Up Salah....!!!

3 Maret 2013 - 02.05 WIB > Dibaca 1027 kali | Komentar
 
Rasanya masih  baru betul  Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada  gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar tidak mengangkat menjadi pejabat struktural  terhadap PNS yang telah menjalani hukuman, karena telah melakukan tindak pidana korupsi atau kajahatan lainnya. Dalam surat edaran ini juga Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah agar merujuk pada UU No  43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP No 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Penghentian Sementara PNS, PP No  44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian PNS, PP No 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, serta PP No  53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sebelum mengambil keputusan mengangkat PNS dalam jabatan struktural.

Keluarnya Surat Edaran Mendagri No 800/4329/SJ ini akibat dari banyaknya kepala daerah di Indonesia yang mengangkat PNS mantan narapidana sebagai pejabat struktural. Menurut Indonesia Coruption Investigation (ICI) diangkatnya PNS mantan terpidana ini pernah terjadi Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Konon menurut Kepala BKD Kampar, kejadian itu terjadi sebelum Surat Edaran Mendagri yang melarang hal itu terbit. Sejauh ini kitapun belum pernah pula mendengar  apakah kedua pejabat  yang terlanjur diangkat dalam jabatan struktural yang nota bene mantan terpidana ini telah ditarik kembali.

Sekarang kejadian mengangkat PNS mantan terpidana sebagai  pejabat struktural  terjadi pula di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dalam pelantikan 208 orang pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terseliplah seorang mantan terpidana korupsi dalam kasus korupsi berjemaah sebesar Rp116 miliar yang terjadi di Inhu beberapa tahun lalu. Konon cerita mantan Kasda Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dihukum selama  setahun delapan bulan dan denda Rp50 juta dan baru bebas ini diangkat oleh Bupati Yopi Arianto sebagai Kabid Komunikasi  Dishubkominfo.

Nah, sekarang timbul pertanyaan kenapa lagu lama yang telah terulang beberapa kali di banyak daerah di Indonesia menjadi terulang kembali di Kabupaten Indragiri Hulu. Ketika hal ini dikonfirmasi oleh wartawan kepada Bupati Indragiri Hulu  Yopi Arianto SE dengan didampingi oleh Asisten Administrasi Umum dan Kepala Inspektorat didapat jawaban, karena sifat surat edaran Mendagri itu hanya setakat imbauan saja. Ditambahkan lagi oleh Bupati Indragiri Hulu, Namun demikian pengangkatannya mengacu kepada kinerja dan penilaian yang dilakukan selama ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kinerja apa dan penilian apa yang dimaksudkan bupati ini. Sebelum menjalankan hukuman selama setahun delapan bulan yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan  telah terbukti melakukan korupsi berjemaah. Selanjutnya selama setahun delapan bulan yang bersangkutan mendekam di dalam penjara yang secara logika tidak melakukan kinerja dan penilaian baik apa pula yang dapat diberikan kepada seseorang yang tidak bekerja bahkan karena kesalahan yang telah dilakukannya. Kalau keadaannya demikian yang perlu dipertanyakan tentu kinerja dari Baperjakat Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri.

Disatu sisi terkesan pengangkatan ini adalah trik coba-coba, kalau tidak diketahui oleh Mendagri dan banyak pihak diteruskan dan bila ketahuan tinggal bilang Up Salah! dan dilakukan perbaikan. Pertanyaan selanjutnya kenapa kalau sudah tahu sifat dari surat edaran itu hanya imbauan pihak Mendagri tidak melakukan  aksi lain yang lebih tinggi atau setidak-tidak dengan membuat Keputusan Mendagri. Sebab semua orang tahu bahwa celah yang dilanggar oleh kepala daerah bila masih tetap mengangkat mantan PNS dengan masa hukuman dibawah empat tahun hanya berupa ketidakpatuhan kepada atasan, sementara tidak ada sedikitpun hukum yang dilarang. Tetapi sebagai bangsa timur yang masih penuh dengan hidup berbasa-basi sampai saat ini belum ada kepala daerah yang betul-betul berani melawan Mendagri ini secara frontal. Memang banyak kepala daerah yang telah mengangkat PNS mantan narapidana sebagai pejabat struktural, tetapi ketika mendapat teguran bahkan sebelum teguran Mendagri datang mereka telah cepat-cepatnya menariknya kembali.

Karena tidak kuatnya dasar pelarangan mengangkat pejabat mantan narapidana ini, maka dapatlah kita lihat bersama kejadian yang begini akan terus berulang dan terjadi di berbagai daerah di tanah  air dan bila heboh dimana media massa, maka solusi bagi kepala daerah telah menunggu, yakni Up Salah dan diperbaiki kembali. Akankah Mendagri menerbitkan sesuatu yang  dapat dijadikan dasar hukum dalam menindak kepala daerah yang membangkang. Akankah DPR merasa perlu merevisi undang-undang yang telah ada atau membuat undang-undang baru, sehingga pengangkatan mantan narapidana sebagai pejabat struktural ini menjadi betul-betul menyalahi undang-undang. Masyarakat tentu banyak  menunggu hal yang demikian dan tidak setakat imbauan yang tidak punya sanksi hukum itu.

Menanggapi hal ini tiga dari empat fraksi di DPRD Indragiri Hulu bersepakat untuk memanggil bupati beserta Baperjakat dan Kepala BKD. Pemanggilan ini cari sanksi yang pernah dijatuhkan Mendagri dan daerah mana saja yang pernah melanggar. Sementara itu Bupati Yopi sepertinya tidak gentar atas wacana pemanggilan dari DPRD Indragiri Hulu. Sebagaimana yang dinyatakan Yopi, Saya siap dipanggil dewan dan akan saya hadapi. Saya tunggu undangan dari DPRD Indragiri Hulu. Ditambahkan Yopi, sebagai bupati dirinya akan menjelaskan alasan pengangkatan mantan napi korupsi sebagai pejabat struktural. Kita mempunyai pertimbangan, kenapa mantan napi kita angkat sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, katanya lagi.

Dipihak lain DPRD  Indragiri Hulu minta Bupati Yopi Arianto tidak arogan dengan mengeluarkan pernyataan yang bernuansa provokatif dan propaganda.Kami sangat menyayangkan terhadap bupati yang terkesan arogan dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang propaganda. Seharusnya sebagai bupati, beliau mengeluarkan statemen yang dapat menyejukkan hati masyarakat, karena beliau adalah imam bagi masyarakat Indragiri Hulu, kata Wakil Ketua DPRD  Anwan Citra Jaya. Mungkinkah arogansi ini akibat dari beberapa kali pernyataan bupati sangat siap dipanggil oleh DPRD seperti kasus perkebunan PT Duta Palma Group dan Koperasi Sawit Redang. Sebab untuk kasus-kasus tersebut DPRD tidak pernah memanggil bupati entah untuk kasus pengangkatan mantan napi korupsi sebagai pejabat struktural ini mana tahu DPRD Indragiri Hulu punya nyali.

Mungkinkah Bupati Indragiri Hulu punya senjata pamungkas yang  konstitusional dalam menghadapi Surat Edaran Mendagri yang menurut pendapat banyak ahli hanya setakat imbauan itu. Bila betul, setidaknya dari Riau telah lahir pendekar hukum dan DPRD  Indragiri Hulu harus bangga memiliki bupati yang demikian dan pasti akan menjadi rujukan bagi daerah lainnya. Bila ternyata nantinya tidak ada apa-apanya, maka siap-siaplah menghadapi serangan balik dari berbagai arah mulai dari daerah sampai ke pemerintah pusat. Semoga saja koar-koar sang bupati ini tidak hanya asal bunyi dan yang terpenting siap menerima kesalahan bila nantinya terbukti salah.***
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: