Depan >> Opini >> Opini >>

Oleh: Khairul Anwar

Model Pengelolaan Konflik Perkebunan Sawit

22 September 2012 - 08.05 WIB > Dibaca 925 kali | Komentar
 
Persoalan besar di Indonesia termasuk Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah semakin maraknya konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama perkebunan kelapa sawit.

Fakta menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah (daerah), perusahaan, masyarakat lokal, tetapi sudah melibatkan dunia internasional.

Bila tidak disikapi secara bijak dan komprehensif, konflik ini dapat mengakibatkan kerugian sosial dan ancaman terhadap legitimasi pemerintah dalam jangka panjang.

Identifikasi Studi
Dari pengamatan penulis, terdapat pola dan arah interaksi konflik perkebunan kelapa sawit ini, yakni aktor yang semakin dinamik dan vertikal, serta arena dan jaringan yang beragam.

Tulisan ringkas ini berupaya mengidentifikasi: (1) Siapa saja aktor yang terlibat konflik kebijakan; (2) Apa saja tujuan dan kepentingannnya; (3) Bagaiamana para aktor berkoalisi; dan apa sumber dayanya.

Kemudian juga dianalisis; (1) Pola dan arah interaksi para aktor lokal dan bagaimana cara aktor mencapai kepentingan; (2) Apa preferensi politik para aktor dalam memilih kebijakan; dan basis institusionalnya.

Selama ini sepengetahuan penulis, belum ada studi politik yang menggunakan isu kebijakan perkebunan kelapa sawit sebagai pintu masuk dalam mendapatkan model sinergisitas formulasi kebijakan.

Beberapa studi yang relevan dan menjadi sumber inspirasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Robert H Bates (1981), Anne Casson (2000), Vedi R Hadiz (2005), Mubyarto (1990), Hidayat (2000), Agus Mandar, Purwo Santoso dan Yosef Riwu Kaho (2004).

Kajian-kajian yang membahas formulasi kebijakan desentralisasi kebijakan perkebunan  kelapa sawit belum pernah dilakukan paling tidak untuk konteks Riau..   

Dalam studi ini, Riau pada tahun 2005-2010 dijadikan fokus kajian karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena Riau menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan kelapa sawit yang intensif, maka daerah ini menghasilkan pertumbuhan kelapa sawit  yang sangat pesat (Casson, 2000).

Pertumbuhan kebun yang cepat itu dapat dilihat dari pertambahan luas areal, jumlah produksi (Kompas, 28 Februari 2006), dan jumlah perusahaan (Riau Pos, 11 Maret, 2005). Kedua, sejak tahun 2005 wilayah-wilayah yang dimekarkan dari 7  menjadi 16 kabupaten/kota, terjadi pergeseran wewenang pengelolaan sumberdaya alam, yang semula didominasi pemerintah pusat, banyak dialihkan ke pemerintah daerah.

Studi ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kebijakan publik adalah akibat dari  pergulatan politik. Sebab pergulatan politik akan menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana seperti yang ditulis oleh Lasswell (1936).

Pergulatan Kepentingan SDA
Seperti yang terjadi dewasa ini di Indonesia, demikian dalam  masyarakat politik Riau, sejarah perpolitikan elit umumnya diwarnai pergulatan kepentingan terutama yang berkaitan SDA lokal.

Riau yang kaya SDA tetapi hasilnya lebih banyak dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi ini membuat masyarakat kecewa.

Kekecewaan itu memuncak kembali masa diterapkannya kebijakan otonomi daerah  dan puncaknya ketika dirumuskan dan diterapkannya kebijakan kelapa sawit K2I.  

Sejak tingkat wacana, kebijakan perkebunan sudah menimbulkan perdebatan panjang di Riau. Pergulatan tidak hanya terjadi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, akan tetapi friksi juga terjadi dengan aktor internasional, misalnya perusahaan multi nasional (MNC).

Aktor ini berkepentingan atas prospek pasar tingkat domestik dan dunia seperti yang dikampanyekan pemerintah pusat. Dukungan dan penentangan datang silih berganti. Selain dari pemerintah daerah, dukungan juga datang dari DPRD.

Sebaliknya reaksi keras menentang kebijakan ini datang dari para pemimpin politik atau aktor masyarakat Riau. Akibatnya hingga tahun 2008 kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I ini belum juga terealisasi.

Disharmonis kebijakan publik ini telah memunculkan fenomena ekonomi-politik lokal yang menarik untuk diamati lebih dalam. Sebelum otonomi daerah yang melakukan aksi terbatas hanya anggota DPRD dan birokrasi daerah.

Setelah otonomi daerah, aktor lokal yang melakukan aksi semakin beragam.

Tokoh-tokoh yang semula tidak bisa mengungkapkan pendiriannya berubah menjadi sangat vokal. Hal ini ditandai dengan munculnya sejumlah aktor dari kelompok-kelompok  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), gerakan massa, dan kelompok lainnya seperti aktor-aktor pendukung Riau Merdeka.

Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mempelajari formulasi sinergi kebijakan. Untuk mengkajinya ditelaah proses pergulatan politik lokal kaitan dengan isu kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau.

Salah satunya berpijak pada tuntunan literatur ekonomi-politik yang dikembangkan Frieden (2000) yang mendeskripsikan bagaimana aktor melakukan konsolidasi internal dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi dan politik, dan menguraikan interaksi dan koalisi aktor dengan lembaga-lembaga informal lainnya.

Hasil studi berhasil menemukan model deskriptif formulasi sinergi kebijakan pengelolaan konflik yang bersumber dari perebutan SDA. Diharapkan model ini akan mempunyai arti dalam mengisi kekosongan khasanah model  kajian politik lokal dalam konteks perkebunan kelapa sawit dalam era otonomi daerah di Indonesia.

Sinergisitas Model Kebijakan
Model sinergisitas formulasi kebijakan yang ditemukan ini sangat mudah diterapkan terutama dalam pengelolaan konflik yang berbasiskan kebijakan antara masyarakat, pemerintah dan swasta yang akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat di Indonesia seperti yang dilaporkan Green Peace sebagai sumbu yang menyala.

Dalam kondisi demikian, dibutuhkan model pengelolaan konflik yang mengakar yang dapat merubah kelemahan menjadi potensi kekuatan pemersatu bangsa di tengah-tengah fakta pluralisme dan keterbatasan sumber daya negara.

Hasil yang ditargetkan mendapatkan model yang mudah diterapkan dalam mengelola konflik di daerah sebagai alternatif. Model ini memposisikan masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam posisi yang setara dengan cara menyinergikan  aktor dan sumber daya mulai dari isu, masalah, dan formulasi  kebijakan.

Karena persoalan penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah tindakan kolektif bukan individual. Di sisi lain, fenomena disharmoni kebijakan, konflik pengelolaan SDA terus saja terjadi. Untuk itu, agar tujuan tercapai diperlukan  upaya mengharmoniskan kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Pola interaksi aktor dalam situasi konflik perkebunan kelapa sawit ini dilandasi perspektif ekonomi-politik yang mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi yang berkembang di tingkat lokal dalam memperebutkan sumber daya perkebunan kelapa sawit seperti yang sudah diuraikan di bagian terdahulu.

Konsepsi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan prinsipil aturan main dalam berinteraksi para aktor lokal. Dari pola interaksi inilah model sinergisitas kebijakan ditemukan dan  diharapkan dapat menekan potensi destruksi, misalnya saling bakar, dan sebagainya.

Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terjadinya perubahan dan tumbuhnya dinamika masyarakat di tingkat lokal.

Model sinergisitas kebijakan ini berangkat dari ide: Pertama, bagaimana membuka ruang kesetaraan posisi politik antara pemerintah, masyarakat dan swasta (PMS), dalam proses kebijakan.

Secara empirik, inilah sumber konflik sosial-politik yang utama dewasa ini di tingkat lokal. Ruang publik di mana di dalamnya ada komunikasi timbal balik dan interaksi sosial.

Model-model kebijakan publik yang ada selama ini paling tidak untuk perkebunan kelapa sawit, kelompok PMS dilibatkan ketika baru muncul masalah.

Oleh karena itu, model ini melibatkan PMS sejak tahapan isu kebijakan, masalah kebijakan, dan formulasi kebijakan, sehingga tindakan pemerintah mendapat legitimasi.

Kedua,  penerapan model sinergisitas formulasi kebijakan ini sangat kondisional dapat bersifat linier atau lingkaran, artinya bisa dari isu kebijakan, masalah, dan formulasi.

Sebaliknya dari formulasi jika ada masalah konflik dapat direkronstruksi dari memahami isi isu kebijakan, sehinggga diharapkan model ini tidak hanya dapat diinisiasikan oleh pemerintah, melainkan kelompok-kelompok sosial yang tumbuh cepat di era reformasi deawasa ini.  

Ketiga, model ini mengetengahkan empat variabel ekonomi-politik utama yang seringkali menimbulkan ketegangan sosial-politik yaitu; aktor, kepentingan, basis sosial, dan sumber daya.  

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada model formulasi kebijakan publik yang menggunakan variabel-variabel sosial-politik tersebut.

Langkah ke Depan
Dari uraian singkat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa model sinergisitas kebijakan  ini kerangka dasarnya terdiri dari isi-isu kebijakan, masalah, formulasi, dan legitimasi kebijakan.

Pada tingkat isi-isu kebijakan, keterlibatan kelompok PMS sudah intens dilakukan. Semakin beragam kelompok sosial yang ikut, maka semakin terbuka kemungkinan perubahan akan kesadaran pentingnya pengelolaan konflik.

Secara empirik, pada tingkat isi-isu kebijakan ini meskipun beragam nilai yang ditawarkan namun seringkali didapatkan konsensus. Pada batas-batas tertentu memang dibutuhkan kemampuan menanamkan pengaruh dan setiap kelompok masyarakat biasanya ada yang berpengaruh.

Tahapan ini menentukan tahapan masalah kebijakan, isu kebijakan dapat sama namun masalah yang dimunculkan sangat beragam. Hal ini sangat tergantung sudut pandang yang dipakai.

Singkat kata, isu dapat sama namun masalahnya dapat berbeda. Secara empirik, inilah sumber konflik sosial-politik yang utama dewasa ini di tingkat lokal.

Model-model kebijakan publik yang ada selama ini paling tidak untuk perkebunan kelapa sawit, kelompok PMS dilibatkan ketika baru muncul masalah.

Oleh karena itu, model ini melibatkan PMS sejak tahapan isu kebijakan, masalah kebijakan, dan formulasi kebijakan sehingga tindakan pemerintah mendapat legitimasi.***


Khairul Anwar, Ketua Program Pascsarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Riau.
Ingin mengirimkan artikel Opini dan Surat Pembaca? Silakan klik di sini
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: