Isu Penggantian Panglima TNI, Gerindra: Semoga Presiden Tidak Keliru Lagi
Anggaran Polri dan KPK Akan Diboikot, Ini Tanggapan Kader PDI P
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us