Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KPK Awasi Rekrutmen Praja IPDN, Akpol, CPNS Kejaksaan
Sabtu, 22 Juni 2013 - 06:05 WIB > Dibaca 174 kali Print | Komentar
Berita Terkait
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakomodasi kritik masyarakat soal transparansi perekrutan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lembaga antirasuah ini mulai tahun ajaran baru nanti akan mengawal proses rekrutmen calon praja IPDN.  

Bahkan, KPK juga mengawasi perekrutan calon taruna di Akademi Kepolisian (Akpol) dan CPNS Kejaksaan Agung (Kejagung).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pengawalan itu menyikapi desakan publik terkait transparansi selama proses rekrutmen.

"Terkait hal ini kami kemudian bertemu dengan Mendagri. Mereka ternyata menyatakan keterbukaannya," ujar Adnan. "Mendagri sangat komit mengenai masalah ini," lanjutnya.

Adnan mengatakan, KPK akan fokus tiga hal dalam mengawasi perekrutan. Pertama, mencari tahu berapa kuota calon praja yang dibutuhkan di setiap daerah. Selain mengetahui kuota calon praja, KPK juga akan mencari tahu kuota untuk lulusan yang disebar ke daerah-daerah.

"Ini penting karena menyangkut penganggaran di daerah-daerah. Selama ini seringkali daerah tidak mengetahui berapa kuota lulusan yang akan ditempatkan. Kecenderungan selama ini lulusan didrop begitu saja," terang praktisi hukum asal Jakarta itu.

Kedua, mengantisipasi kebocoran materi ujian perekrutan. KPK nantinya mengandeng pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kota-kabupaten. "Yang ketiga kami akan meminta ada soal-soal ujian masuk mengenai integritas," ujar pria kelahiran 14 Januari 1960 itu.

Menurut pria yang akrab disapa APP itu, soal mengenai integritas itu penting. Hal itu dilakukan dengan mencontoh proses rekrutmen yang begitu ketat di KPK. "Proses yang begitu ketat terkait integritas itulah yang membawa dampak positif di kami (KPK). Oleh karena itu kami ingin menularkan hal tersebut," terangnya.

Rencananya, mulai minggu depan KPK akan mulai bekerja "mengawasi" proses rekrutmen di IPDN. Salah satunya dilakukan dengan mengirim personel untuk mengikuti kegiatan-kegiatan panitia seleksi (pansel). "Jadi kami sudah mulai lakukan pengawalan proses pada tahun ajaran baru nanti," terangnya.

Menurut APP, pengawalan proses seleksi itu tidak hanya dilakukan di IPDN. Tahun depan, diharapkan proses serupa akan dilakukan di Akademi Kepolisian (Akpol) serta rekrutmen PNS Kejaksaan. "Untuk keduanya (Akpol dan Kejaksaan) kami masih lakukan pembicaraan," terangnya.

Sementara itu, Mabes Polri menyambut baik rencana KPK mengawasi seleksi taruna Akpol maupun brigadir. Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Ronny F Sompie mengatakan, selama ini pihaknya selalu melibatkan pengawas dari luar Kepolisian saat seleksi taruna.

Di antaranya KONI, LSM, dan beberapa lembaga pemerintah lain. tentunya, menyesuaikan kebutuhan Akpol. "Contohnya, untuk pengawasan saat seleksi fisik calon taruna, kami bekerja sama dengan KONI," terangnya saat dikonfirmasi kemarin.

Keterlibatan pihak luar itu dilakukan dalam rangka transparansi setiap kali penerimaan calon taruna. Hasilnya, tidak pernah ada komplain dari keluarga calon taruna selama proses seleksi. Bahkan, upaya transparansi itu telah diganjar dengan sertifikat ISO. Karena itu, Masuknya KPK dalam daftar pengawas justru lebih bagus.

 Pihaknya akan berterima kasih kalau ada pengawasan yang dilakukan. "Proses penerimaan calon taruna akan makin legitimate, karena diawasi lembaga yang saat ini sangat dipercaya masyarakat," tambah mantan Kapolwiltabes Surabaya itu. (gun/byu/agm/jpnn)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT KASUS E-KTP
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:32 wib
LAPOR KE CRISIS CENTER
Korban First Travel Kecewa, Berkas Pengaduan Hanya Ditumpuk Petugas
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:26 wib
GELONTORKAN SUBSIDI BESAR
2018, Pemerintah Tak Berencana Naikkan BBM, LPG, dan Listrik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:12 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Miryam Murka Markus Nari Disebut Bayari Pengacaranya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:00 wib
SEA GAMES 2017
Malaysia Minta Maaf karena Bendera Terbalik, Ini Tanggapan Wapres
Selasa, 21 Agustus 2017 - 21:00 wib
HASIL OTT KPK
Dikirim Via Transfer, Segini Uang Suap ke Oknum Penegak Hukum PN Jaksel
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:40 wib
DIBANDING 2015-2017
Defisit APBN 2018 Dirancang Makin Mengecil, Ini Alasan Menkeu
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:30 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Diongkosi dengan Dolar, Ternyata Inilah Pembocor BAP Miryam
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:20 wib
PICU SEJUMLAH POLEMIK
Kebijakan Full Day School Akan Dibatalkan? Ini Kata Jubir Presiden
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:10 wib
SUKSES BINTANGI SEJUMLAH FILM
Dunia Kurang Lucu karena Komedian Legendaris Ini Tutup Usia
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:05 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
Korban First Travel Kecewa, Berkas Pengaduan Hanya Ditumpuk Petugas
Miryam Murka Markus Nari Disebut Bayari Pengacaranya

Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:00 WIB

Lebih dari 1.200 Jamaah Lapor ke Posko Crisis Center
Dikirim Via Transfer, Segini Uang Suap ke Oknum Penegak Hukum PN Jaksel
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us