40 Instansi Terima Remunerasi

27 Januari 2013 - 07.46 WIB > Dibaca 2176 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Kabar baik bagi sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Tahun ini, pemerintah berniat menambah jumlah K/L yang menerima tunjangan kinerja atau remunerasi. ‘’Tahun ini akan kita selesaikan 40 K/L untuk menerima remunerasi,’’ ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Arapatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN dan RB) Eko Prasojo di Jakarta, Sabtu (26/1).

Menurutnya, dari 40 K/L yang akan dapat remunerasi, di antaranya ada Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenpera, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenpora dan Kemenakertrans. ‘’Tapi untuk keseluruhannya, datanya masih ada di kantor, jadi perlu dilihat lagi untuk yang lain,’’ jelas Eko.

Sejauh ini, lanjutnya, total terdapat 36 K/L yang sudah menerima remunerasi. Fasilitas ini diprioritaskan untuk melakukan perubahan di delapan area reformasi birokrasi. Antara lain, untuk perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM), aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola mikir serta budaya kerja aparatur.

Eko memaparkan, jika target 40 K/L terkait remunerasi ini tercapai, total 76 K/L yang telah dapat fasilitas tunjangan kinerja tersebut. Untuk pemenuhan target remunerasi, pemerintah setidaknya perlu Rp45 triliun. ‘’Anggaran itu untuk 76 K/L di pemerintah pusat yang dapat remunerasi 100 persen,’’ ujarnya.

Selain remunerasi untuk K/L di tingkat pemerintah pusat, kata Eko, Kemen PAN & RB juga menginisiasi proyek percontohan remunerasi dan reformasi birokrasi untuk dinas K/L di 33 provinsi, 33 kota dan 33 kabupaten yang prosesnya dimulai pada 2012. ‘’Upaya ini merupakan percepatan. Pasalnya, program remunerasi untuk daerah rencananya baru dimulai pada 2015,’’ tuturnya.

Dikatakannya, berdasar perhitungan Kemen PAN-RB, remunerasi 100 persen PNS di seluruh Indonesia, setidaknya perlu anggaran hingga Rp250 triliun per tahun. Ini kemungkinan baru dapat terwujud sepuluh tahun mendatang saat APBN mencapai angka Rp5.000 triliun sampai 6.000 triliun. ‘’Kalau saat ini memang belum bisa,’’ imbuhnya.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, muncul kabar jika mereka akan dapat remunerasi sebesar 50 persen dari gaji pokok. ‘’Ini masih kabar yang saya terima. Belum ketetapan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red),’’ katanya.

Menurutnya, usulan mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi menjalankan reformasi birokrasi dimasukkan Kemendikbud pada awal 2012. Tapi mereka akhirnya merevisi karena dapat tugas baru mengawal program kebudayaan. Tunjangan remunerasi di Kemendikbud berdampak pada ketatnya aturan pegawai. Di antaranya kewajiban absensi dengan sistem sidik jari dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) masih pesimis akan menerima remunerasi tahun ini. ‘’Itu masih terlalu dini,’’ kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, M Jasin.  Ia mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat kompensasi remunerasi ini menyangkut layanan publik. Sektor pelayanan publik di Kemenag masih perlu banyak pembenahan. Misalnya di KUA yang masih terus memungut pungli biaya nikah. ‘’Kemudian juga di urusan haji,’’ katanya. Khusus di sektor layanan haji, Jasin mengatakan usulan perbaikan dari KPK belum dipenuhi seluruhnya oleh Kemenag.

Menurutnya, kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tak serta merta memperoleh tunjangan kinerja atau remunerasi. Kinerja kementerian harus dipantau dulu minimal setahun, baru setelah itu bisa dapat remunerasi. Menerima remunerasi bukan jaminan kinerja aparaturnya bagus. Jasin mencontohkan pada kasus upeti pegawai bea can cukai pada 2008. ‘’Pegawai bea cukai waktu itu sudah menerima remunerasi. Gaji mereka sudah Rp15 jutaan,’’ jelas Jasin.  Untuk itu, Kemenag harus bisa mengubah pola pikir pegawainya dari paradigma proyek menjadi paradigma pelayanan publik. ‘’Jangan setiap ada agenda itu lantas di kepalanya proyek-proyek dan uang-uang terus,’’ katanya.(ken/wan/kom/jpp)
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: