Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KPK Awasi Rekrutmen Praja IPDN, Akpol, CPNS Kejaksaan
Sabtu, 22 Juni 2013 - 06:05 WIB > Dibaca 188 kali Print | Komentar
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakomodasi kritik masyarakat soal transparansi perekrutan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lembaga antirasuah ini mulai tahun ajaran baru nanti akan mengawal proses rekrutmen calon praja IPDN.  

Bahkan, KPK juga mengawasi perekrutan calon taruna di Akademi Kepolisian (Akpol) dan CPNS Kejaksaan Agung (Kejagung).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pengawalan itu menyikapi desakan publik terkait transparansi selama proses rekrutmen.

"Terkait hal ini kami kemudian bertemu dengan Mendagri. Mereka ternyata menyatakan keterbukaannya," ujar Adnan. "Mendagri sangat komit mengenai masalah ini," lanjutnya.

Adnan mengatakan, KPK akan fokus tiga hal dalam mengawasi perekrutan. Pertama, mencari tahu berapa kuota calon praja yang dibutuhkan di setiap daerah. Selain mengetahui kuota calon praja, KPK juga akan mencari tahu kuota untuk lulusan yang disebar ke daerah-daerah.

"Ini penting karena menyangkut penganggaran di daerah-daerah. Selama ini seringkali daerah tidak mengetahui berapa kuota lulusan yang akan ditempatkan. Kecenderungan selama ini lulusan didrop begitu saja," terang praktisi hukum asal Jakarta itu.

Kedua, mengantisipasi kebocoran materi ujian perekrutan. KPK nantinya mengandeng pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kota-kabupaten. "Yang ketiga kami akan meminta ada soal-soal ujian masuk mengenai integritas," ujar pria kelahiran 14 Januari 1960 itu.

Menurut pria yang akrab disapa APP itu, soal mengenai integritas itu penting. Hal itu dilakukan dengan mencontoh proses rekrutmen yang begitu ketat di KPK. "Proses yang begitu ketat terkait integritas itulah yang membawa dampak positif di kami (KPK). Oleh karena itu kami ingin menularkan hal tersebut," terangnya.

Rencananya, mulai minggu depan KPK akan mulai bekerja "mengawasi" proses rekrutmen di IPDN. Salah satunya dilakukan dengan mengirim personel untuk mengikuti kegiatan-kegiatan panitia seleksi (pansel). "Jadi kami sudah mulai lakukan pengawalan proses pada tahun ajaran baru nanti," terangnya.

Menurut APP, pengawalan proses seleksi itu tidak hanya dilakukan di IPDN. Tahun depan, diharapkan proses serupa akan dilakukan di Akademi Kepolisian (Akpol) serta rekrutmen PNS Kejaksaan. "Untuk keduanya (Akpol dan Kejaksaan) kami masih lakukan pembicaraan," terangnya.

Sementara itu, Mabes Polri menyambut baik rencana KPK mengawasi seleksi taruna Akpol maupun brigadir. Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Ronny F Sompie mengatakan, selama ini pihaknya selalu melibatkan pengawas dari luar Kepolisian saat seleksi taruna.

Di antaranya KONI, LSM, dan beberapa lembaga pemerintah lain. tentunya, menyesuaikan kebutuhan Akpol. "Contohnya, untuk pengawasan saat seleksi fisik calon taruna, kami bekerja sama dengan KONI," terangnya saat dikonfirmasi kemarin.

Keterlibatan pihak luar itu dilakukan dalam rangka transparansi setiap kali penerimaan calon taruna. Hasilnya, tidak pernah ada komplain dari keluarga calon taruna selama proses seleksi. Bahkan, upaya transparansi itu telah diganjar dengan sertifikat ISO. Karena itu, Masuknya KPK dalam daftar pengawas justru lebih bagus.

 Pihaknya akan berterima kasih kalau ada pengawasan yang dilakukan. "Proses penerimaan calon taruna akan makin legitimate, karena diawasi lembaga yang saat ini sangat dipercaya masyarakat," tambah mantan Kapolwiltabes Surabaya itu. (gun/byu/agm/jpnn)

KOMENTAR
Berita Update

Nakhoda Paham, Lancang Kuning Berlayar Malam
Jumat, 22 Juni 2018 - 14:16 wib
SBY Yakin Paslon No 3 Jadi
Survei Lamda Indonesia, Firdaus-Rusli Tertinggi
Jumat, 22 Juni 2018 - 13:51 wib

All New Honda CR-V Promo Spesial Idulfitri
Jumat, 22 Juni 2018 - 13:39 wib
Disdik Pekanbaru
Daya Tampung SMP Negeri 8.064 Pelajar
Jumat, 22 Juni 2018 - 13:26 wib
Mei, NTP Riau Turun 1,92 Persen

Mei, NTP Riau Turun 1,92 Persen
Jumat, 22 Juni 2018 - 13:18 wib

Hotel Swis Belinn SKA Tawarkan Paket Halalbihalal
Jumat, 22 Juni 2018 - 12:07 wib
Angkutan Umum Masih Menjadi Primadona

Angkutan Umum Masih Menjadi Primadona
Jumat, 22 Juni 2018 - 11:48 wib

Hari Pertama Kerja, OPD Pelayanan Disidak
Jumat, 22 Juni 2018 - 11:44 wib
Pilkada Riau 2018
LE-Hardianto Fokuskan Pengembangan Wirausaha
Jumat, 22 Juni 2018 - 11:41 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Penyiram Air Keras Masih Misterius, Novel  Bakal Diperiksa Lagi
Kasus Novel Belum Terungkap, Pegawai KPK Dibayangi Kecemasan
Diinfokan Kasus Rizieq Shihab Dihentikan, PA 212 Ucapkan Terima Kasih
Dieksekusi ke Lapas Sidoarjo, Alfian Tanjung Tetap Terbukti Bersalah
Terkait Pemberitaan, Wakapolri Tegaskan Wartawan Tak Boleh Langsung Dipidana
Sagang Online
loading...
Follow Us