Mutasi Ala Mutilasi

29 Juli 2012 - 07.56 WIB > Dibaca 2363 kali | Komentar
 
Begitu mendengar kata mutasi, maka banyaklah dahi orang berkerut. Karena mutasi sekarang belum tentu mutasi sesungguhnya, sebab tidak jarang masuk ke ranah promosi dan celakanya ada yang kesasar ke ranah demosi. Padahal batasannya sudah sangat jelas, dimana mutasi berarti perpindahan tugas jabatan yang setara dengan apa yang  dijabat  sebelumnya. Sementara promosi adalah penghargaan atau kenaikan jabatan sedangkan demosi penurunan jabatan sebagai akibat dari kelalaian seseorang dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Kenapa mutasi  selalu heboh? Penyebabnya, karena  dilakukan sekaligus dalam jumlah besar yang biasanya terjadi  setelah pergantian kepala daerah sebagai hasil dari Pemilukada. Bagi yang terkena mutasi apalagi promosi biasanya  akan menerimanya, tetapi bagi yang terdemosi tidak akan tinggal diam bahkah tidak jarang sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak jarang PNS yang termutasi dan terdemosi ini menang di PTUN, sehingga pemerintah daerah harus menempatkannya ke posisi yang semestinya. Mutasi yang membungkus promosi dan demosi  biasanya sebagai bentuk balas budi dan balas dendam dan gejolak inilah yang paling sering terjadi di Tanah Air kita akhir-akhir ini.

Sekarang marilah kita telaah beberapa kenyataan yang amat pahit yang dialami oleh orang-orang yang terdemosi ini. Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, seorang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kalah dalam Pemilukada sebagai calon Wakil Bupati terpaksa menerima pil pahit, karena didemosikan sebagai staf di kelurahan oleh bupati terpilih. Seperti diekspos media massa bahwa seorang mantan kepala dinas yang kalah pada Pemilukada diposisikan oleh bupati pemenang Pemilukada sebagai supir kepala dinas di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Kejadian yang hampir sama terjadi pula di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, dimana bupati incumbent dan Sekda sama-sama maju sebagai bakal calon bupati pada Pemilukada yang akan berlangsung pada 12 Desember 2012. Walaupun masih berstatus balon, tetapi sang bupati incumbent menganggap sang Sekda adalah rival terberatnya. Maka terjadilah mutasi yang memutilasi, sehingga  sang sekda pun terpelanting jauh ke bawah sebagai staf di kelurahan.

Demosi yang berbungkus mutasi ini juga pernah terjadi di Pemko Pekanbaru, dimana penjabat wali kota mendemosikan sejumlah pejabat.  Alasan Syamsurizal ketika itu, “ Saya tahu demosi itu tidak boleh. Tetapi saya ingin katakan, saat melalukan mutasi, kami tidak melihat adanya pos yang kosong pada eselonisasi”. Karena jumlah yang demosi  dan non job ini  banyak, maka masalahnya pun sampai ke Kemendagri. Singkat cerita Penjabat Wali Kota Pekanbaru Syamrurizal pun diperintahkan oleh Kemendagri agar mengembalikan eselon pejabat yang demosi dan non job tadi. Sementara mutasi 199 pejabat di Kabupaten Kuansing menurut Kemendagri cacat prosedur, karena tanpa memperhatikan profesionalisme, kompetensi, persyaratan dan tidak mendukung reformasi birokrasi serta melanggar Inpres Nomor 5  Tahun 2010.

Di Sumatera Utara  pernah pula terjadi, dimana Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melakukan mutasi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kemendagri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya sang Plt gubernur mendapat teguran resmi  dari Mendagri dan memerintahkan agar Plt gubernur meninjau kembali mutasi yang telah dilakukannya.

Di Riau mutasi yang mirip-mirip seperti kejadian di Sampang Madura ini pernah pula terjadi.  Walaupun tidak setragis kejadian Sampang Madura, namun cukup menyakitkan bagi PNS bersangkutan. Kalau jabatan lama kepala dinas atau kepala badan mutasinya memang kepala dinas/badan juga, tetapi dinas/badan yang barulah yang kadang-kadang kantornya pun belum ada.  Anehnya seorang kepala dinas yang maju sebagai balon pada Pemilukada di kabupaten/kota yang  mengalami nasib tragis ini  bukanlah bersaing langsung dengan sang kepala daerah,  tetapi hanya karena  faktor solidaritas dan nepotisme kepala daerah saja. Di Bekasi pada tahun 2010 lalu telah terjadi kejadian terhadap PNS yang terkesan agak aneh, dimana hanya karena merokok di lingkungan kantor dan adapula karena salah masuk barisan waktu upacara mendapat sanksi mutasi.

Bukankah mutasi itu telah melalui pengkajian dan pertimbangan yang seksama dan mendalam dari Baperjakat? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita ketahui pula lebih dekat tentang Baperjakat itu. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ditetapkan oleh pejabat pembina sesuai dengan tingkatannya. Tugas Baperjakat untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian. Pertimbangan tersebut meliputi  pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan dari jabatan struktural  PNS eselon II ke bawah. Disamping itu juga memberi pertimbangan kenaikan pangkat untuk pejabat struktural, perpanjangan batas pensiun bagi pejabat eselon I dan II serta pengangkatan Sekda provinsi/kabupaten/kota. Baperjakat dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap anggota, dengan jumlah anggota paling banyak enam orang dan seorang sekretaris. Ketua Baperjakat daerah adalah sekda. Tentang sekda yang dimutasi ke staf kelurahan tentulah tidak melalui pertimbangan Baperjakat, sebab yang dimutasi justru ketua Baperjakat sendiri dan sangat tidak mungkin ia menganjurkan agar dirinya didemosikan.

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2003 atas perubahan PP Nomor 97 Tahun 2000, pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi adalah gubernur dan untuk kabupaten kota adalah bupati/wali kota. Sepertinya di dalam Baperjakat ini tidak termasuk wakil kepala daerah,  sebab yang duduk dalam Baperjakat selain ketua adalah pejabat eselon, sementara jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politik.

Mungkin celah-celah beginilah yang menimpa nasib Wakil Gubernur Riau R Mambang Mit ketika tidak tahu tentang adanya mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Riau beberapa waktu yang lalu. Secara aturan perintah gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi tidak perlu melibatkan wakil gubernur dan secara aturan juga Ketua Baperjakat tidak perlu lagi meminta persetujuan wakil gubernur, karena telah diperintah langsung oleh gubernur. Satu-satunya celah yang melindungi wakil gubernur adalah etika.  Sebab waktu maju sebagai gubernur/wakil gubernur dulu penuh dengan etika, kenapa setelah dapat jabatan tidak lagi mengabaikan.  Akhir-akhir ini sepertinya  etika tidak lagi menjadi pertimbangan dalam proses mutasi, sebaliknya yang ada hanyalah dendam seperti kasus Sekda Sampang  yang terdepak menjadi staf kelurahan. Kasus mutasi  bermotif dendam yang super kejam begini  lebih tepat disebut dengan mutilasi. Semoga saja kasus seperti ini tidak akan ada dan tidak akan pernah terjadi di bumi Melayu ini. Puah sisih ????? ***
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: