Kota To Me

30 Desember 2012 - 07.27 WIB > Dibaca 568 kali | Komentar
 
Guna mengatasi ber-selemakpeak dan ber-sepahhayak-nya reklame di Kota Pekanbaru sementara menunggu terbitnya Peraturan wali kota (Perwako) tentang reklame,  maka sejak Juni 2012 yang lalu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merasa perlu mengeluarkan moratorium. Moratorium dimaksud berisi penghentian sementara pemasangan reklame di seluruh kawasan di Pekanbaru.

Namun setelah enam bulan moratorium berlalu bukannya membuat jumlah reklame menjadi berkurang dan tertib. Sepertinya jumlah reklame menjadi semakin bertambah bahkan letaknyapun sudah tidak lagi di tempat yang layak. Pokoknya ke mana saja dan di mana saja kita memandang di Pekanbaru Kota Bertuah ini di situ pasti ada reklame, seperti di tiang listrik, tiang telepon, pohon pelindung, jalur hijau, bahkan sampai ke tembok-tembok pagar rumah penduduk.

Keadaan ini makin diperparah dengan semakin dekatnya Pemilukada gubernur. Walaupun baru sebatas bakal calon, tetapi reklamenya mem-bludak, sebab siapa saja boleh mengatakan dirinya bakal calon (balon). Tapi untuk mentasbihkan diri sebagai calon kepala daerah tunggu dulu, sebab banyak persyaratan tersurat dan  tersirat yang harus dipenuhi. Ibarat mau bepergian jauh, tentu harus menggunakan kenderaan, demikian pula dengan untuk menjadi kepala daerah.

Dalam persyaratan tersuratnya calon kepala daerah harus memiliki  kenderaan yang bisa dalam bentuk partai politik atau melalui jalur independen. Tetapi lebih dari itu persyaratan tersiratnya seorang calon kepala daerah harus berkantong tebal termasuklah dana untuk reklame tadi yang bisa dalam bentuk baliho, spanduk, stiker  dan sebagainya. Makanya  jangan diharap nak menjadi kepala daerah dengan modal dengkul atau  unsur belas kasihan. Istilah  Medannya harus sumut alias semua urusan mesti uang tunai.

Suatu hal yang menyebabkan jumlah reklame semakin bertambah seiring dengan pertambahan waktu, karena biasanya si empunya reklame selalu menyiapkan dana dan tenaga untuk memasang reklame, tetapi tidak lagi memiliki dana dan tenaga untuk menarik kembali reklame yang telah terpasang. Maka tak heran ketika berbulan-bulan pemilu telah berlalu perangkat kampanye seperti bendera, baliho, spanduk, striker dan sebagainya tadi masih saja terpasang. Tim pengawas pemilu maupun pihak KPUD yang biasa membersihhabiskan semua yang berbau reklame tadi tak mampu berbuat banyak apalagi untuk menurunkan bendera yang terpasang dia atas pohon kelapa.

Sekarang timbul pertanyaan apakah Pemko Pekanbaru sanggup menegakkan moratorium reklame yang telah dicanangkan ini. Berkaca pada apa yang terjadi di Pekanbaru selama ini sepertinya moratorium ini lebih mengarah kepada basa-basi saja. Sebenarnya bukan masalah reklame saja, tetapi masih banyak hal yang  perlu dibenahi oleh Pemko Pekanbaru  seperti masalah terlalu banyaknya tower, banyaknya polisi tidur yang dibangun masyarakat di jalan, seringnya penutupan jalan umum untuk keperluan tertentu. Hal-hal seperti ini merupakan sebagian kecil dari masalah di Kota Pekanbaru yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang belum menjadi prioritas Pemko.

Maka  sebagai akibatnya sekali terjadi “kapan saja,  di mana saja, ke mana saja kita menoleh di Pekanbaru”, selalu saja selain reklame juga tampak tower yang tinggi menjulang, polisi tidur yang bergelimpangan, tertutupnya jalan umum, karena adanya berbagai helat”. Ironisnya penutupan jalan umum bukan saja dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh berbagai organisasi bahkan oleh pemerintah daerah. Sehingga ada seorang teman yang curhat kepada saya kita mobil kami beberapa kali harus berputar arah, karena ditutupnya jalan umum oleh masyarakat, karena ada pesta perkawinan. Akibatnya mobil kami hampir dua jam terjebak macet, karena di sekitar daerah itu ada tiga pesta perkawinan yang semuanya menutup jalan umum. “Macam manelah masyarakat tak sesuke hatinye menutup jalan umum Ngah. Sedangkan Pemda saje tak boleh ade acara sikit kalau tak diadekan di Jalan Gajah Mada pastilah di Jalan Cut Nyak Dhien,” kata teman ini.

Sulitnya menegakkan moratorium reklame ataupun menegakkan Perwako yang akan terbit lebih banyak disebabkan oleh faktor internal di Pemko sendiri. Sebab pertama, sudah pasti masalah keterbatasan petugas dalam menertibkan reklame liar dan reklame yang sudah kadaluarsa. Sebab kedua, karena faktor segan menyegan selaku orang timur apalagi bila yang mau ditertibkan milik lembaga horizontal dan calon kepala daerah yang mana tahu nanti menang dan pasti akan menjadi atasan pula. Faktor ketiga adalah kongkalikong antara si pemilik reklame dengan petugas yang baik jumlah maupun lamanya waktu terpasang jauh diatas izin yang didapat.

Belum lagi masalah pedagang kaki lima yang semakin menjadi-jadi. Bila sebelum diberi sedikit angin segar oleh DPRD Kota Pekanbaru masih berjualan di atas trotoar Jalan Cut Nyak Dhien akhir-akhir ini sudah mulai memakai badan jalan. Bahkan tidak tanggung, begitu mendapat berita burung bahwa Bamus DPRD Kota Pekanbaru akan menyerahkan penyelesaian PKL kepada pihak Pemko Pekanbaru sesuai Perda yang berlaku, mereka mulai makin bertani dan terkesan brutal, karena sudah berjualan di trotoar di depan Gedung DPRD Pekanbaru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jalan keluarnya mau tak mau PKL yang berjualan di jalan protokol atau jalan umum yang dilarang Perda harus digusur. Dilain pihak PKL boleh berjualan di lokasi yang disediakan oleh Pemko atau mencari lokasi sendiri sepanjang tidak menyalahi Perda. Menanggapi aksi dari segelintir PKL yang tidak mau dilokalisasi ke tempat lain selain berjulan di Jalan Cut Nyak Dien sungguh merupakan permintaan yang tidak masuk akal, mengada-ada dan mau menang sendiri. Bila penggusuran ini dilakukan dengan cara seperti selama ini, maka hampir dipastikan akan menimbulkan perlawanan dari PKL. Dalam hal ini sangat diperlukan kebijakan dan kearifan dari pihak Pemko Pekanbaru sekaligus PR buat wali kota dan bila perlu dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh komunitas masyarakat di Pekanbaru.

Suatu hal yang harus diingat oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang baru bahwa diawal masa jabatan mereka, Pekanbaru sepanjang tahun 2012 telah mengalami kegagalan, dalam arti kata mundur dari apa yang diperoleh wali kota sebelumnya. Pada tahun ini Pekanbaru gagal mempertahan Adipura yang selama tujuh (7) tahun berhasil diperoleh dan gagal juga mempertahankan  piala Wahana Tata Nugraha (WTN) yang selama beberapa tahun berhasil dipertahankan. Selain itu Pekanbaru juga gagal mendapatkan bantuan armada bus SAUM dari Kementerian Perhubungan yang sudah di depan mata dan dalam laporan keuangan (LK) Pekanbaru juga gagal memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa keberhasilan yang gagal dipertahankan Kota Pekanbaru tersebut memang sangat erat kaitannya dengan status Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Namun sebagaimana  bila memperoleh keberhasilan tidak begitu mempermasalahkan andil Pemprov, maka ketika gagalpun sebaiknya tidak pula membawa-bawa pihak lain. Yang pasti makin tinggi pohon makin kecang  angin menerpa dan  jangan berumah di tepi pantai kalau takut dilambung ombak. Jangan sampai Pekanbaru dapat julukan “Kota To Me alias kota tower dan kota reklame”.***
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: